Tag: Bupati Pacitan

Permalink ke Pemkab Pacitan Kampanyekan Imunisasi Campak-Rubella
Headline, Kesehatan

Pemkab Pacitan Kampanyekan Imunisasi Campak-Rubella

Indartato didampingi Ketua Tim Penggerak PKK di sela pencanangan imnuisiasi Campak-Rubella, Jumat (4/8/2017) di Pringkuku. (Foto: Humas Pemkab Pacitan)

Pacitanku.com, PRINGKUKU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan terus mengkampanyekan imunisasi Campak-Rubella (MR). Pada Jumat (4/8/2017) Bupati Indartato meresmikan pencanangan Kampanye Imunisasi Campak-Rubella (MR) di Balai Desa Dadapan, Pringkuku.

Dalam sambutannya, Indartato berharap program imunsasi Campak-Rubella sukses demi kehidupan dan masa depan anak-anak kita agar lebih baik.

Tingginya harapan Bupati itu cukup beralasan. Mengingat kesehatan masyarakat merupakan salah satu cita-cita negara.




“Tidak hanya untuk balita, tetapi juga para kaum lanjut usia. Karena itu kesuksesannya menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah dan jajarannya sampai di tingkat desa maupun tim penggerak PKK, juga masyarakat yang memiliki anak usia sembilan bulan sampai 15 tahun,”katanya.

Dia juga meminta Dinas Pendidikan mewajibkan para pelajar yang berusia 15 tahun atau kurang untuk mendapatkan imunisasi. Meski sebelumnya ada diantara pelajar yang masuk dalam kategori usia itu telah mendapatkan suntikan kekebalan. “Mengingat pentingnya program, baik Dinas Kesehatan maupun Dinas Pendidikan untuk memberikan laporan kegiatannya,”tandasnya.

Sementara, Plt Kepala Dinas Kesehatan Eko Budiyono menjelaskan pelaksanaan program imunisasi itu dilakukan untuk mengeliminasi penyakit campak pada tahun 2020, serta menurunkan kelainan bawaan karena Rubella.

“Untuk bulan ini imunisasi dilaksanakan diseluruh posyandu. Sedangkan bulan depan untuk siswa sekolah,” jelasnya.

Pemilihan sasaran imunisasi pada rentang usia antara sembilan bulan sampai 15 tahun bukan tanpa alasan. Sebab, pada usia 0-6 bulan bayi masih memiliki kekebalan alami. Sehingga imunisasi baru dilakukan tiga bulan berikutnya.

“Kenapa usia 15 tahun ? Wanita muda subur harus diberi kekebalan terhadap Rubella. Tetapi saat hamil dilarang. Supaya tidak terjadi kelainan bawaan,” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah menargertkan pada tahun 2020, Indonesia bebas penyakit campak dan rubella.”Ditargetkan pada tahun 2020 Indonesia bebas penyakit campak dan rubella,” ujar Jokowi dalam acara pencanangan imunisasi measles rubella (MR) di MTsN 10 Sleman, Selasa (1/8/2017).

Jokowi optimistis, imunisasi MR akan berhasil. Sebab sebelumnya Indonesia juga pernah berhasil dengan imunisasi cacar, polio, dan tetanus. Untuk tahap yang pertama, menurut Presiden, imunisasi ini akan dilakukan secara serempak Agustus – September 2017 di Pulau Jawa .

Kemudian September tahun depan di luar Jawa, dan ditargetkan tahun 2020 Indonesia sudah bebas measles dan rubella.“Karena itu kerja itu harus dimulai dari sekarang,” pungkas Presiden Jokowi. (Humas Pacitan/RAPP002)

Permalink ke Mayoritas Tenaga Honorer Pemkab Pacitan Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Headline, Kesehatan

Mayoritas Tenaga Honorer Pemkab Pacitan Belum Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Indartato dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: beritalima)

Pacitanku.com, PACITAN – Malang benar nasih tenaga honorer di lingkup pemerintahan Kabupaten Pacitan. Dari 33 organisasi perangkat daerah (OPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), baru enam yang sudah mendaftarkan tenaga honorernya di BPJS Ketenagakerjaan. 

Kondisi tentu tidak sejalan dengan keinginan Bupati Pacitan, Indartato, yang ingin tenaga honorer juga terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tersebut. 




‘’Kami sejatinya mengkover tenaga honorer, sementara yang PNS jaminan sosialnya melalui Taspen,’’ ujar Kepala Kantor Cabang Perintis (KCP) BPJS Ketenagakerjaan, Indra Gunawan, dikutip dari Jawapos, Jumat (28/7/2017).

Keenam OPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perpustakaan (Disperpus), Dinas Lingkungan Hidup (DLH, dulu Dinas Cipta Karya), RSUD dr. Darsono, Dinas Perikanan, dan Satpol PP (termasuk pemadam kebakaran). 

‘’Total sebanyak 244 tenaga kerja sudah terkover. Mereka tidak semuanya didaftarkan oleh OPD. Ada pula yang mendaftar secara mandiri,’’ jelasnya.

Kondisi memprihatinkan tersebut ditengarai karena Perbup nomor 1 tahun 2017  tidak lengkap mengatur pemberian sanksi bagi OPD. 

Peraturan tentang  Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu hanya menyasar perusahaan. Penyelenggara negara tidak termasuk di dalamnya. 

Tetapi menurut Indra, OPD tidak serta merta lepas dari ancaman sanksi. Mereka bisa terkena sanksi jika ada penuntutan dari pihak ahli waris tenaga honorer OPD tersebut. 

‘’Mereka (OPD) tetap bisa kena sanksi jika ada penuntutan, kalau semisal terjadi kecelakaan kerja,’’ kata Indra.

Menurut Indra, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan OPD di Pacitan terbilang tertinggal dibanding daerah lain. Padahal, ada beberapa bidang kerja beresiko tinggi. Misalnya petugas damkar atau Satpol PP. 

‘’Jangan sampai lah timbul kemiskinan baru akibat tenaga honorer yang dipekerjakan di lingkup pemkab tidak mendapat perlindungan. Tenaga honorer juga berhak mendapat perlindungan, sama seperti karyawan tetapnya (PNS),’’ harapnya. (mn/naz/sib/JPR)

Permalink ke Minim Fasilitas, Pendidikan 143 ABK Belum Maksimal
Headline, Pendidikan

Minim Fasilitas, Pendidikan 143 ABK Belum Maksimal

Bupati Indartato didampingi Kepala UPT TK SD Kecamatan Arjosari saat melihat pembelajaran ABK di Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. (Foto: Humas Pacitan).

Pacitanku.com, PACITAN – Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ini menujukkan jika tidak ada diskrimasi dalam hal pendidikan bagi anak – anak bangsa. Termasuk diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus (ABK).

Hampir disemua daerah, pemenuhan hak pendidikan bagi ABK adalah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan salah satunya.

Sebab selama ini, masih tercatat masih ada 143 ABK yang tidak terlayani di sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah reguler atau umum.

Hal ini lantaran fasilitas pendidikan bagi ABK terbatas. Untuk merasakan pendidikan, seratusan lebih anak berkebutuhan khusus itu harus menempuh jarak belasan kilometer. Maklum bangunan SLB lokasinya ada di Kecamatan kota. ‘’Sementara untuk menempuh pendidikan di lembaga reguler, tidak banyak sekolah yang bisa menerima mereka,’’ ujar Marwan, Kepala Dinas Pendidikan setempat, dikutip dari Jawa Pos Radar Madiun, Senin (24/7/2017).




Marwan mengungkapkan bahwa setiap kecamatan memiliki satu lembaga SD dan SMP yang menerima siswa ABK. Sejauh ini, sudah ada 173 ABK yang tertangani melalui 24 SD dan SMP itu. Tetapi masalahnya, ke-24 sekolah itu tidak memiliki kualifikasi menggelar pendidikan inklusi. ‘’Bukan inklusi, tetapi hanya dicampur di kelas reguler. Padahal seharusnya penanganannya jelas berbeda,’’ terangnya.

Hal ini, lanjut Marwan, menjadi kendala di lapangan. Lantaran itulah, pihaknya berupaya agar  para guru bisa segera mengantongi kualifikasi dalam pendidikan inklusi.

Terpisah, Bupati Pacitan Indartato mengakui jika perlu dorongan lebih dalam peningkatan pelayanan pendidikan terhadap ABK di Pacitan. Indartarto sependapat bahwa kompetensi guru dalam menangani ABK harus diprioritaskan.

Karena itu, pemkab getol menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Selain Universitas Negeri Surabaya (UNESA), pemkab juga menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat seperti KOMPAK. ‘’Nantinya guru di Pacitan akan mendapatkan semacam kursus atau pelatihan agar sekolahnya bisa menggelar pendidikan inklusi,’’ ujarnya.

Kerjasama tersebut diharapakan dapat mengurai masalah pelayanan pendidikan terhadap ABK. Sebab, seluruh warga Pacitan berhak mendapatkan pelayanan yang tidak tebang pilih. ‘’Masyarakat punya hak dan harapan yang sama. Tanpa memandang mereka berkebutuhan khusus atau bukan. Harapan itu, tugas kami untuk membantu mewujudkannya,’’ kata Indartato. (mn/naz/sib/JPR)

Permalink ke Halal Bihalal, Bupati Pacitan Resmikan Masjid Al-Muttaqin Sirnoboyo
Headline, Pemerintahan

Halal Bihalal, Bupati Pacitan Resmikan Masjid Al-Muttaqin Sirnoboyo

Indartato resmikan masjid di Sirnoboyo.

Pacitanku.com, PACITAN – Bupati Pacitan Indartato meresmikan masjid Al-Muttaqin saat peringatan halal bihalal yang digelar Jumat (30/6/2017) di Dusun Suruhan Desa Sirnoboyo Kecamatan/Kabupaten Pacitan.

Camat Pacitan Sugeng W dalam sambutannya sangat berterimakasih atas perhatian dari Bupati terhadap syiar Islam di Kecamatan Pacitan.

“Atas nama warga Desa Sirnoboyo mengucapkan trimakasih atas kehadiran dan perhatian serta bantuan dari bupati sehingga masjid ini bisa berdiri dengan megah. Mohon maaf apabila ada kekurangan,”katanya.




Sementara, Bupati Indartato berharap keberadaan Masjid bermanfaat dan melahirkan generasi islam yang berkualitas. “Dan pada momen syawal ini, saat ini kita telah lulus setelah 1 bulan ditempa di bulan suci Ramadhan. Oleh karena itu mari kita jaga dan tingkatkan iman kita,”ujarnya.

Senada dengan Indartato, penceramah KH Hartono berharap momen hari raya Idul Fitri menjadikan segenap masyarakat terus bersyukur atas segala nikmat karena masih di pertemukan dengan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

“Setelah kita ditempa satu bulan di bln Suci Ramadhan diharapkan kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir, oleh karena itu Kita diwajibkan saling memaafkan di hari raya Idul Fitri melalui halal bihalal,”tukas kiai asal Palur, Kabupaten Karanganyar ini.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 400 orang, hadir para pejabat Pemkab Pacitan, diantaranya Bupati Indartato, Wakil Bupati Yudi Sumbogo, Sekretaris Daerah Suko Wiyono, Kepala Kemenag Nurul Huda, Camat Pacitan Sugeng, dam segenap masyarakat Desa Sirnoboyo.

Kontributor: Sarwono
Editor: Dwi Purnawan

 

Permalink ke Apel Operasi Ramadniya Semeru 2017, Polres Pacitan Fokus Pengamanan Lebaran 2017
Headline, Pemerintahan

Apel Operasi Ramadniya Semeru 2017, Polres Pacitan Fokus Pengamanan Lebaran 2017

Wabup bersama Wakapolres mengecek kendaraan operasional operasi Ramadniya 2017. (Foto: Sarwono/Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN – Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Pacitan menggelar apel gelar pasukan “Operasi Ramadniya Semeru 2017” dalam rangka Rangka meningkatkan sinergi  Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Idul Fitri 1438 H, Senin (19/6/2017) di halaman Mapolres Pacitan, Jalan Ahmad Yani nomor 60 Pacitan.

Pimpinan Apel Komisaris Polisi Hendri S saat membacakan amanat Kapolri menuturkan bahwa kegiatan pengamanan tahun ini di fokuskan di tiga hal yakni pengamanan tempat strategis, pengamanan kegiatan ibadah dan pengamanan arus balik Lebaran.

“Selain itu, potensi kerawanan yang harus selalu dimonitor antara lain pencurian dengan pemberatan/pencurian kendaraan bermotor dan teror, untuk mengantisipasi aksi teror bisa melaksanakan pengamanan dengan intelijen dan selalu berkoordinasi dengan instansi lain,”kata pria yang juga Wakil Kepala Polres Pacitan ini.

Lebih lanjut, Kompol Hendri mengungkapkan bahwa tujuan pelaksanaan operasi Ramadniya ini adalah menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada saat pelaksanaan Sholat Idul Fitri maupun Hari raya. “Selain itu terselenggaranya arus lalu lintas yang lancar selama pelaksanaan Hari raya Idul Fitri,”tukasnya.




Sehingga, kata Kompol Hendri, kepada seluruh jajaran peserta, dia berharap untuk selalu menngkatkan kesiap siagaan dan kewaspadaan sehingga bisa cepat merespon setiap permasalahan yang ada. “Siapkan mental dan peralatan yang diperlukan demi pelaksanaan tugas, laksanakan tugas denga penuh tanggun jawab dan keiklasan,”pungkasnya.

Usai memimpin apel, Wakapolres bersama Wakil Bupati Yudi Sumbogo didampingi Kepala Dishub Wasi Prayitno melakukan pemeriksaan kendaraan operasional yang akan digunakan petugas untuk melaksanakan operasi.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wabup Yudi Sumbogo, Kasatpol PP Pacitan Supardiyanto, Kepala Kesbangpol Suharyanto, Kepala Diskominfo Widy Sumardji, Kepala Dishub Wasi Prayitno, Pa Sandi Kodim 0801 Pacitan, Letda Infanteri Irwan, Roy Sugara Jasa Marga Pacitan, Kepala Disparpora Endang Surjasri, Pujono dari Orari.

Adapun, peserta apel sekitar 200 orang yang terdiri dari Pama Polres Pacitan, Subdenpom & Provos   Polres Pacitan, Kodim 0801 Pacitan, Lantas Polres Pacitan, Shabara Polres Pacitan, Pospam Polres Pacitan, Gab Reskrim dan  Intelkam Polres Pacitan, Dishub Pacitan, Pol PP, RAPI, ORARI, Senkom Mitra Polri Pacitan dan dari Saka Bhayangkara.

Kontributor: Sarwono
Editor: Dwi Purnawan

Permalink ke Dokter Disebut Berperan Tingkatkan Harapan Hidup Masyarakat Pacitan
Headline, Kesehatan

Dokter Disebut Berperan Tingkatkan Harapan Hidup Masyarakat Pacitan

Pelantikan IDI Pacitan. (Foto: Humas)

Pacitanku.com, PACITAN – Bupati Pacitan Drs H Indartato MM menyebut bahwa dokter di Pacitan memiliki peran penting dalam peningkatan taraf kesehatan di Pacitan yang berujung pada tingginya angka harapan hidup masyarakat Pacitan.

Saat ini, menurut Indartato, angka harapan hidup masyarakat Pacitan adalah 71,05 tahun, lebih tinggi dari rata-rata provinsi Jawa Timur.

“Ini sebagai salah satu indikator meningkatnya taraf kesehatan masyarakat Pacitan. Salah satu yang berperan dalam meningkatkan taraf kesehatan itu adalah dokter,”katanya saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pacitan periode 2017-2020, Jumat (6/5/2017) di Pendopo Kabupaten.

Dalam kesempatan itu, Indartato melantk pengurus IDI cabang Pacitan untuk periode 2017-2020 dengan ketua dr Agus Subianto.

Disisi lain, menurut Indartato, dokter di Pacitan juga memiliki peran besar terhadap turunnya angka kematian bayi dan ibu. “Rendahnya angka kematian bayi dan ibu juga salah satunya dari peran bapak ibu para dokter,”katanya.

Sementara, Ketua IDI wilayah Jawa Timur dr Poernomo Boedi Setiawan menegaskan kembali bahwa misi yang diemban IDI yaitu dokter sejahtera, dokter profesional, masyarakat sehat. “Untuk menyehatkan masyarakat Indonesia dokter harus sejahtera dan profesional dulu,”katanya.

Dia mengatakan bahwa tantangan dokter ke depan semakin luar biasa, sehingga butuh kerja keras dari para pakar kesehatan tersebut.

“Diantaranya adalah pemberlakuan JKN universal coverage, layanan medis yang sangat ditentukan pembiayaan dan lapangan kerja yang apakah nantinya juga akan diatur oleh BPJS,”tutupnya. (Humas/RAPP002)