Kategori: Nusantara

Popular

Berita Terbaru

Permalink ke Mantap, Putra Mantan Pegawai KUA Pacitan ini Menangi Pilkada Salatiga
Headline, Nusantara

Mantap, Putra Mantan Pegawai KUA Pacitan ini Menangi Pilkada Salatiga

Muhammad Haris, kiri, terpilih kembali jadi wakil wali kota salatiga. (Foto: IST)

Pacitanku.com, SALATIGA – Muhammad Haris, seorang putra Pacitan yang berasal dari Kecamatan Kebonagung, kembali berhasil menjadi pemimpin di tanah rantau. Muhammad Haris yang menjadi calon wakil wali kota dan berpasangan dengan Yuliyanto, berhasil memenangkan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Salatiga yang digelar Rabu (15/2/2017) kemarin.

Berdasarkan hasil perhitungan data real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (16/2017) dengan data mencapai 100 persen, Yaris berhasil mengungguli pasangan  Agus Rudianto dan Dance Ishak Palit dengan perolehan suara 52.870 suara (50.59%) Sementara paslon Agus-Dance memperoleh suara 51.632 suarasuara (49.41%) atau dengan selisih 1.238 suara (1,30%).

Hasil tersebut tak jauh berbeda dengan hasil perhitungan data real count tim Yaris, dimana Yaris berhasil mengungguli pasangan  Agus Rudianto dan Dance Ishak Palit dengan perolehan suara 53.307 suara (50,71%). Sementara paslon Agus-Dance memperoleh suara 51.807 suara (49.29%) atau dengan selisih 1500 suara (1,42%).




Berdasarkan hasil penghitungan real count, dari total 386 Tempat Pemungutan Suara (TPS), pasangan Yaris yang berada di nomor urut 2 tersebut unggul di tiga kecamatan, yakni kecamatan Argomulyo dengan 13.353 suara (50,1%) berbanding 13.324 (49,9%) untuk paslon Rudi-Dance.

Yaris juga menang di Kecamatan Sidorejo dengan 15.544 suara (53%) berbanding 13.784 (47%) untuk paslon Rudi-Dance. Selain di dua kecamatan tersebut, Yaris juga menang di kecamatan Tingkir dengan perolehan 13.436 suara (54,2%) berbanding 11.376 (45,8%) suara untuk paslon Rudi-Dance.

Sementara paslon Rudi-Dance yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menang di satu kecamatan yakni, yakni Kecamatan Sidomukti dengan 13.148 suara (55,5%) berbanding 10.537 (45,5%) suara untuk Yaris.

Sementara untuk tingkat partisipasi dari total 131.666 pemilih adalah 108. 970 orang atau 82.8%. Untuk suara sah sebanyak 104.226 dan suara tidak sah sebanyak 3.797 suara.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Kota Salatiga diikuti dua paslon, yakni Agus Rudianto dan Dance Ishak Palit yang diusung PDIP dan PKB di nomor urut satu. Calon lainnya adalah Yuliyanto dan Muhammad Haris yang diusung Demokrat, PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem  dan PPP serta didukung dua parpol nonkursi yaitu PAN dan Perindo. Yulianto dan Muhammad Haris sendiri adalah calon petahana Salatiga.

Haris sendiri adalah putra kedua dari mantan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Nurhadi Widodo. Sosok Mbah Widodo yang merupakan kiyai yang paham Agama ini menanamkan nilai Agama, jiwa kepemimpinan, kemandirian dan mentalitas sejak Haris masih muda.

Kini Haris sukses kembali menjadi pemimpin di tanah rantau. Ini adalah kali kedua Haris memimpin Salatiga. Dan selain presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Haris adalah contoh dari kesuksesan putra Pacitan yang menjadi pemimpin di tanah rantau, dan selayaknya menjadi inspirasi bagi warga Pacitan untuk terus menunjukkan kapasitasnya sebagai putra daerah yang membawa kebermanfaatan bagi rakyat banyak. (RAPP002)

Permalink ke Indonesia Butuh 2,5 Juta Tenaga Pariwisata
Headline, Nusantara

Indonesia Butuh 2,5 Juta Tenaga Pariwisata

Wisatawan di Pantai Klayar. (Foto: Tuti Haryani)

Pacitanku.com, JAKARTA – Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata I Gede Pitana mengatakan Indonesia membutuhkan sedikitnya 2,5 juta tenaga kerja dalam lima tahun mendatang.

“Kita membutuhkan 2,5 juta tenaga kerja. Sekitar 70 persen diantaranya untuk tingkatan pekerja vokasi,” ujar Pitana di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat cepat dan sangat tinggi menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, dia meminta agar sumber daya manusia untuk bidang pariwisata benar-benar disiapkan terutama sekali tenaga kerja profesional.

“Pariwisata ini adalah ilmu dan kita punya banyak tugas untuk mengembangkan ilmu ini,” ungkap Pitana seraya menambahkan selama ini masih jarang pekerja profesional pariwisata yang berlatar belakang pendidikan tinggi spesifik pariwisata.




Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djisman S Simandjuntak mengatakan pertumbuhan industri pariwisata yang semakin besar jumlahhya di dunia. “Layanan ‘leisure’ ini memang dulu lebih ke arah hedonis sifatnya, bahkan cenderung ke ‘sensual leisure’. Namun ada gerakan besar sekarang ini yang menjadikan pariwisata sebagai kultur,” jelas Djisman.

Djisman berpendapat pariwisata yang sekarang ini berkembang dan turut andil dalam perkembangan hidup manusia perlu terus didalami. “Inilah yang disebut layanan eudaimonia yang bermakna spirit kebaikan. Layanan eudemonia ini semakin besar sekarang ini, yang dengan begitu membutuhkan banyak SDM andal di bidangnya,” kata Djisman.

Djisman menambahkan berbagai persoalan pariwisata di Indonesia yang membutuhkan pendalaman ilmu khusus dan menyeluruh, mengingat beberapa pertanyaan di dekade silam tentang keilmuan pariwisata yang cakupannya begitu luas, dan tidak spesifik.

Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya Agus W Soeharto mengatakan pariwisata memang baru diakui sebagai ilmu yang perlu diajarkan di Indonesia pada 2008. “Bandingkan di negara-negara maju yang sudah lama menggeluti ilmu ini dan membangun industri pariwisata mereka yang maju pesat,” kata Agus.

Menurut Agus, tren pariwisata di dunia diwarnai empat fenomena penting. Pertama, komoditasisasi lebih besar yang semakin menantang beberapa pengelola pariwisata karena ruang kegiatan yang lebih luas.

Kedua, ekonomi berbagi yang di beberapa tempat memporak-porandakan sistem pemasaran pariwisata konvensional. Ketiga, kemajuan teknologi yang memacu peningkatan dan pengembangan pariwisata, antara lain pemanfaatan “Big Data Analysis” untuk mendalami perilaku konsumen pariwisata. Serta keempat, generasi milenial yang merupakan segmentasi pasar yang menarik. (RAPP002/ant)

Permalink ke Asyik, Pilkada 15 Februari Jadi Hari Libur Nasional
Headline, Nusantara

Asyik, Pilkada 15 Februari Jadi Hari Libur Nasional

Pacitanku.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo menetapkan bahwa momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Rabu (15/2/2017) mendatang sebagai hari libur nasional.

Pertimbangan penetapan tersebut didasarkan pada Pilkada secara serentak guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara menggunakan hak pilihnya. Penetapan tersebut tertuang Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2017  tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional yang ditandatangi Presiden pada Jumat (10/2/2017) lalu.

Menurut Keppres ini, berdasarkan pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari yang diliburkan.

Lebih lanjut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Keppres ini, melalui Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 telah menetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pada hari Rabu, 15 Februari 2017.




“Menetapkan hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak,” demikan bunyi Diktum PERTAMA Keppres Nomor 3 Tahun 2017.

Selain itu, di akhir Keppres, disampaikan bahwa Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni pada 10 Februari 2017 di Jakarta. Salinan Keppres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2017 sebagai Hari Libur Nasional dapat diunduh di Keppres Nomor 3 Tahun 2017.

Sebagai informasi, pilkada serentak ada di 7 Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Untuk tingkat kabupaten diselenggarakan di 76 Kabupaten dan 18 kota di seluruh Indonesia. (RAPP002)

Permalink ke Pers Diharapkan Jadi Pengawal Perdamaian dan Kebhinekaan
Headline, Nusantara

Pers Diharapkan Jadi Pengawal Perdamaian dan Kebhinekaan

Pacitanku.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengharapkan pers mampu menjadi pengawal perdamaian serta kebhinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

“Saya berharap rekan-rekan pers bisa menghadirkan karya jurnalistik yang lebih berkualitas. Semoga karya itu menyejukkan, merukunkan, mempersatukan, dan mencerdaskan bangsa,” kata Mensos seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Mensos turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Maluku. Pada kesempatan itu mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2017 kepada seluruh insan pers Indonesia.

Menurut Khofifah, komitmen bangsa Indonesia dalam menjunjung dan menjaga kebhinekaan tengah diuji. Oleh karena itu, pers harus hadir sebagai pemersatu dan perekat, bukan sebaliknya ikut memperkeruh dan memprovokasi dengan berita-berita yang berat sebelah, tidak berimbang atau bahkan berita palsu (hoax).




Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengucapkan terimakasih kepada insan pers yang telah berperan aktif membantu pemerintah khususnya kementerian sosial dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan. Tidak jarang, kata dia, penjangkauan Kementerian Sosial dilakukan setelah memperoleh info dari awak media.

Pers, tambah Khofifah, juga berkontribusi besar dalam mensosialisasikan berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah. Kesuksesan Program Keluarga Harapan (PKH), E-Warong dan kecepatan respon tidak terlepas dari peran media, baik cetak, televisi, radio, maupun online.”Sinergitas seperti inilah yang harus dijaga dan ditingkatkan,” katanya.

Mensos menambahkan, ia pun berharap pers bisa menjadi garda depan untuk menggerakkan sikap kesetiakawanan sosial, kepedulian, dan rasa tanggungjawab sesama umat manusia. (Ant)

Permalink ke Stop Peredaran Penyebaran Video Anak SD yang Salah Jawab Pertanyaan Presiden
Headline, Nusantara

Stop Peredaran Penyebaran Video Anak SD yang Salah Jawab Pertanyaan Presiden

Ari salah satu siswa saat menjawab pertanyaan Jokowi, videonya kini menjadi viral. (Foto: Biro Setpres)

Pacitanku.com, JAKARTA – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Sholeh mengimbau agar peredaran dan penyebaran video anak yang salah menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo dihentikan.

“KPAI menyayangkan peredaran materi video anak yang sedang bersama Presiden dan viral secara masif sebagai bahan tertawaan. KPAI minta segera hentikan peredaran karena hal itu masuk kategori bully pada anak,” katanya dalam pernyatan tertulis di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

KPAI sudah berkoordinasi dengan Menkominfo untuk menghentikan peredaran konten ini dengan cara “take down”.

Ia mengatakan penyebaran video tersebut bisa berakibat tidak baik bagi tumbuh kembang anak karena anak merasa dipermalukan dan bisa melahirkan stigma buruk pada anak. “Itu bukan lelucon. Saatnya kita memiliki sensitivitas terhadap perlindungan anak. Dengan peredaran video tersebut si anak pasti akan tertekan secara psikis. Belum lagi akan jadi bahan olok-olok temannya. Ini harus dicegah,” kata dia.

Menurut dia polisi perlu juga mengusut dan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang pertama kali mengedarkan video itu hingga jadi bahan tertawaan agar hal semacam itu tidak dianggap lumrah. “Saya secara khusus sudah berkomunikasi dengan dengam Dirtideksus Mabes Polri untuk mengambil langkah-langkah. Saya yakin polisi punya kemampuan dan komitmen untuk pemastian perlindungan anak,” katanya.

Sebagaimana diketahui siswa kelas III SD bernama Ari salah menyebut ikan tongkol dan mengakibatkan viral di media sosial, saat Gara-gara ucapannya tersebut menjadi bahan tertawaan seisi ruangan dalam acara nasional yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.




Awalnya, agenda tersebut adalah salah satu berinteraksi dengan tiga siswa SD dalam acara penyerahan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk yatim piatu wilayah Jabodetabek. Interaksi tanya jawab berhadiah sepeda dilakukan Jokowi setelah memberi kata sambutan. Jawaban-jawaban menggelitik dan membuat tawa menggema di JIExpo dilontarkan tiga siswa SD saat diberi pertanyaan singkat oleh Jokowi. Salah satunya Maulana, siswa kelas 4 SD.

Sesaat setelah Maulana naik ke panggung, Jokowi terlihat membenarkan posisi topi sekolah yang digunakan Maulana. “Ini topinya kok dibalik?” kata Jokowi yang disambut tawa anak-anak dan pendidik di sana.

Usai membenarkan topi, Presiden mulai memberikan pertanyaan hitung-hitungan. Ia menanyakan hasil dari 2x2x2. Maulana dengan lantang menjawab enam. Tawa kembali menggema. Jokowi pun tertawa disertai senyum mendengar jawaban itu.

Mantan Wali Kota Solo ini mengulangi pertanyaan dan tetap mendapatkan hasil yang sama. Ia bahkan sempat mengubah pertanyaannya menjadi 2×2. Namun, Maulana menjawabnya dengan 10. Jokowi menyemangati anak itu. “Sebentar-sebentar. Di sana pintar. Di depan jadi gugup. Jangan ada yang tertawa,” kata Jokowi.

Soal itu kembali diubah menjadi 2+2+2 dan Maulana menjawabnya dengan tepat. “Ini tadi gugup, bukan enggak bisa. Tuh di sana sepedanya diambil,” tutur Jokowi.

Maulana tak berhenti mengundang tawa. Di saat Jokowi masih berada di atas panggung, ia malah langsung mengendarai sepeda pemberian Jokowi di hall JIExpo. Awalnya, Jokowi tak melihatnya. Ia mengetahui itu karena ramai gelak tawa peserta di sana. “Ini apa? Lihat apa itu? Oh lihat yang bawa sepeda tadi,” ucapnya santai.

Setelah Maulana, jawaban menggelitik diberikan Ari siswa kelas 3 SD. Kepadanya, Jokowi minta disebutkan empat jenis ikan yang ada di luasnya perairan Indonesia. Ari mulai menyebutkan ikan lele dan ikan paus. Ia sempat terhenti beberapa lama, sementara Jokowi seakan menunggu jawaban lainnya.”Ayo ikan apa lagi?” tanya Jokowi.

“Ikan-ikanan lah,” jawab Ari dengan santai.

Jokowi kembali tertawa. Ia memberikan kesempatan kembali. Ari menambah jawabannya dengan ikan teri sampai akhirnya ia salah menyebutkan ikan tongkol. Pendengar sontak kaget karena jawaban Ari terdengar seperti kata yang seharusnya tak disebutkan.

Sambil menahan ketawa, ayah tiga anak ini menanyakan kembali ikan yang dimaksud Ari. Siswa SD ini menjawab dengan selip lidah yang sama.  Jokowi dengan sabar bertanya kembali. Di kesempatan ini, Ari akhirnya menyebutkan ikan tongkol dengan benar.  “Ikan tongkol. Dah, diambil sepedanya,” ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Di sesi terakhir, Jokowi bertanya jawab dengan Burhan siswa SMP. Jawaban tak terduga kembali terdengar. Burhan diminta menyebutkan tiga dari 34 provinsi di Indonesia. “Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Nugini,” jawab Burhan.

Jawaban terakhir disambut tawa karena Papua Nugini bukan bagian dari Indonesia.  “Ayo hati-hati, pelan-pelan. Di Jawa dan Kalimantan kan banyak. Ayuk apa lagi?” ucap Jokowi.

“Jawa Barat,” tutur Burhan sambil menjadi penutup tanya jawab Jokowi kamis kemarin. (RAPP002)

 

 

Permalink ke Menghidupkan Kembali Garis-garis Besar Haluan Negara
Headline, Nusantara

Menghidupkan Kembali Garis-garis Besar Haluan Negara

Pacitanku.com, JAKARTA – Seluruh alat kelengkapan DPR RI, fraksi partai politik, dan semua kelompok Dewan Perwakilan Rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rapat gabungan di Jakarta, Rabu (25/1), sepakat menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Langkah-langkah ke depan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut tampaknya bakal membawa konsekuensi pada amendemen Undang-Undang Dasar 1945, bila tidak mendapatkan langkah lain.

Pada pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD) 1945 yang asli, atau sebelum diamendemen sejak 1998 seiring dengan datangnya era reformasi, disebutkan bahwa MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Sepanjang era reformasi, UUD 1945 telah mengalami amendemen atau perubahan sebanyak empat kali yakni amendemen pertama berlangsung pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999, amendemen kedua pada Sidang Tahunan MPR tanggal 7-18 Agustus 2000, amendemen ketiga pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001, dan amendemen keempat pada Sidang Tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002.

Kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN dihapuskan dalam amendemen ketiga UUD 1945 sehingga hanya berbunyi MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Nah, dengan kewenangan mengubah dan menetapkan UUD itu, kini MPR berarti harus melakukan amendemen atau perubahan UUD kembali untuk memasukkan kembali kewenangannya dalam menetapkan GBHN terkait upaya menghidupkan kembali GBHN tersebut.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dalam proses untuk menghidupkan kembali GBHN, berbagai elemen di MPR yang terdiri atas Alat Kelengkapan DPR RI, fraksi-fraksi, dan kelompok-kelompok DPD RI, telah sepakat untuk melakukan amendemen terbatas atas UUD 1945 agar MPR kembali memiliki kewenangan menetapkan GBHN sehingga dapat menghidupkan kembali GBHN.




MPR menjadwalkan dalam rapat gabungan berikutnya dibahas mekanisme menghidupkan kembali GBHN dan membahas substansi materi GBHN yang akan menjadi acuan arah pembangunan jangan menengah dan jangka panjang.

Berdasarkan kajian Wacana menghidupkan kembali merupakan hasil kajian dari Lembaga Pengkajian MPR yang dibentuk pada tahun 2015. Pada 7 September 2015, Ketua MPR mengukuhkan pimpinan Lembaga Pengkajian MPR yang diketuai Rully Chairul Azwar dengan para wakil ketua Prof Soedjiarto, Prof Syamsul Bahri, Dr Mohammad Jafar Hafah, dan Dr Ahmad Farhan Hamid.

Sebelumnya pada 6 Juli 2015, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan anggota Lembaga Pengkajian MPR masa bakti 2015-2019. Sebanyak 60 orang menjadi anggota Lembaga Pengkajian, antara lain mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Andi Mattalata (mantan Menkumham), mantan Wakil Ketua BPK Ali Masykur Musa, Hajriyanto Y Thohari (Wakil Ketua MPR 2009-2014), pakar tata negara Margarito Kamis dan Irman Putra Sidin, akademisi Yudi Latif, KH Masdar F Mas’udi, ekonom Didik J. Rachbini dan Fuad Bawazier, Ahmad Yani, dan tokoh intelektual Sulastomo.

Lembaga Pengkajian MPR ini bertugas melakukan berbagai kajian konstitusi dengan menyerap aspirasi rakyat terkait konsitusi UUD 1945, GBHN, dan sosialisasi empat pilar MPR (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan RI).

Lembaga itu sering melakukan berbagai sosialisasi, seminar, atau sarasehan di berbagai daerah terkait wacana menghidupkan kembali haluan negara dalam sistem ketatanegaraan.

Lembaga Pengkajian memberikan masukan, pertimbangan, saran dan usulan berdasarkan hasil kajian mereka kepada pimpinan MPR RI.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat menerima Delegasi Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Kembali ke UUD 1945 RI (Gempari) pada 28 Oktober 2016, mengatakan usulan amendemen kelima konstitusi adalah untuk menghidupkan kembali haluan negara yang mirip dengan GBHN pada UUD 1945. MPR ingin menghidupkan kembali haluan negara, setelah menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat dan melakukan sejumlah kajian.

Menghidupkan kembali haluan negara, berarti MPR kembali dalam semangat UUD 1945 sebab aturan adanya GBHN ada dalam UUD 1945.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah mengatakan bahwa Indonesia masih memerlukan adanya haluan negara meskipun belum tentu bernama GBHN seperti pada zaman Orde Baru.

Kalau pada era Orde Baru dikenal dengan istilah GBHN dalam tiap periode lima tahunan, sebelumnya pada era pemerintahan Presiden Soekarno, peta jalan haluan negara Indonesia bernama Manifesto Politik yang dituangkan di dalam Ketetapan MPRS Nomor II/ MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama 1961-1969 (GBPPNSB).

Jadi meskipun dasarnya sama-sama Pasal 3 UUD 1945, namun pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru memberi nama dan masa keberlakuan yang berbeda atas haluan negara tersebut.

Pada era reformasi, Indonesia mempunyai haluan negara sebagai turunan dari UUD 1945 yang sudah diamendemen yakni UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Jangkauan pembangunan Indonesia adalah 20 tahunan untuk jangka panjang, lima tahun untuk jangka menengah, dan tahunan untuk jangka pendek.

GBHN bukanlah nama dan bentuk resmi yang diharuskan ada oleh UUD 1945 karena GBHN hanya pilihan nama dan bentuk yang dikenalkan pada zaman Orde Baru sehingga sebelum maupun sesudah Orde Baru, Indonesia mempunyai haluan negara dengan nama bentuk lain tetapi substansinya sama.

Haluan negara di bawah UUD pada era reformasi ini memang tidak diberi “baju hukum” berupa Ketetapan (Tap) MPR karena berdasar sistem ketatanegaraan sekarang MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Tap MPR yang bersifat mengatur.

Masukan dari berbagai elemen masyarakat yang banyak diterima MPR memang mengusulkan agar menghidupkan lagi haluan negara sehingga arah pembangunan menjadi lebih fokus dan terarah.

Setelah era reformasi, GBHN dihapus dan diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat oleh pemerintah. Karena RPJMN ini berdasarkan visi dan misi presiden maka setiap ganti presiden akan ganti kebijakan.

Paling tidak, ada tiga langkah menghidupkan kembali haluan negara. Pertama, melalui amendemen secara terbatas atas UUD 1945 untuk mengembalikan kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara.

Langkah kedua, meninjau ulang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3), serta UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2007 harus diubah agar penyusunan rencana pembangunan tidak terpusat di pemerintah agar lembaga-lembaga negara lainnya secara bersama-sama bersinergi dalam proses ketatanegaraan. Sementara dalam UU terkait kedudukan MPR diberikan kewenangan untuk menyusun dan menetapkan haluan negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 namun tidak mencantumkan kewenangan MPR dalam menyusun haluan negara.

Langkah ketiga melalui konvensi ketatanegaraan antara MPR dan pemerintah. Pimpinan MPR pada Selasa (24/1) telah bertemu Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan konsultatif itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan perkembangan pembentukan haluan negara kepada Presiden Joko Widodo dan direspons bahwa haluan negara sangat penting. (RAPP002/ant)