Kategori: Jatim

Headline, Jatim 26 Juni 2017

Pemprov Jatim Apresiasi Manajemen Lalu Lintas Mudik Lebaran 2017

Pasar Tumpah Tegalombomenjadi salah satu titik rawan mudik Lebaran. (Foto: Dok.Pacitanku)

Pacitanku.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengapresiasi manajamen lalu lintas arus mudik Lebaran 2017 yang dilakukan petugas keamanan sehingga berjalan aman dan lancar.

“Kami sangat apresiasi terhadap manajemen lalu lintas yang dilakukan polisi dibantu petugas gabungan lainnya selama arus mudik hingga hari ‘H’ Lebaran tahun ini,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin.

Menurut dia, langkah dan upaya petugas yang telah melakukan persiapan sejak jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan arus mudik terbukti mampu mengatasi kepadatan maupun kemacetan yang biasanya terjadi dalam waktu cukup lama.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengakui memang masih ditemukan kepadatan di sejumlah titik rawan di beberapa wilayah di Jatim, namun tidak seperti yang dikhawatirkan selama ini.

“Ada beberapa titik yang padat, tapi Alhamdulillah mampu diatasi dan berlangsung tidak lama seperti dulu-dulu. Persiapan yang matang dan manajamen tepat terbukti sangat pas,” ucap orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut.

Mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut berharap pada arus balik nantinya pemudik tetap waspada dan berhati-hati di jalan karena berdasarkan data kecelakaan lebih banyak terjadi saat balik.

“Semoga tidak ada kecelakaan berarti, bahkan nihil insiden. Patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di jalan,” ucapnya, berharap.

Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan secara umum arus lalu lintas pada mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar.

“Alhamdulillah kondisi di Jawa Timur aman dan terkendali. Arus lalu lintas dari arah timur ke barat semuanya lancar, bahkan cenderung sepi. Demikian juga dari arah barat ke timur,” kata jenderal polisi bintang dua tersebut. (RAPP002/Ant)

Headline, Jatim 23 Juni 2017

Gubernur Dukung Penuh Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Pacitan

Wisatawan di Pantai Klayar. (Foto: Tuti Haryani)

Pacitanku.com, SURABAYA – Konsep pariwisata saat ini sudah berbasis kembali ke alam. Disamping itu gerakan wisata kembali ke alam juga sudah banyak dicanangkan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan beberapa pakar lingkungan hidup.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jatim Tahun Sidang 2017, di Gedung DPRD Provinsi Jatim di Surabaya, Kamis (22/6) kemarin.

“Pengertian masyarakat bahwa pariwisata merusak lingkungan itu hanya terjadi di awal berkembangnya tourism. Kini, banyak pihak yang lebih tertarik berwisata alam dan sangat memelihara kelestariannya,” terang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Pakde Karwo menjelaskan, dengan konsep kembali ke alam itu maka Pemprov Jatim mendukung penuh target pembangunan nasional empat kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Empat KSPN tersebut yakni KSPN Bromo Tengger Semeru (BTS), KSPN Trowulan, KSPN Ijen Baluran, dan KSPN Pacitan. “Secara nasional Jatim memiliki peran strategis secara nasional, untuk bisa mensukseskan 4 KSPN,” ungkapnya.

Ditambahkan, secara global pariwisata Jatim banyak yang sudah dikenal di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Beberapa citra daya tarik yang cukup populer antara lain Kawah Ijen, House Of Sampoerna, Batu Secret Zoo, dan Gunung Bromo. Namun memang masih diperlukan peningkatan citra daya tarik wisata lain di tataran internasional, sehingga bisa berdampak terhadap tingkat kunjungan wisata mancanegara dan nusantara.

Menurutnya, untuk mendukung kebijakan pembangunan pariwisata yang harus dibenahi adalah SDM dan budaya kultural.

Di bidang SDM dilakukan restrukturisasi pendidkan vokasional, sehingga masyarakat menjadi terampil. Jika SDM memiliki pendidikan yang mumpuni, maka akan mudah memberikan pengertian terkait perkembangan teknologi. “Dengan SDM yang berpendidikan maka mereka akan mampu menyaring dengan baik masuknya budaya asing,” urainya.

Lebih lanjut disampaikan, selain didukung oleh SDM kebijakan pembangunan pariwisata harus fokus pada prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Diantaranya memanfaatkan secara optimum sumber daya lingkungan, memelihara proses-proses ekologi, menghargai keaslian dan nilai-nilai sosial budaya dari komunitas lokal, dan dalam jangka panjang harus memberi manfaat sosial ekonomi pada masyarakat luas.

“Dengan memperhatikan konsep pariwisata berkelanjutan, harapannya sumber daya alam yang ada di Jatim bisa terjamin keberlangsungan hidupnya,” pungkasnya.

Headline, Hukum dan Kriminal, Jatim 29 Mei 2017

Polisi Tangkap Warga Sudimoro Terkait Kasus Penyelundupan Benur Lobster

Pacitanku.com, TRENGGALEK – Pengiriman baby lobster (bayi lobster atau benur) yang disita dari nelayan di wilayah Trenggalek dan Pacitan kembali digagalkan Polda Jawa Timur. Benur lobster jenis mutiara dan pasir tersebut, rencananya akan diekspor ke Vietnam.

“Ada dua orang yang ditetapkan tersangka,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Pol Frans Barung Mangera, Senin (29/5/2017), dikutip Detikcom.

Pada 27 Mei lalu, anggota Unit IV Subdit Tipidter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim menangkap tersangka S (34), pengepul benur asal Panggul, Kabupaten Trenggalek. Setelah dikembangkan, polisi mengamankan tersangka MS (28) warga Sudimoro, Kabupaten Pacitan.

Tersangka S mengepul benur dari para nelayan. Benur tersebut diharga Rp 6 ribu per ekor untuk jenis pasir dan Rp 35 ribu per ekor untuk jenis Mutiara. Kemudian, benur tersebut dikirimkan ke MS.

Dari kedua tersangka ini, polisi mengamankan barang bukti berupa 50.311 ekor benur yang disimpan didalam plastik dan berisi air laut. 5 buah sterpoam. Nota dan buku pencatatan penjualan benur. 105 Bungkus plastik pembungkus benur.

“Akibat dari penangkapan dan penjualan benur ilegal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar,” jelas Barung.

Sementara Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I Juanda Putu Sumardiana mengatakan, benur jenis mutiara dan bambu harganya mahal yakni Rp 30 ribu per ekor. Jika benur tersebut lolos dan dijual ke Vietnam, harganya bisa mencapai rp 200 ribu per ekor.

“Kita mengimbau kepada para nelayan untuk tidak sembarangan mengambil benur, karena itu melangar undang-undang tentan perikanan. Tentunya akan berurusan dengan kepolisian,” jelas Putu.

Ribuan benur yang dibungkus dalam plastik ini, rencananya polisi bersama dengan balai karantina ikan akan melepasnya ke laut lepas. “Ini nanti kita lepas ke laut, agar tidak mati,” jelasnya.

Jatim 26 Mei 2017

Wakil Ketua KPAI Jadi Ketum Ikatan Alumni Ponpes Al-Fattah Pacitan

Pacitanku.com, PACITAN – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dr Susanto MA mendapatkan amanah menjadi Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil (Ikafa), Arjosari Pacitan untuk periode 2017-2022.

Pria yang pernah nyantri di Ponpes Al-Fattah Kikil tersebut berharap pondok pesantren yang terletak di jalur wisata Arjosari itu terus melakukan pengembangan diri, baik layanan pendidikan maupun penguatan peran alumni di masyarakat dan di kancah nasional.

“Kami berharap, ke depan Pondok Kikil semakin maju, semakin di kenal di tingkat nasional serta memberikan peran signifikan bagi masyarakat, bangsa dan negara,”katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Pacitanku.com pada Sabtu (26/5/2017) di Pacitan.

Sebagai informasi, Susanto sendiri adalah sosok yang sudah malang melintang di organisasi tingkat nasional. Sebelum menempuh kuliah S1 di IAIN Ponorogo sebagai wisudawan terbaik, S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai wisudawan terbaik dan S3 Universitas Negeri Jakarta, ia juga pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Al-Afattah Kikil selama 6 tahun.

Terbaru, pria kelahiran pacitan 05 Mei 1978 ini mendapat penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI sebagai penulis artikel terbaik tingkat nasional.

Editor: Dwi Purnawan

Headline, Jatim 26 Mei 2017

Hasil SE 2016: Pacitan dan Trenggalek Masuk Daerah Ekonomi Terendah

Pacitanku.com, SURABAYA – Kabupaten Pacitan dan Trenggalek masuk dalam kategori daerah dengan ekonomi terendah sesuai hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016). Selain itu, SE 2016 juga telah mencatat bahwa Jawa Timur kini memiliki 4,67 juta usaha/perusahaan non pertanian.

“Jumlah tersebut meningkat 10,94 persen dibandingkan dengan hasil SE 2006 sebanyak 4,21 juta usaha/perusahaan non pertanian,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Teguh Pramono saat sosialisasi dan rilis Hasil Listing SE 2016 di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (24/5/2017) kemarin.

Menurut Teguh, Sensus Ekonomi 2016 dikelompokkan dalam 15 kategori lapangan usaha sesuai dengan klarifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2015.

“Manfaat data hasil SE 2016 adalah untuk mengetahui gambaran usaha-usaha atau memetakan daerah-daerah yang ekonominya masih tergolong rendah karena kurangnya aktifitas ekonomi dan sumber pendapatan masyarakat, peta tersebut di Jawa Timur menunjukkan daerah Kabupaten Pacitan dan Trenggalek. Untuk itu pemerintah segera turun tangan untuk permasalahan ini,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Teguh, SE 2016 bila dibedakan menurut skala usaha menghasilkan 4,21 juta usaha/perusahaan atau 98,64 persen usaha berskala mikro kecil (UMK), dan 0,6 juta usaha/perusahaan serta 1,36 persen berskala usaha menengah besar (UMB).

“Hasil pendaftaran SE 2016 menunjukkan bahwa jumlah usaha menurut lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 2,08 juta usaha atau 44,58 persen dari seluruh usaha yang berada di Jawa Timur,” terangnya.

Sementara jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha sejalan dengan jumlah usaha didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 4,30 juta tenaga kerja atau 29,98 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada di Jawa Timur.

Kemudian, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan 18,42 persen, dan penyediaan akomudasi makan minum 17,61 persen, serta selebihnya 19,39 persen merupakan lapangan usaha lainnya.

Sementara itu sebaran jumlah usaha antar Bakorwil secara umum menunjukkan bahwa sebanyak 1,62 juta usaha berada di bakorwil III atau 34,76 persen terhadap jumlah usaha di Jatim. Kemudian berada di bakorwil IV sebanyak 25,33 persen, Bakorwil I sebanyak 20,88 persen, dan sisanya berada di bakorwil II sebanyak 19,12 persen.

Sebaran tenaga kerja antar bakorwil secara umum menunjukan jumlah tenaga kerja terbanyak berada di Bakorwil IV, yakni sebanyak 5,70 juta orang tenaga kerja atau 39,71 persen terhadap seluruh tenaga kerja non pertanian di Jatim. Kemudian diikuti bakorwil III sebanyak 29,96 persen, Bakorwil II 16,37 persen, dan Bakorwil I 14,96 persen.

Pada kesempatan sama, Kepala Bappeda Provinsi Jatim Budi Setiawan mengatakan bahwa hasil SE 2016 sebagai dasar yang dapat dipercaya yang sangat berguna bagi perencanaan pembangunan di Jawa Timur.

“Pembangunan tidak akan mencapai keberhasilan jika tidak didukung oleh data yang akurat dari BPS. Data dasar sangat penting untuk mendasari pembangunan. Seperti menentukan berapa jumlah kemiskinan dan pengangguran serta indeks perkembangan wilayah dan lainnya,” katanya.

Headline, Jatim 21 Mei 2017

35 Anggota GP Ansor Pacitan Hadiri Apel Kebangsaan di Ponpes Lirboyo

Anggota Ansor Pacitan hadiri apel kebangsaan di Kediri. (Foto: Sarwono)

Pacitanku.com, KEDIRI – Sebanyak 35 anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor dari Kabupaten Pacitan turut menyemarakkan apel kebangsaan dalam rangka Harlah GP Ansor, yang digelar pada Sabtu (20/5/2017) di lapangan Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri.

Rombongan Banser Pacitan dipimpin langsung Ketua GP Ansor Pacitan Mohammad Khoirul Anam dengan mengendarai tiga mobil.

Dalam sambutannya saat apel kebangsaan, Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengemukakan kegiatan ini sengaja dilakukan, salah satunya untuk mengingatkan kesetiaan pada NKRI.

“Kesetiaan pada NKRI tidak bisa ditawar dengan apapun. NKRI ini didirikan salah satunya oleh para kiai, yang juga pendiri jamiah Nahdlatul Ulama,” katanya dalam apel kebangsaan, memeringati Hari Lahir ke-83 GP Ansor, Sabtu sore.

Ia mengatakan, jika saat ini ada sekelompok orang yang mencoba mengubah NKRI yang didirkan para kiai ini, yang bertekad mendirikan kilafah islamiyah sama saja dengan menginjak harga diri Indonesia. Yaqut sangat menyesalkan sikap yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin mengubah negara ini menjadi bentuk negara lain.

Untuk itu, ia pun meminta seluruh anggota GP Ansor-Banser juga ikut bertindak demi mempertahankan NKRI. Salah satu caranya, dengan lapor ke aparat. “Apapun langkah harus terukur. Tidak ada dalam sejarah banser melakukan tindakan yang melawan kelompok anti NKRI di luar koridor hukum, jadi tetap mematuhi hukum dan jika ada yang ingin mengganti lapor ke aparat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Rais Syuriah PW Nahdlatul Ulama Jatim KH Anwar Iskandar mengatakan GP Ansor-Banser merupakan kader masa depan yang disiapkan demi membela agama, negara dan menjadi benteng moral bangsa. “Mereka akan menjadi kekuatan untuk menjagaga agama, NKRI dan menjaga moral bangsa, agar tidak terjebak di dalam kekosongan nilai,” ujar Gus War, sapaan akrabnya.

Pengasuh PP Al-Amin Kota Kediri ini menambahkan NU sejak dulu sampai sekarang juga tetap konsisten bahwa negara ini negara bangsa, bukan negara agama dengan dasarnya Pancasila bukan yang lain. “Barangsiapa yang ingin mengganggu atau mengubah itu semua tentu NU tidak berada di sana. Jika urusan bertindak itu urusan penegak hukum dan kami hanya berada sebagai satu kekuatan untuk ‘Amar makruf nahi munkar’,” katanya.

Ia pun tidak setuju jika banser melakukan tindakan, bertindak sendiri. Jika dinilai tidak benar menurut agama, negara, ia meminta agar lapor ke aparat penegak hukum. “Tantangan saat ini ada radikalisme, liberalisme, komunisme, narkoba itu semua harus diwasapadai. Kami tidak ingin generasi muda jadi korban di masa akan datang,” ujar Gus War.

Dalam acara tersebut, selain dihadiri Kapolda Jatim, juga jajaran pejabat di bawahnya, pimpinan PP GP Ansor, Wali Kota Kediri, pengasuh PP Lirboyo, Kediri, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kegiatan apel kebangsaan itu diikuti ribuan anggota GP Ansor serta Banser se-Jatim.

Kontributor: Sarwono
Editor: Dwi Purnawan