Kategori: Kesehatan

Popular

Berita Terbaru

Permalink ke Pemkab Pacitan Kampanyekan Imunisasi Campak-Rubella
Headline, Kesehatan

Pemkab Pacitan Kampanyekan Imunisasi Campak-Rubella

Indartato didampingi Ketua Tim Penggerak PKK di sela pencanangan imnuisiasi Campak-Rubella, Jumat (4/8/2017) di Pringkuku. (Foto: Humas Pemkab Pacitan)

Pacitanku.com, PRINGKUKU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan terus mengkampanyekan imunisasi Campak-Rubella (MR). Pada Jumat (4/8/2017) Bupati Indartato meresmikan pencanangan Kampanye Imunisasi Campak-Rubella (MR) di Balai Desa Dadapan, Pringkuku.

Dalam sambutannya, Indartato berharap program imunsasi Campak-Rubella sukses demi kehidupan dan masa depan anak-anak kita agar lebih baik.

Tingginya harapan Bupati itu cukup beralasan. Mengingat kesehatan masyarakat merupakan salah satu cita-cita negara.




“Tidak hanya untuk balita, tetapi juga para kaum lanjut usia. Karena itu kesuksesannya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah dan jajarannya sampai di tingkat desa maupun tim penggerak PKK, juga masyarakat yang memiliki anak usia sembilan bulan sampai 15 tahun,”katanya.

Dia juga meminta Dinas Pendidikan mewajibkan para pelajar yang berusia 15 tahun atau kurang untuk mendapatkan imunisasi. Meski sebelumnya ada diantara pelajar yang masuk dalam kategori usia itu telah mendapatkan suntikan kekebalan. “Mengingat pentingnya program, baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan untuk memberikan laporan kegiatannya,”tandasnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan Eko Budiyono menjelaskan pelaksanaan program imunisasi itu dilakukan untuk mengeliminasi penyakit campak pada tahun 2020, serta menurunkan kelainan bawaan karena Rubella.

“Untuk bulan ini imunisasi dilaksanakan diseluruh posyandu. Sedangkan bulan depan untuk siswa sekolah,” jelasnya.

Pemilihan sasaran imunisasi pada rentang usia antara sembilan bulan sampai 15 tahun bukan tanpa alasan. Sebab, pada usia 0-6 bulan bayi masih memiliki kekebalan alami. Sehingga imunisasi baru dilakukan tiga bulan berikutnya.

“Kenapa usia 15 tahun ? Wanita muda subur harus diberi kekebalan terhadap Rubella. Tetapi saat hamil dilarang. Supaya tidak terjadi kelainan bawaan,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah menargertkan pada tahun 2020, Indonesia bebas penyakit campak dan rubella.”Ditargetkan pada tahun 2020 Indonesia bebas penyakit campak dan rubella,” ujar Jokowi dalam acara pencanangan imunisasi measles rubella (MR) di MTsN 10 Sleman, Selasa (1/8/2017).

Jokowi optimistis, imunisasi MR akan berhasil. Sebab sebelumnya Indonesia juga pernah berhasil dengan imunisasi cacar, polio, dan tetanus. Untuk tahap yang pertama, menurut Presiden, imunisasi ini akan dilakukan secara serempak Agustus – September 2017 di Pulau Jawa .

Kemudian September tahun depan di luar Jawa, dan ditargetkan tahun 2020 Indonesia sudah bebas measles dan rubella.“Karena itu kerja itu harus dimulai dari sekarang,” pungkas Presiden Jokowi. (Humas Pacitan/RAPP002)

Permalink ke Mayoritas Tenaga Honorer Pemkab Pacitan Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Headline, Kesehatan

Mayoritas Tenaga Honorer Pemkab Pacitan Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Indartato dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: beritalima)

Pacitanku.com, PACITAN – Malang benar nasih tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kabupaten Pacitan. Dari 33 organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baru enam yang sudah mendaftarkan tenaga honorernya di BPJS Ketenagakerjaan. 

Kondisi tentu tidak sejalan dengan keinginan Bupati Pacitan, Indartato, yang ingin tenaga honorer juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tersebut. 




‘’Kami sejatinya mengkover tenaga honorer, sementara yang PNS jaminan sosialnya melalui Taspen,’’ ujar Kepala Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan, Indra Gunawan, dikutip dari Jawapos, Jumat (28/7/2017).

Keenam OPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perpustakaan (Disperpus), Dinas Lingkungan Hidup (DLH, dulu Dinas Cipta Karya), RSUD dr. Darsono, Dinas Perikanan, dan Satpol PP (termasuk pemadam kebakaran). 

‘’Total sebanyak 244 tenaga kerja sudah terkover. Mereka tidak semuanya didaftarkan oleh OPD. Ada pula yang mendaftar secara mandiri,’’ jelasnya.

Kondisi memprihatinkan tersebut ditengarai karena Perbup nomor 1 tahun 2017  tidak lengkap mengatur pemberian sanksi bagi OPD. 

Peraturan tentang  Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu hanya menyasar perusahaan. Penyelenggara negara tidak termasuk di dalamnya. 

Tetapi menurut Indra, OPD tidak serta merta lepas dari ancaman sanksi. Mereka bisa terkena sanksi jika ada penuntutan dari pihak ahli waris tenaga honorer OPD tersebut. 

‘’Mereka (OPD) tetap bisa kena sanksi jika ada penuntutan, kalau semisal terjadi kecelakaan kerja,’’ kata Indra.

Menurut Indra, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan OPD di Pacitan terbilang tertinggal dibanding daerah lain. Padahal, ada beberapa bidang kerja beresiko tinggi. Misalnya petugas damkar atau Satpol PP. 

‘’Jangan sampai lah timbul kemiskinan baru akibat tenaga honorer yang dipekerjakan di lingkup pemkab tidak mendapat perlindungan. Tenaga honorer juga berhak mendapat perlindungan, sama seperti karyawan tetapnya (PNS),’’ harapnya. (mn/naz/sib/JPR)

Permalink ke PMI Pacitan Gelar Aksi “Ramadhan Bersedekah Donor Darah”
Headline, Kesehatan

PMI Pacitan Gelar Aksi “Ramadhan Bersedekah Donor Darah”

Aksi Donor Darah di alun -alun Pacitan. (Foto: PMI Pacitan/Twitter)

Pacitanku.com, PACITAN – Unit Tranfusi Darah (UTD) PMI Kabupaten Pacitan saat ini tengah menggelar aksi donor darah bertajuk “Ramadhan Bersedekah Donor Darah” untuk mengantisipasi menipisnya jumlah persediaan darah, selama bulan puasa ini.

Kegiatan donor darah tersebut digelar sejak Kamis (1/6/2017) lalu hingga Jumat (16/6/2017) mendatang dan digelar di tribun alun-alun Pacitan.

Kepala UTD PMI Pacitan, dr Errisa Maisurita Devi memimpin langsung kegiatan donor darah tersebut, yang bekerja sama dengan Perhimpunan Donor Darah Indonesia.

Tidak itu saja, PMI juga membuka pelayanan ekstra pada malam hari. Dengan cara ini, para pendonor yang akan menyumbangkan darahnya cukup datang ke kantor PMI setiap malam selesasi Sholat Tarawih.dan akan dilayani oleh petugas yang berjaga.




Hingga Senin (12/6/2017), unit transfusi darah PMI Pacitan sudah memperoleh pendonor sebnyak 315 kantong darah. Adapun rinciannya sebagai berikut: Golongan darah A sebanyak 64 kantong, B sebanyak 8, O sebanyak 166, dan AB sebanyak 4 kantong.

Menurut Kepala Kantor PMI Pacitan Misgiman, stok darah pada saat seperti sekarang ini cenderung terus menurun hingga kisaran 30 persen.

Dari total kapasitas tampung itu, komposisi idealnya 40 persen di antaranya adalah golongan darah O, sedangkan sisanya, masing-masing 20 persen bisa terdiri dari golongan A, B atau AB.

Di luar bulan puasa, UTD PMI Pacitan biasanya pendonor antara 10 sampi 15 orang perhari, sedangkan pada bulan Puasa ini jumlah pendonor hanya 1 sampai 5 orang. (RAPP002)

Permalink ke Bidan Calon ASN Pacitan Bakal Tak Terima Gaji Selama Tujuh Bulan
Headline, Kesehatan

Bidan Calon ASN Pacitan Bakal Tak Terima Gaji Selama Tujuh Bulan

Ilustrasi bidan

Pacitanku.com, PACITAN – Selang tiga bulan setelah lolos tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN, dulu CPNS), 60 bidan pegawai tidak tetap (PTT) di Pacitan ternyata belum terima gaji. Itu karena nomor identitas pegawai (NIP) mereka tak kunjung terbit.

Alhasil, mereka pun belum berhak menerima gaji PNS. Masalahnya, semenjak SK pengangkatan PNS 60 bidan tersebut terbit Maret lalu, mereka juga tidak lagi berhak menerima gaji sebagai bidan PTT. ‘’Daripada menuntut dengan ramai-ramai, kami harap bersabar dulu, menanti diterbitkannya NIP,’’ ungkap Kepala BKD Fatkhur Rozi, kemarin.

Kekacauan yang menimpa 60 bidan eks PTT itu tak lain karena miskomunikasi antara Pemkab Pacitan dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)

Mulanya, Kemenkes, melalui Kemen PAN-RB, mengumumkan tes CPNS bagi bidan PTT di daerah, tahun lalu. Sebanyak, 66 bidan PTT di Pacitan kemudian mendaftar. Lalu, 60 di antaranya lulus tes.




Menurut Rozi, pada bidan dijanjikan gaji dari Kemenkes, setelah ditetapkan sebagai PNS. Ternyata, setelah SK pengangkatan PNS itu turun dari Kemenkes, gaji ternyata wajib ditanggung pemkab. ‘’Jujur kami kelabakan. Sebab ini belum direncanakan. Istilahnya, kami hanya ketempatan gawenya Kemenkes, tetapi yang berakhir menanggung beban malah kami,’’ katanya.

NIP atau nomor induk pegawai, lanjut Rozi, belum diterbitkan lantaran pemkab tidak punya alokasi anggaran untuk menggaji 60 bidan PNS tersebut.

Sebenarnya, para bidan sempat beberapa kali mendesak supaya NIP mereka segera diterbitkan. Urusan gaji, bidan menyebut hal itu bukan jadi masalah. Tetapi lain bagi Rozi. ‘’Ketika NIP sudah melekat pada seorang PNS, ya mereka harus menerima gaji PNS. Lha ini kami tidak ada alokasi untuk itu,’’ tuturnya.

Rozi menyebut, pihaknya sebenarnya sangat koperatif terhadap gawe Kemenkes untuk mengangkat bidan PTT itu. Bahkan Pacitan, termasuk daerah yang segala prosedur tes CPNS-nya dilalui dengan cepat. Pada bidan juga, difasilitasi sampai ke Jakarta oleh BKD.

Namun, satu-satunya kendala yang membelit para bidan PNS itu adalah anggaran yang tidak dimiliki pemkab. ‘’Ini di tengahtengah tahun anggaran dan belum direncanakan. Komunikasi terakhir, Kemenkes kabarnya bersedia membantu penggajian mereka, tetapi belum ada penjelasan lebih lanjut,’’ terang Rozi.

Ditanya sampai kapan bidan PNS itu harus bersabar, Rozi menyebut paling lambat September mendatang. Itu, lantaran menunggu perubahan anggaran keuangan (PAK). Setelah PAK, lanjut Rozi, gaji terhadap 60 bidan PNS diupayakan cair.

NIP mereka pun bakal diterbitkan dan dibagikan langsung. Saat ini, BKD sudah mengusulkan alokasi penggajian itu kepada BPKA. Tiap bidan PNS, diperkirakan menerima gaji Rp 2 juta per bulan. Sehingga total per bulan, pemkab bakal mengeluarkan Rp 120 juta untuk menggaji mereka.

‘’Saat ini masih dihitung-hitung. Apakah mampu Pacitan membiayai. Kami minta para bidan yang lolos CPNS harap bersabar. Paling lambat, setelah PAK didok, mereka mendapat NIP dan gajinya,’’ janji Rozi. (JPRM/Naz/RAPP002)

Permalink ke RSUD dr Darsono Pacitan Buka Lowongan 16 Pegawai BLUD-Non PNS, Tertarik?
Headline, Kesehatan

RSUD dr Darsono Pacitan Buka Lowongan 16 Pegawai BLUD-Non PNS, Tertarik?

RSUD dr Darsono Pacitan kini memiliki CT Scan. (Foto: Ronny Wahyono/Facebook)

Pacitanku.com, PACITAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Darsono Kabupaten Pacitan bekerjasama dengan PUSDEMTANAS Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, mengadakan seleksi untuk mengisi formasi Pegawai BLUD Non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Tak tanggung-tanggung, RSUD terbesar di Pacitan ini membuka 83 lowongan dari 16 formasi yang dibutuhkan. Adapun 16 formasi tersebut adalah Dokter Spesialis Urologi dengan pendidikan Dokter Spesialis Urologi sebanyak 1 orang. Kemudian Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dengan Pendidikan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik sebanyak 1 orang, Bidan dengan pendidikan D-3 Kebidanan 6 orang, Perawat dengan pendidikan D-3 Keperawatan atau S-1 Keperawatan (Ners) sebanyak 37 orang.

Berikutnya adalah analis Kesehatan dengan pendidikan D-3 Analis Kesehatan 2 orang, Fisioterapis dengan pendidikan D-3 Fisioterapi satu orang, Terapi Wicara dengan pendidikan D-3 Terapi Wicara satu orang, asisten Apoteker pendidikan D-3 Farmasi 10 orang, Perekam Medik dengan pendidikan D-3 Perekam Medik sebanyak 4 orang.




Selanjutnya Petugas Laundry dan Sterilisasi dengan pendidikan SMA Jurusan IPA atau SMK Kesehatan sebanyak 4 orang, Petugas Gas Medis pendidikan SMK Jurusan Teknik Mesin satu orang, Pramusaji dengan pendidikan SMK atau D-1 Tata Boga sebanyak 2 orang, juru masak dari pendidikan SMK atau D-1 Tata Boga sebanyak 2 orang, Petugas Klaim dan Verifikasi/Billing dengan pendidikan D-3 Kesehatan (semua jurusan) 5 orang, Petugas Listrik       dari SMK Jurusan Listrik 1 orang dan Satuan Pengamanan (Satpam) dengan pendidikan SMA atau sederajat lima orang.

Untuk Pendaftaran peserta secara online dan pengiriman kelengkapan administrasi mulai tanggal 05 Juni 2017 s/d 10 Juni 2017. Info lengkap bisa unduh tata cara pendaftaran di sini.

Permalink ke Selamat, Pacitan Masuk Daerah Kategori Bebas BAB Sembarangan
Headline, Kesehatan

Selamat, Pacitan Masuk Daerah Kategori Bebas BAB Sembarangan

Ilustrasi larangan BAB Sembarangan.

Pacitanku.com, JAKARTA – Kabupaten Pacitan, Jawa Timur masuk dalam kategori Kabupaten bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tahun 2017. Pacitan masuk kategori bersama lima kabupaten lain yakni Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Magetan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Nganjuk.  Penetapan kategori ini diketahui berdasarkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Smart tahun 2017.

Menurut Direktur Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesmas Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Imran Agus N mengatakan ada enam kabupaten yang sudah bebas dari BAB sembarangan. “Gunung Kidul, Magetan, Grobogan, Ngawi, Pacitan, dan Nganjuk. Satu tingkat Kota baru-baru ini Kupang,” tandasnya, Kamis (18/5/2017).

Imran mengatakan bahwa Pemerintah RI juga mencanangkan akses sanitasi dan air minum baik tahun 2019. “81 persen lebih untuk sanitasinya dan 89 persen. Kecamatan Adiluwih dan Banyumas juga sudah hampir semuanya. Ini juga harus digerakkan dari semuanya termasuk puskesmas. Lingkungannya jangan sampai tercemar,” jelasnya.

Penerapan lima pilar, kata dia, Stop BAB sembarangan, CTPS (cuci tangan pakai sabun), pengelolaan air minum, sampah, dan pengolahan limbah cair rumah tangga tidak hanya di masyarakat tapi dirumah tangga. “Saya cukup mengapresiasi yang dilakukan Kabupaten Pringsewu khususnya kecamatan Pagelaran. Saya juga bersyukur sekali. Semoga masyarakat dapat mengakses sanitasi dengan baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, agenda bebas BABS merupakan bagian Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019, yakni Program 100 0 100. Pemkab Pacitan sendiri terus berupaya menyukseskan gerakan 100-0-100 di bidang permukiman dan lingkungan. Gerakan tersebut adalah bersama mewujudkan 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi.




Namun demikian, menurut Heru Wiwoho Supardi Putra, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pacitan, dalam menyukseskan gerakan tersebut, perlu adanya keterlibatan dan sinergitas pihak terkait dan masyarakat Pacitan.“Dalam penanganan kumuh, agar tercapai ‘Kota Pacitan Tanpa Kumuh 2019’ perlu adanya keterlibatan masyarakat dan peran pemerintah dalam mendukung program,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Sebagaimana Berdasar Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/604.A/KPTS/408.21/2015, Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pacitan ada 6 lokasi di 5 desa/kelurahan dengan luas total 14,22 Ha dan akan dikembangkan dalam penanganan kumuh ini dengan lokasi kawasan minapolitan dan agropolitan.

Secara nasional, anggota Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) telah mendeklarasikan komitmen bersama pada tahun 2019 mendatang, bangsa Indonesia tidak ada lagi warga Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Kamis (23/11/2016) lalu. 

Deklarasi komitmen ini dibacakan oleh Ketua Divisi Advokasi AKKOPSI, Illiza Sa’aduddin Djamal. Dalam naskah deklarasi yang dibacakan Wali Kota Banda Aceh non-aktif, ada 6 poin komitmen. Seluruh komitmen itu penekanannya agar semua walikota dan bupati punya visi yang sama mengelola sanitasi dan air bersih yang layak. Termasuk, meningkatkan kualitas dan peran regulator serta operator layanan air limbah.

“Setidaknya mewujudkan stop perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dalam kurun waktu 2016-2019, komitmen ini harus dijalankan di daerah dengan penuh disiplin dan kesadaran tinggi sebagai pengejawantahan layanan dasar yang sudah menjadi kewajiban kabupaten/kota untuk seluruh masyarakat,” ungkap Illiza.