Fraksi PKB DPRD Pacitan mendesak Pilkades serentak digelar pada 2026 untuk mengatasi kekosongan jabatan di 17 desa dan menjamin asas Luberjurdil.
Fraksi Golkar DPRD Pacitan Soroti Aturan Calon Tunggal dan Muatan Lokal di Raperda Pilkades
Fraksi Golkar DPRD Pacitan memberikan catatan kritis terhadap Raperda Pilkades, menyoroti pentingnya aturan calon tunggal dan muatan lokal desa.
Jamin Kondusivitas, Fraksi Demokrat DPRD Pacitan Dukung Penuh Raperda Pilkades
Fraksi Demokrat DPRD Pacitan resmi mendukung Raperda Pilkades untuk mencegah konflik horizontal masyarakat dan mewujudkan pemilihan kepala desa yang aman.
Cegah Kekosongan Hukum Pilkades 2026, Pemkab dan DPRD Pacitan Kebut Pembahasan Raperda
Pemkab Pacitan dan DPRD mulai membahas Raperda Pilkades 2026. Regulasi ini mendesak disahkan sebagai payung hukum pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa.
Lahan Tembakau Pacitan Baru Tergarap 150 Hektare, DPRD Dorong Petani Terapkan SOP dan Maksimalkan DBHCHT
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, dorong petani tembakau terapkan SOP dan maksimalkan DBHCHT untuk optimalkan 531 hektare potensi lahan.
Regulasi Belum Sinkron, Pilkades Serentak 45 Desa di Pacitan Resmi Ditunda hingga 2027
Pelaksanaan Pilkades serentak 45 desa di Kabupaten Pacitan resmi ditunda hingga 2027. Simak alasan kendala regulasi dan evaluasi kinerja Plt Kades di sini.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
