Kategori: Nusantara

Popular

Berita Terbaru

Permalink ke Kepadatan Arus Lalu Lintas di Pacitan Mulai Berkurang
Headline, Nusantara

Kepadatan Arus Lalu Lintas di Pacitan Mulai Berkurang

Kamera CCTV yang dipasang Dishub di Arjowinangun. (FOto: Dishub Pacitan)

Kamera CCTV yang dipasang Dishub di Arjowinangun. (FOto: Dishub Pacitan)

Pacitanku.com, PACITAN – Jelang masa akhir Libur Lebaran, di pusat Kota Pacitan, Simpang Arjowinangun menjadi titik pusat kemacetan. Meskipun tidak sebanyak pada hari sebelumnya, namun pihak kepolisian tetap melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan panjang.

Menurut Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pacitan, Iptu Sugeng Rusli, sebagaimana dikutip Pojokpitu pada Jumat (30/6/2017), kepadatan arus lalu lintas yang terjadi di jalur Pacitan Trenggalek H+2 hingga H+4 Lebaran kemarin. Pada H+5 Lebaran kali ini mengalami sejumlah penurunan.




“Penurunan jumlah volume kendaraan tersebut terlihat mulai dari depan Pasar Arjowinangun hingga Bundaran Penceng, sehingga kondisi lalu lintas di wilayah tersebut hingga siang tadi masih cukup teratur,”katanya.

Dikatakan Sugeng, penurunan kepadatan arus lalu lintas ini terjadi karena jumlah volume kendaraan yang didominasi oleh para wisatawan yang berada di jalur wisata Pantai Soge maupun Pidakan pada H+2 hingga H+4 kemarin sudah mulai berkurang.

Dia menyebutkan bahwa pada H+5 ini tinggal didominasi kendaraan yang melakukan arus balik.“Para pengendara yang melewati jalur tersebut diharapkan untuk tetap waspada dan berhati-hati, sehingga kasus laka lantas pada Lebaran tahun ini dapat berkurang,”tutupnya.

Permalink ke Antisipasi Bencana, PUPR Bentuk Pusat Pemantauan Kondisi Jalan Nasional
Headline, Nusantara

Antisipasi Bencana, PUPR Bentuk Pusat Pemantauan Kondisi Jalan Nasional

Jalur Pacitan Wonogiri mendapat sorotan Pemerintah. (Foto : Dok.Pacitanku)

Jalur Pacitan Wonogiri mendapat sorotan Pemerintah. (Foto : Dok.Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN – Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan mudik Lebaran 2017 dan peningkatan kualitas pengawasan pemeliharaan jalan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengembangkan berbagai inovasi teknologi.

Salah satu inovasi Kementerian PUPR adalah memanfaatkan Situation Room Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, yang difungsikan menjadi Pusat Pemantauan Kondisi Jalan Nasional (PPKJN).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono mengatakan pemantauan dilakukan terutama di ruas yang menjadi jalur mudik untuk antisipasi terjadinya kerusakan dan daerah rawan bencana seperti longsor dan ambles.

PPKJN dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi lalu lintas secara real time dan secara berkala dikordinasikan dengan petugas di 340 Posko Siaga Sapta Taruna Bina Marga yang ada di beberapa titik ruas jalan nasional.




Informasi arus lalu lintas dan kondisi jalan yang didapat PPKJN berasal dari CCTV milik kepolisian yang tersebar di sekitar 300 titik pos polisi yang dilewati ruas jalan nasional.

Posko siaga tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan bersama dengan Korlantas Polri, Basarnas, Kementerian Kesehatan dan Badan Meterologi Klimatologi Geofisika (BMKG).

“Posko dilengkapi alat berat, material dan operator sehingga apabila terjadi sesuatu, bisa cepat ditangani. Mudah-mudahan dengan koordinasi lebih baik kondisi mudik pun lebih baik daripada tahun lalu,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (28/6/2017).

Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra menuturkan sesuai arahan Menteri PUPR, PPJKN tersebut tidak hanya memantau jalan nasional, namun juga diterapkan di jalan tol, terutama yang fungsional.

“PPJKN ini digunakan untuk memantau kondisi kepadatan lalu lintas yang ada di jalur-jalur mudik. Untuk di Pulau Jawa, PPJKN terkoneksi dengan Nasional Traffic Management Center Kepolisian di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Bali,” katanya.

PPKJN dilengkapi dengan beberapa layar monitor yang menunjukan kondisi real time lalu lintas di sejumlah titik jalan nasional dan juga memantau informasi dari aplikasi teknologi pemantau jalan yang dikembangkan Kementerian PUPR seperti Jalan Kita dan Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA) hasil pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan). (Bisnis.com)

Permalink ke Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1438 H Jatuh Pada Ahad 25 Juni 2017
Headline, Nusantara, Pemerintahan

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1438 H Jatuh Pada Ahad 25 Juni 2017

Pacitanku.com, JAKARTA – Pemerintah menetapkan Lebaran 1 Syawal 1438 Hijriyah/2017 Masehi jatuh pada Minggu, 25 Juni 2017 merujuk hasil sidang isbat yang diselenggarakan di kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2017).

Dalam sidang itsbat tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bersama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin dan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher.

“Atas dasar laporan tersebut seluruh peserta sidang isbat sepakat malam ini telah memasuki 1 Syawal 1438,” ujar Menag Lukman Hakim Saifuddin.

Menag menyatakan setidaknya ada 6 petugas yang menyatakan telah melihat hilal. Empat di antaranya berada di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan 2 lainnya berada di Gresik, Jawa Timur.

Rangkaian sidang isbat diawali pemaparan Tim Badan Hisab Rukyat Kemenag, terkait posisi hilal secara astronomis pada 29 Ramadan 1438H/2017. Kemudian acara berlanjut ke sidang utama setelah salat Maghrib.




Proses penentuan awal Syawal ini menggunakan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Hal itu sebagaimana diatur di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Sejumlah perwakilan ormas turut hadir dalam sidang Isbat ini di antaranya perwakilan dari Muhammadiyah dan PBNU. Tokoh yang datang seperti Ketum MUI KH Maruf Amin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher, Ustaz Zaitun Rasmin, Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Endang Mindaharja.

Selain itu hadir pula Duta Besar Negara sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama dan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.

Sebagaimana isbat awal Ramadlan lalu, proses sidang akan diawali dengan pemaparan dari Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tentang posisi hilal menjelang awal Syawal 1438 H. Adapun proses sidang isbat berlangsung selepas shalat Magrib setelah adanya laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan. (RAPP002)

Permalink ke Lebaran, Basarnas Keliling Jalur Rawan dan Obyek Wisata di Trenggalek Hingga Pacitan
Bencana Alam, Headline, Nusantara

Lebaran, Basarnas Keliling Jalur Rawan dan Obyek Wisata di Trenggalek Hingga Pacitan

Ilustrasi Basarnas.

Pacitanku.com, TRENGGALEK – Badan SAR Nasional Pos SAR Trenggalek menyiagakan satu tim patroli keliling untuk dikerahkan sewaktu-waktu apabila terjadi peristiwa kecelakaan arus mudik di jalur-jalur rawan yang tersebar di enam kabupaten/kota pesisir ujung barat Jawa Timur tersebut.

“Secara kesiapsiagaan penanganan kecelakaan, baik di antisipasi lalu lintas arus mudik maupun di kawasan wisata kami siagakan satu tim rescue untuk berpatroli keliling,” kata Koordinator Basarnas Pos SAR Trenggalek Asnawi Suroso di Trenggalek, Kamis (22/6/2017) kemarin.

Ia mengatakan dukungan dan kesiapsiagaan pengamanan arus mudik tersebut menjadi atensi khusus Basarnas dalam mendukung pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan pemudik menjelang maupun selama Lebaran 1438 H berlangsung.




Khusus untuk periode menjelang hari H Lebaran yang jatuh pada Minggu (25/6), Asnawi mengatakan Basarnas saat ini fokus pada dukungan pengamanan arus mudik jalur-jalur rawan di enam kota wilayah tugas mereka, mulai dari Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, hingga Ngawi.

Beberapa kabupaten/kota lain yang masuk area tugas Basarnas Pos SAR Trenggalek seperti Kabupaten/kota Pacitan, Ponorogo, Madiun, dan Magetan juga menjadi atensi Basarnas, namun prioritas mereka kini adalah jalur mudik dengan kepadatan tinggi.

“Sedangkan H plus kami siapkan khusus untuk kawasan wisata, terutama wisata pantai seperti di pesisir Blitar, Tulungagung, Trenggalek dan Pacitan,” katanya.

Asnawi memperkirakan, liburan setelah Lebaran yang tahun ini diprediksi mulai tanggal 27 Juni hingga 2 Juli akan banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai.

Konsekuensi dari tingginya kunjungan wisatawan biasanya diikuti semakin meningkatnya risiko kecelakaan laut ataupun lainnya yang membutuhkann perhatian khusus basarnas dalam melakukan langkah kedaruratan maupun evakuasi terhadap korban.

“Secara internal kami setiap hari kami siapkan satu tim khususnya di wilayah Trenggalek ini seperti di kawasan pesisir Prigi, Pelang, sampai Teleng Ria dan kawasan pesisir lain di Pacitan,” katanya.

Sementara di wilayah Blitar yang dinilai rawan kecelakaan laut bagi wisatawan biasanya terjadi di Pantai Tambakrejo serta Serang; Tulungagung ada di Pantai Kedungtumpang, Sine hingga Popoh dan Sidem.

Asnawi mengatakan, dalam menangani awal musibah Basarnas aktif berkoordinasi dengan seluruh potensi-potensi SAR yang ada di daerah, mulai dari pokmaswas, himpunan nelayan, sampai ke BPBD-TRC wilayah-wilayah setempat untuk melakukan langkah atau upaya pertolongan pertama hingga tim rescue siaga patroli Lebaran Basarnas tiba di lokasi kejadian.

“Sehingga ketika terjadi dua atau lebih kejadian dalam waktu bersamaan yang tidak bisa langsung kami tangani sekaligus, paling tidak sebagai koordinator Basarnas bisa mempersiapkan personel yang ada di skeitar lokasi kejadian untuk melakukan upaya pencarian dan pertolongan oleh potensi SAR yang ada,” katanya. (RAPP002/Ant)

Permalink ke Relawan Jokowi Minta Dirut PLN Dicopot Karena Pernyataan “Cabut Meterannya”
Headline, Nusantara

Relawan Jokowi Minta Dirut PLN Dicopot Karena Pernyataan “Cabut Meterannya”

Sofyan Basir Dirut PLN. (Foto: IST)

Pacitanku.com, JAKARTA – Jaringan Nasional Indonesia Baru (JNIB) salah satu Relawan Pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 meminta kepada Presiden Joko Widodo lewat Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera mencopot Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Alasannya, perkataan dan kinerja Sofyan Basir tidak sejalan dengan prinsip Nawacita.

Hal ini merspon pernyataan Sofyan Basir, “Mau tarif listrik turun? Cabut meterannya!“, mejawab pertanyaan wartawan dalam buka puasa bersama dengan para jurnalis di bilangan Jakarta Selatan, Jumat lalu (16/6).

Kepala Divisi Advokasi JNIB Harli Muin mengatakan, apa yang disampaikan Sofyan Basir sama sekali tidak mencerminkan watak sebagai pejabat negara dan pemimpin. Dirut PLN itu setara dengan pajabat negara. Apalagi hubungan warga negara dengan PLN sangat kuat, karena PLN  menggunakan sebagian besar dana APBN dalam menjalankan misinya.




“Oleh karena itu, PLN merupakan bagian dari perusahaan publik. Direkturnya wajib memiliki tutur kata dan perbuata berlaku sopan mencerminkan prilaku moral yang yang diterima masyarakat,” tegasnya, Senin (19/6), dikutip RMOL.co.

Sehubungan dengan itu, Harli Muin meminta tanggungjawab Menteri BUMN untuk menertibkan institusi di bawahnya, termasuk menghukum Dirut PLN Sofyan Basir dengan cara mencopotnya.

Diungkapkannya, apa yang disampaikan Dirut PLN itu merupakan pengalihan masalah dan menutupi kesalahannya, karena tarif listrik naik yang dirasakan masyarakat semakin memberatkan. Padahal naiknya tarif listrik merupakan tanggungjawab PLN mencari solusi dengan menyediakan tarif listrik yang bisa dijangkau oleh masayrakat.

“Kenaikan tarif listrik saat ini, sama sekali tidak mencerminkan dijalankannya prinsip Nawacita,” ucap Harli Muin.

Selanjutnya, Harli Muin meminta Menteri BUMN memilih Dirut PLN harus didasarkan pada profesionalime bukan karena tim sukses, relawan dan lainnya.

“Bukankah jabatan Menteri BUMN ketika diangkat menjadi menteri bersumpah menjalankan hukum dan UUD 1945 dengan sunggug-sungguh,” pungkasnya.

Permalink ke Tips Turunkan Bayaran Listrik Ala Dirut PLN: Mau Tarif Listrik Turun? Cabut Meterannya
Headline, Nusantara

Tips Turunkan Bayaran Listrik Ala Dirut PLN: Mau Tarif Listrik Turun? Cabut Meterannya

Sofyan Basir Dirut PLN. (Foto: IST)

Pacitanku.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Sofyan Basir menggelar acara buka puasa bersama dengan awak media di restoran bilanganJakarta Selatan baru-baru ini.

Dalam acara ini, Sofyan membocorkan trik atau cara menurunkan bayaran listrik tiap bulannya.”Mau tarif listrik turun? Cabut meterannya,” ucap Sofyan berkelakar yang disambut tawa para awak media.

Meski demikian, Sofyan kembali menjelaskan bahwa kebiasaan pemakaian listrik sebenarnya bisa menghemat biaya. Misalnya, dengan kebiasaan mencabut colokan setelah dipakai. Sofyan bercerita sempat dicurhati seseorang yang mengeluh tarif listriknya mahal yang mencapai Rp 450.000 per bulan.

“Waktu saya tanya, Anda punya apa saja. Dia jawab ada dispenser, rice cooker, kipas angin, TV dan lainnya. Pantas saja mahal. Kalau mau tarif turun cabut colokannya, rice cooker abis masak nasi cabut, pompa air abis dipakai cabut. Pasti turun jadi maksimal Rp 250 ribu. Ini tergantung pola kebiasaan kita.”




Sofyan sendiri menegaskan tak ada kenaikan TDL  seperti yang dihebohkan netizen di media sosial. Menurut Sofyan, isu kenaikan TDL dibuat sebagai fitnah yang ditujukan ke pemerintah. “Menurut saya hanya isu, mohon maaf, lebih ke arah mendiskreditkan, fitnah, baik untuk PLN maupun pemerintah. Ini sesuatu yang menurut saya tidak pada tempatnya,” kata Sofyan.

Sofyan menegaskan, pemerintah maupun PLN tak dapat seenaknya menaikkan TDL. Kenaikan harus pula atas persetujuan DPR. “Jadi tidak ada kenaikan TDL,” katanya.

Menurut Sofyan, pihaknya hanya mengeluarkan kebijakan untuk tak lagi memberikan subsidi dengan kategori 900 watt ke masyarakat. Sebab, pada awalnya subsidi dengan kategori tersebut ditujukan bagi masyarakat tak mampu namun kenyataannya malah banyak dinikmati kalangan menengah.

“Karena memang fakta mengatakan yang 900 watt ini mereka mampu tapi subsidinya lebih besar dari orang miskin yang 450 watt. Yang dulu saya cerita ada kos-kosan, punya mobil, ada AC segala macam, tapi waktu dia membayar itu subsidinya dberikan lebih besar daripada orang miskin,” katanya.

Sebelumnya, Media sosial dihebohkan dengan isu kenaikan TDL. Disebutkan pemerintah menaikkan tarif secara diam-diam. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan tak ada kenaikan seperti yang diributkan oleh netizen. Pihak Istana Kepresiden angkat suara terkait isu ini.

“Tidak benar ada kenaikan TDL. Banyak salah persepsi orang, ada kenaikan tarif listrik. Yang terjadi sebenarnya tidak naik,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/6).

Teten menjelaskan, konsumen yang selama ini mendapatkan subsidi listrik, ada dua kategori yaitu 450 watt dan 900 watt. Kategori 450 watt, saat ini memperoleh penambahan penerima subsidi. Sementara itu, untuk kategori yang 900 watt, setelah diperiksa di lapangan ada sejumlah nama yang tidak layak menjadi penerima subsidi karena kategori ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

“Setelah diperiksa by name dan by address oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) bersama PLN, memang ada sebagian besar yang dikategorikan keluarga mampu dan tidak layak mendapatkan subsidi. Untuk 900 watt ini masih ada sekitar 4 juta konsumen yang tetap menerima subsidi,” ujarnya.

Menurut Teten, di lapangan ditemukan kasus bahwa ada masyarakat mampu yang memiliki perusahaan dan bisnis indekos memasang listrik 900 watt atau dengan kata lain kategori listrik 900 watt justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

“Nah itu kan, tidak tepat sasaran subsidi. Subsidi itu untuk orang yang tidak mampu. Tim TNP2K dan PLN melihat langsung di lapangan. Rumah pelanggan kan, jelas. Misalnya dia usaha atau kost-kostan, rumah sewa atau rumahnya bagus, mobilnya ada, bukan orang yang miskin, menengah lah itu,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Teten memastikan telah mensosialisasikan bahwa penerima yang tidak berhak menerima subsidi TDL, maka akan dibebankan tarif normal. “Itu sudah disosialisasikan dipindahkan ke nonsubsidi,” tutupnya. (RAPP002)