Kategori: Hukum dan Kriminal

Popular

Berita Terbaru

Permalink ke Satgas Saber Pungli Dikukuhkan, Bupati: Semoga tak Ada Lagi Aduan ke Saya
Headline, Hukum dan Kriminal

Satgas Saber Pungli Dikukuhkan, Bupati: Semoga tak Ada Lagi Aduan ke Saya

Pacitanku.com, PACITAN – Bupati Pacitan Drs H Indartato MM berharap Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Pacitan yang dikukuhkan di Pendopo Kabupaten Pacitan, Kamis (19/1/2017) bisa bekerja maksimal dalam memberantas pungli di Pacitan. Dia juga berharap layaan publik di Pacitan menjadi lebih baik.

“Dengan adanya satgas pungli ini diharapkan layanan publik di Pacitan lebih baik, ini sesuai dengan azas taat hukum yang harus dipatuhi setiap penyelenggara pemerintahan, semoga dengan beroperasinya Satgas pungli nanti tidak ada lagi aduan yang masuk ke saya,”jelasnya.

Pengukuhan Saber Pungli ini berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati nomor 188.45/201/KPTS/408.12/2017 tentang unit satuan tugas pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Pacitan.

Menurut Indartato, saat ini masih ada keluhan masyarakat terkait layanan publik. Biasanya, kritikan tersebut masuk melalui SMS aduan yang sengaja diperuntukkan untuk menampung aspirasi masyarakat.




Diberitakan sebelumnya, sebanyak 40 anggota tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Pacitan dikukuhkan di Pendopo Kabupaten Pacitan, Kamis (19/1/2017). Tim yang merupakan gabungan unsur Pemkab, Kepolisian Resor Pacitan, TNI, Kejaksaan dan Pengadilan Pacitan tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Polres Pacitan Komisaris Polisi Suharsono.

Satgas Pungli Pacitan terdiri dari beberapa pokja seperti pokja operasional, pokja intelijen, pokja tindak dan administrasi.

Pembentukan Satgas Pungli ini diawali dengan Peraturan Presiden No 87 tahun 2016, dengan fungsi membangun sistem pencegahan, dan pemberantasan pungli, serta melakukan operasi tangkap tangan. Kemudian merekomendasikan kepada pimpinan agar dilakukan penindakan penindakan, dan melakukan monitoring. (RAPP002)

 

Permalink ke Kejari Pacitan Segera Tuntaskan Eksekusi Korupsi Dana Operasional DPRD
Headline, Hukum dan Kriminal

Kejari Pacitan Segera Tuntaskan Eksekusi Korupsi Dana Operasional DPRD

Pacitanku.com, PACITAN – Penindakan kasus korupsi dana operasional DPRD Pacitan tahun 2001 lalu memasuki babak baru. Dari 45 wakil rakyat terpidana, masih ada delapan orang lainnya yang belum dieksekusi. Tahun ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan menyebut segera mengambil langkah menuntaskan kasus itu.

Meski, mereka tidak menampik eksekusi tahap terakhir ini menjadi yang berat. ‘’Sebab dari deretan terpidana yang belum dieksekusi, ada yang tokoh masyarakat,’’ ujar Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pacitan, Marvelous.

Sejauh ini, Marvelous membeber ada 36 dari 45 mantan anggota DPRD Pacitan periode 1999-2004 yang dieksekusi terkait kasus tersebut. Dari 45 terpidana, enam di antaranya diproses di luar pengadilan umum lantaran dari fraksi aparatur penegak hukum (dulu TNI/Polri). Selain itu, ada tiga tervonis yang bebas, dan seorang lainnya meninggal dunia.

Mereka terbukti menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,6 miliar dari dana operasional bantuan jasa kerja para anggota DPRD Pacitan. Para mantan wakil rakyat itu mendapat dana sekitar Rp 50 juta untuk tunjangan kesejahteraan, penunjang kegiatan, bantuan listrik, telepon, serta air minum. ‘’Dalam praktiknya, eksekusi dibagi menjadi empat gelombang,’’ terangnya.




Marvelous menjelaskan, gelombang pertama eksekusi dilakukan untuk tujuh terpidana. Sementara gelombang kedua dan ketiga dilakukan terhadap masing-masing 11 orang. Terbaru, eksekusi terhadap tujuh terpidana dari gelombang keempat, sudah rampung dilakukan pekan perdana 2017 lalu.

Ketujuh terpidana yang telah dieksekusi awal bulan ini dikenai hukuman pidana pokok selama satu tahun. Selain itu, juga ada hukuman subsidair dua bulan penjara, di luar denda Rp 50 juta. ‘’Sisanya, ada delapan terpidana yang termasuk dalam gelombang kelima,’’ ujarnya.

Saat ini, Marvelous menyebut pihaknya tinggal menunggu kepastian hukum dari Mahkamah Agung (MA), pada para terpidana gelombang kelima. Usai para terpidana mengajukan dua kali peninjauan kembali (PK) pada MA, praktis langkah hukum saat ini berada di tangan MA.

Jika MA memutuskan menolak PK dari para terpidana di gelombang kelima, maka eksekusi pun segera dilakukan. Marvelous menyebut penanganan kasus korupsi itu harus cepat selesai karena dinilai sudah berlarut-larut. ‘’Tantangannya memang ada di gelombang terakhir. Namun mau bagaimanapun, harus segera dituntaskan supaya tidak semakin berlarut-larut,’’ ujar Marvelous. (mg4/rif/RAPP002)

Sumber: Radar Madiun

Permalink ke Selidiki Penyelewengan Dana Bergulir, Kejari Pacitan Panggil Tiga Pejabat Pemkab
Headline, Hukum dan Kriminal

Selidiki Penyelewengan Dana Bergulir, Kejari Pacitan Panggil Tiga Pejabat Pemkab

Rusli Kajari Pacitan. (Foto: Kajari Pacitan)

Pacitanku.com, PACITAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan memanggil tiga pejabat eselon II/b Pemerintah Kabupaten Pacitan dipanggil untuk melakukan klarifikasi dugaan penyelewengan dana bergulir yang tengah diselidiki tim pidana khusus (Pidsus) Kejari, Rabu (11/1/2017) kemarin.

Dalam pemanggilan itu, ada tiga pejabat aktif eselon II/b dan satu pensiunan pejabat yang diminta datang melakukan klarifikasi terkait dugaan penyelewengan dana bergulir ydengan total dana mencapai Rp 350 juta dalam setahun.

Kepala Kejari Pacitan, Rusli, membenarkan jika pihaknya memanggil tiga pejabat dan seorang mantan pejabat kemarin. Pemanggilan yang dilakukan untuk kebutuhan klarifikasi atau keterangan terkait dana bergulir. Soal apa dan kapan dana bergulir yang dimaksud, Rusli enggan menjelaskan lebih detil.

Rusli hanya menyebut pihaknya tengah menyelidiki adanya dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana bergulir. ‘’Dugaan penyelewengan itu didapat dari pelaporan masyarakat. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan,’’ ujarnya.

Dalam pemanggilan itu, tiga pejabat eselon II/b yang datang. Yakni, Inspektur Inspektorat Pemkab Pacitan Lan Naria Hutagalung, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Heru Sukresno, serta Kabag Hukum Kukuh Sutiyarto.




Selain itu, mantan kepala Disperindag, Hery Purwanto, juga hadir di Kejari Pacitan. Heru, Hery, dan Kukuh masuk ke ruangan Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Pacitan, Marvelous.

Sementara Lan Naria masuk ke ruangan Kasi Intel Pacitan, Muhandas. Hery, Heru, dan Lan Naria merupakan pernah menjabat kepala Disperindag, yang dulunya bernama Diskoperindag (dinas koperasi perindustrian dan perdagangan).

Tidak butuh waktu lama bagi Hery berada di dalam ruangan Kasi Pidsus. Dia keluar ruangan pidsus sekitar 30 menit usai masuk. Ketika bertemu awak media, Hery membenarkan dirinya memenuhi panggilan kejaksaan untuk memberi keterangan atau klarifikasi terkait adanya dugaan penyelewengan dana bergulir, mulai tahun 2008.

Dia mengaku mendapat pertanyaan singkat soal bagaimana alur tata pengelolaan dana bergulir. Menurut Hery, dana bergulir yang ditanyakan berkisar pada dana bergulir untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). ‘’Hanya itu yang ditanyakan, seputar dana bergulir UMKM tahun 2008,’’ terangnya.

Sementara Lan Naria mengaku hanya sepuluh bulan menduduki kursi kepala Disperindag. Sebelumnya, dia menjabat kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Ketika datang dan pergi dari disperindag, Lan Naria mengaku meninggalkan semua data dan urusan di sana. ‘’Pindah kantor ya semua ditinggal,’’ katanya. (mg4/rif/RAPP002)

Sumber: Radar Madiun

Permalink ke Curat dan Pelecehan Seksual Anak Dominasi Kriminalitas di Pacitan Selama 2016
Headline, Hukum dan Kriminal

Curat dan Pelecehan Seksual Anak Dominasi Kriminalitas di Pacitan Selama 2016

Kapolres AKBP Suhandana Cakrawijaya saat memberikan keterangan pers. (Foto: Polres Pacitan)

Pacitanku.com, PACITAN – Kepala Kepolisian Resor Pacitan, Ajun Komisaris Besar Polisi Suhandana Cakrawijaya menyebut bahwa kriminalitas jenis pencurian dengan pemberatan (Curat) dan pelecehan seksual anak mendominasi angka kriminalitas di Pacitan selama tahun 2016.

“Peringkat tertinggi kasus selama 2016 yaitu curat dan persetubuhan anak, sehingga kami berpesan kepada warga Pacitan agar selalu waspada menjaga lingkungannya, juga selalu memantau pergaulan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas,”katanya saat menyampaikan tentang data Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) dalam release akhir tahun kepada awak media, Kamis (29/12/2016) di Mapolres Pacitan.




Dilansir dari laman Polres Pacitan, meski dua jenis kriminalitas tersebut dominan selama 2016, Kapolres menyebut secara umum angka kriminalitas yang ditangani Polres Pacitan selama kurun waktu tahun 2016 mengalami penurunan signifikan sampai dengan 15 persen.“Jika dibandingkan dengan tahun 2015, ada tren penurunan kriminalitas yang terjadi selama 2016 yang di wilayah Kabupaten Pacitan menurun hampir 15 persen,”katanya.

Menurut Suhandana, menurunnya angka kriminalitas pada tahun 2016 ini tak lepas dari peran serta masyarakat Pacitan yang membantu aparat kepolisian menjaga Sitkamtimbas di daerahnya.

“Selain kerja keras jajarannya melaksanakan kegiatan preemtif dan preventif juga karena peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungannya bersama,”pungkasnya. (RAPP002)

 

Permalink ke Polres Pacitan Garuk 3 Pemuda yang Mabuk di Alun-alun
Headline, Hukum dan Kriminal

Polres Pacitan Garuk 3 Pemuda yang Mabuk di Alun-alun

Pacitanku.com, PACITAN– Jajaran Satuan Reserse narkoba Polres Pacitan berhasil mengamankan tiga pemuda yang kedapatan mabuk di tempat umum di alun-alun Pacitan pada Selasa (27/12/2016) jam 23.30 WIB.

Informasi yang dinukil Pacitanku.com dari laman Polres Pacitan, ketiga pemuda yang masih belasan tahun ini diketahui merupakan para pemuda yang berasal dari luar kota Pacitan.




Dari ketiga pelaku saat ditangkap polisi sedang menenggak miras jenis arak jowo dan berhasil disita 2 botol 1,5 liter arak jowo dari tangan pelaku.

“Ketiga pelaku diamankan merupakan anak punk dari luar pacitan. Mereka berasal dari kota ngawi. Kita amankan karena kedapatan mabuk di ditempat umum,” jelas kasat Reskoba Ajun Komisari Polisi M. Agung.

Karena perbuatannya ketiga pelaku dikenai hukuman fisik dengan push up dan dikenakan pasal tindak pidana ringan (tipiring), yakni melanggar pasal 492 Jo 536 KUHP tentang mabuk ditempat umum. (hr/RAPP002)

Permalink ke Beni Resmi Diberhentikan dari Jabatan Kades Bangunsari
Headline, Hukum dan Kriminal

Beni Resmi Diberhentikan dari Jabatan Kades Bangunsari

Tersangka korupsi saat memasuki ruang tahanan. (Foto: Radar Madiun)

Pacitanku.com, PACITAN – Kepala Desa (Kades) Bangunsari non aktif Beni Prasetyo bakal segera duduk di kursi pesakitan. Pihak kejaksaan menyatakan, berkas tersangka kasus dugaan korupsi program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (SLBM) itu telah lengkap. ‘’Tinggal menunggu masa persidangannya saja,’’ ujar Marvelous Kasi Pidsus Kejari Pacitan, Kamis (22/12) lalu.

Saat ini Beni masih mendekam di Rutan klas II B Pacitan. Rencananya, saat persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya nanti digelar dia akan dititipkan di tahanan Kejati Jatim. Tapi, hal tersebut masih belum dikonfirmasi secara langsung. ‘’Nanti dikabari lebih lanjutnya,’’ katanya.

Sementara itu, Kasubbag Administrasi Pedesaan Pacitan M Chusnul Fauzi mengatakan, secara administrasi Beni Prasetyo sudah diberhentikan secara resmi dari jabatannya sebagai Kades Bangunsari. Posisi Beni sementara ini digantikan oleh sekretaris desa (sekdes) setempat. Terkait pemberhentian tetap Beni sebagai Kepala Desa Bangunsari masih menunggu hasil keputusan dari pengadilan tipikor, Surabaya. Apabila putusannya dinyatakan bersalah, Beni akan diganti secara definitif. ‘’Jika tidak bersalah, dia diberikan kesempatan kembali ke jabatannya,’’ jelasnya.




Apabila Beni dinyatakan bersalah, lanjutnya, pengisian posisi Kades Bangunsari secara definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan melalui pemilihan. Bukan pergantian antar waktu (PAW) seperti yang sempat dikabarkan sebelumnya. Hal itu lantaran masa jabatan Beni sebagai kades tinggal dua tahun. ‘’Nanti pengisiannya lewat pemilihan ulang,’’ ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Beni Prasetyo ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Pacitan karena diduga telah melakukan penyimpangan anggaran dalam program bantuan langsung dari pemerintah pusat berupa pembangunan mandi cuci kakus (MCK) di desanya pada tahun 2014-2015. Seharusnya pengerjaan MCK itu dilakukan oleh kelompok sosial masyarakat (KSM) setempat. Namun, justru dilimpahkan ke pihak ke tiga.

Selain itu, dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Yaitu penyusunan dokumen perencanaan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Penyidik kejaksaan juga menemukan kekurangan volume fisik yang terpasang serta kelebihan (mark up) harga satuan kerja yang tidak wajar dalam dokumen administrasi perencanaan. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 100 juta. Selain Beni, kejaksaan juga menetapkan Anang Setiaji selaku penyedia jasa dan Iwan Setia Hadi, PNS Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (DCKTRK) sebagai tersangka. (her/yup/RAPP002)

Sumber: Radar Madiun