Kategori: Nusantara

Popular

Berita Terbaru

Permalink ke MPR: Empat Pilar Dibutuhkan untuk Jaga Keutuhan NKRI
Headline, Nusantara

MPR: Empat Pilar Dibutuhkan untuk Jaga Keutuhan NKRI

Mahyudin bersama Bupati Indartato dalam sosialisasi 4 pilar di Pacitan, Rabu (29/3/2017).

Pacitanku.com, PACITAN – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan kegiatan sosialisasi empar pilar yang dilaksanakan MPR sudah berubah nama. Dulu, pada zaman Ketua MPR Taufiq Kiemas, sosialisasi bernama Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Berbegara. Tetapi, pada awal kepemimpinan MPR Periode 2014-2019 di bawah pimpinan Zulkifli Hasan, nama itu berubah menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Perubahan nama itu adalah buah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang melarang MPR mamakai istilah Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Putusan itu diambil setelah munculnya gugatan sekelompok masyarakat yang melakukan judicial review ke MK atas istilah kosa kata. Setelah berkonsultasi dengan MK, MPR kemudian mengubah nama sosialisasinya menjadi, sosialisasi Empat Pilar MPR RI.

Pernyataan itu disampaikan Mahyudin saat membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di kalangan masyarakat Kabupaten Pacitan, di Pendopo Pacitan, Rabu (29/3/2017). Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama MPR dengan Community Learning Centre. Turut serta dalam acara tersebut adalah anggota MPR/DPR Gatot Soedjito dan Bupati Pacitan Indartato.

Perubahan nama sosialisasi, itu disampaikan Mahyudin, karena sebelumnya Ketua Community Learning Centre Sri Pamungkas salah dalam penyebutan istilah sosialisasi. Mahyudin berharap, setelah dirinya mengoreksi, ke depan tidak ada lagi yang melakukan kesalahan dalam penyebutan istilah Sosialisasi Empat pilar MPR.

“Dulu saya mendapat penataran P4, tetapi apa yang dilakukan MPR sekarang bukan untuk menyampaikan penataran seperti dahulu, tapi mengingatkan kembali kalau kita memiliki nilai-nilai luhur peninggalan nenek moyang,” kata Mahyudin menambahkan.

Empat pilar, lanjut Mahyudin dibutuhkan karena masuknya nilai-nilai asing ke Indonesia berjalan terus menerus, melalui berbagai media. Karena itu MPR merasa perlu untuk mensosialisasikan empat pilar agar keutuhan NKRI bisa terjaga.




Dalam kesempatan itu, Mahyudin juga mengingatkan bahayanya kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Bila tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin keutuhan NKRI akan tercabik. Ancaman terhadap keutuhan NKRI, yang diakibatkan disparitas kesejahteraan, itu kata Mahyudin  sudah terlihat sejak lama. Munculnya Gerakan Aceh merdeka (GAM) di Provinsi Aceh, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua menjadi bukti munculnya kekecewaan akibat kesenjangan diantara jawa dan luar jawa.

Karena itu, Mahyudin mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo yang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di luar jawa, dan membangun Indonesia dimulai dari luar jawa. “Saya sering melakukan sosialisasi di luar jawa. Sebagaian masyarakat di sana bilang mereka tidak butuh sosialisasi, yang mereka butuhkan adalah pembangunan agar bisa menyusul ketertinggalannya dari pulau jawa,” kata Mahyudin. 

Untuk mengurangi kesenjangan, Wakil Ketua MPR mendukung upaya pemerintah melakukan penyamaan harga kebutuhan di Papua dengan daerah lain. “Saat ini harga BBM di  Papua sudah sama dengan jawa, mudah-mudahan,  harga semen di Papua juga bisa segera disamakan dengan daerah lain,”imbuhnya lagi.

Senada dengan Mahyudin, Bupati Indartato mengatakan ada tugas yang dimiliki negara bagi warganya. Yakni menciptakan keadilan dan kemakmuran, melayani dan melindungi masyarakat, serta menjadi pengadil. “Peran seluruh elemen masyarakat untuk ikut mewujudkan tugas itu cukup penting, termasuk para generasi muda,” ujar Indartato. (RAPP002)

Permalink ke Hore, Pemerintah Tambah 1 Hari Libur dan 2 Hari Cuti Bersama
Headline, Nusantara

Hore, Pemerintah Tambah 1 Hari Libur dan 2 Hari Cuti Bersama

Pacitanku.com, JAKARTA – Pemerintah RI merevisi hari libur nasional yang tadinya hanya 14 hari menjadi 15 hari. Pemerintah menambah satu hari libur nasional yakni pada tanggal 1 Juni yang merupakan Hari Lahir Pancasila.

Selain tu, waktu cuti bersama yang sebelumnya hanya ditetapkan empat hari juga ditambah menjadi enam hari. Tambahan cuti bersama meliputi tanggal 2 Januari 2017, dan perubahan cuti bersama Idul Fitri 1438 H. yang semula 23,27,28 Juni 2017 menjadi 27,28,29,30 Juni 2017.

Revisi tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 24/2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni yang merupakan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional.

Pemerintah merevisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016.




SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 21 November silam. SKB perubahan ini merevisi SKB yang sudah ditandatangani ketiga menteri pada 14 April 2016.

Ini Rincian libur nasional tahun 2017 :

– Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi

– Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili

– Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939

– Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih

– Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

– Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional

– Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561

– Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih

– Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

– Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

– Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah

– Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah

– Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW

– Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

Rincian cuti bersama tahun 2017:

– Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi

– Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal

Permalink ke Innalillahi Wa Inna Illaihi Roji’un… Duka Mendalam, KH Hasyim Muzadi Meninggal Dunia
Headline, Nusantara

Innalillahi Wa Inna Illaihi Roji’un… Duka Mendalam, KH Hasyim Muzadi Meninggal Dunia

Pacitanku.com, MALANG – KH Hasyim Muzadi menghembuskan nafas terakhirnya pagi ini. Tokoh Nahdlatul Ulama itu wafat di usia 72 tahun. Kabar meninggalnya KH Hasyim Muzadi diungkapkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melalui Twitter.

“Telah wafat KH. Hasyim Muzadi pagi ini. Mari doakan almarhum diampuni kesalahannya, diterima amal bajiknya, berada di sisiNya. Al-faatihah..,” ujar Lukman, Kamis (16/3/2017).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD juga membenarkan kabar meninggalnya KH Hasyim Muzadi. Dia mengatakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu meninggal pukul 06.00 WIB tadi.

Menurut rencana, jenazah KH Hasyim Muzadi akan dibawa ke Jakarta untuk dikebumikan. “Pukul 06.00 WIB tadi wafat dan akan diterbangkan ke Al Hikam, Depok. Dikebumikan di sana,” ujar Mahfud.

KH Hasyim Muzadi lahir pada 8 Agustus 1944 ini wafat setelah menjalani perawatan intensif di RS Lavalette, Malang, Jawa Timur.




Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu akan disemayakan di Pondok Pesantren Al Hikam, Depok, Jawa Barat. Ia diterbangkan dari Malang siang nanti.

Seperti diketahui, kesehatan Kiai Hasyim menurun sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat menjenguknya pada Rabu 15 Maret 2017. (DPPP001)

 

Permalink ke Ambles, Jalan Perbatasan Kismantoro-Nawangan Mendesak Diperbaiki
Headline, Nusantara

Ambles, Jalan Perbatasan Kismantoro-Nawangan Mendesak Diperbaiki

Jalan rusak di perbatasan Kismantoro-Nawangan. (Sumber foto: Jawa Pos)

Pacitanku.com, WONOGIRI  – Kondisi ruas jalan propinsi yang menghubungkan Purwantoro-Pacitan darurat untuk diperbaiki. Sebab ada dua ruas jalan yang mengalami kerusakan parah yakni di Desa Gedawung dan Lingkungan Tebis, Kelurahan Kismantoro. Keduanya berada di wilayah Kecamatan Kismantoro.

Kondisi jalan di Desa Gedawung sudah habis terkikis. Relawan pengatur lalu lintas sekitar, Amhar, 42, mengatakan setidaknya telah ratusan rit tanah pasir dan batu digunakan untuk menguruk amblesnya tanah itu. ”Kondisi tanahnya labil,” tuturnya sebagaimana dikutip Pacitanku.com dari Jawapos.com, Selasa (7/3/2017).

Dia mengatakan, setidaknya sudah 130 rit tanah untuk mengurug. Namun, tanah tetap saja ambles karena sangat labil. Bila hujan turun kondisi tanah terkikis sedikit demi sedikit. Dia menjelaskan, Jalan tersebut sudah ambles sejak Oktober tahun lalu. Awalnya kecil, tapi lama kelamaan semakin luas.

Bahkan, provinsi sampai harus menyewa lahan warga untuk melancarkan jalan. Selain itu, tebing juga dikepras agar kendaraan bisa berjalan dua arah. ”Provinsi menyewa lahan warga untuk jalan. Tebingnya dikepras, untuk jalan sudah bisa saling simpang,” paparnya.


Amhar berharap, pemerintah segera memperbaiki jalan itu. Karena kondisi arus lalu lintas ramai, jalan darurat hanya bisa dilalui kendaraan dari satu arah. Sebab, Jalan yang menghubungkan Purwantoro-Pacitan ini padat, hampir sama padatnya dengan jalan propinsi Purwantoro –Ponorogo.

Masih di ruas jalan yang sama, tepatnya di Lingkungan Terbis, Kelurahan Kismantoro, tak jauh dari Kantor Kecamatan Kismantoro tanah amblas juga cukup parah. Panjang jalan yang ambles lebih dari 8 meter dan dalamnya kurang dari 1 meter.

Bagian yang ambles bagian tepi dan sudah mengikis sedikit badan jalan. Area jalan ambles diberi sejumlah tong agar pengguna jalan tidak melintas di sekitar lokasi. Kendaraan tidak bisa berpapasan karena sempitnya jalan.

Warga setempat, Mulyadi, 33, mengatakan jalan tersebut ambrol dua bulan lalu. Kondisinya semakin parah seiring berjalannya waktu. Pengguna jalan harus hati-hati saat melintas. ”Kalau pagi dan sore waktu sekolah dan berangkat kerja, jalan sangat padat. Saya berharap jalan ini cepat diperbaiki,” katanya.

Sementara, dalam kunjungan kerjanya di Wonogiri Kamis (2/3) lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Ganjar mengatakan, bakal memperbaikinya tahun ini. Dia menyatakan memiliki tim sapu bersih (saber) lubang. ”Jalan rusak ? Wis tak pikir, ra sah khawatir, tahun iki tak dandani,” kata Ganjar.

Permalink ke Mulai Besok, Polisi akan Gelar Operasi Simpatik, Siap-siap Lur
Headline, Nusantara

Mulai Besok, Polisi akan Gelar Operasi Simpatik, Siap-siap Lur

Pacitanku.com, PACITAN – Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas akan menggelar Operasi Simpatik. Operasi itu akan dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia selama 21 hari, mulai 1 Maret 2017.

Operasi itu merupakan kegiatan kepolisian yang bertujuan memberdayakan, membangun kemitraan, kepekaan, kepedulian dan kesadaran mengenai keamanan serta ketertiban lalu lintas. Kegiatan yang dilakukan berupa edukasi, kemitraan membangun keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas secara terpadu, dan berbagai kegiatan kampanye keselamatan pada semua lini.

Ada banyak hal yang perlu diperhatikan pengendara dalam Operasi Simpatik kali ini. Dalam operasi kali ini polisi akan memastikan helm pengendara sepeda motor sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Begitu juga dengan spion, knalpot, ban, dan spesifikasi teknis lainnya. Juga surat kelengkapan kendaraan dan pengendara.

Ada beberapa program unggulan selama Operasi Simpatik berlangsung, berikut kegiatannya: Melakukan edukasi di Taman Lalu Lintas, dan bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Selanjutnya program Polisi Sahabat Anak dimana dilakukan kegiatan penanaman tentang kesadaran damn tertib berlalu lintas sejak usia dini.

Polisi juga akan melakukan pengarahan bagaimana cara aman ke sekolah, pembentukan karakter anak bertajuk Polisi Cilik, Patroli Keamanan Sekolah, Saka Bhayangkara Lalu Lintas, Safety Riding Keselamatan Berkendara, Police Goes to Campus, Road Safety Partnership Action, Traffic Police Heritage, hingga penyadaran para peserta uji Surat Izin Mengemudi (SIM).




Bagi yang tak memiliki surat maupun kelengkapan, bisa dikenai sanksi tilang. Nah, bagi pelanggar lalu lintas akan dijatuhi sanksi berdasarkan Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya berupa denda hingga ancaman pidana kurungan.

Berikut rincian sanksinya:

Pasal 279-281

Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 278

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282-285

Pasal 282

Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 285

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kacasebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintassebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).




(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 288-294

Pasal 288

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

 Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 295-298

Pasal 295

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 296

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 298

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 300

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

  1. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;

Pasal 300

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:

  1. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

Jika Anda tak mau ditilang, sebaiknya ikuti cara berikut ini:

  1. selalu membawa SIM dan STNK yang masih aktif masa berlakunya,
  2. alat kelengkapan keamanan kendaraan harus lengkap, yakni spion, lampu, rem, klakson, speedometer, knalpot, ban cadangan mobil, dongkrak mobil, kotak P3K dan lainnya.
  3. jangan pernah lepas helm saat berkendara,
  4. jangan menggunakan gawai sambil mengemudi,
  5. plat nomor harus tepasang,
  6. ikuti petunjuk rambu lalu lintas dan traffic light,
  7. gunakan sabuk pengaman.

 

Permalink ke Gelar Musyawarah Ke-3, FOSIPA Komitmen Kembangkan Pariwisata Indonesia
Headline, Nusantara, Wisata

Gelar Musyawarah Ke-3, FOSIPA Komitmen Kembangkan Pariwisata Indonesia

Musyawarah FOSIPA di DI gyakarta. (Dok. AP3 Pacitan)

Pacitanku.com, YOGYAKARTA – Forum Silahturahmi Insan Pariwisata Indonesia (Fosipa) menyelenggarakan Musyawarah Silahturahmi Nasional (Musinas) ke-3 pada Minggu (26/2/2017) hingga Senin (27/2/ 2017) kemarin di Cakra Kusuma Hotel Yogyakarta.

Dalam agenda itu, selain akan memilih pengurus baru, Musinas Fosipa menjadi ajang untuk mengeratkan insan pariwisata di Indonesia.

“Ada sekitar 80 perwakilan insan pariwisata di Indonesia yang hadir di malam ini. Kami tentu sangat berterimakasih karena acara ini mampu mengumpulkan insan pariwisata mulai dari unsur asosiasi, pemerintahan dan lainnya,” ujar Ketua Panitia  Rifky Agus Setyawan dalam sambutannya pada Minggu (26/02/2017).

Adapun, kata Rifky, komunmitas atau asosiasi pariwisata yang hadir berasal dari Semarang, Salatiga, Solo, Magelang, Pekalongan, Purwokerto, Banyumas (Jateng), Jember, Kediri, Pacitan, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Madura, Bangka Belitung, Jakarta, Banten dan lainnya.




Khusus dari Pacitan, para pegiat pariwisata dari Forum Asosiasi Pegiat Pariwisata Pacitan (AP3) yang dipimpin langsung Ketua AP3 Ronny Widya Kurniawan hadir bersama rombongan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) yang dipimpin langsung Kepala Dinas Endang Surjasri.

Sedang undangan yang hadir antara lain dari  Dinas Pariwisata DIY, Dispar Kabupaten Sleman,  Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Dinas Pariwisata Pacitan, Dinas Pariwisata Pangandara, Cirebon, Tuban dan Madiun.

Rifki berharap dengan Musyawarah ini kepariwisataan di Indonesia semakin berkembang. Terlebih tantangan dan peluang di sektor pariwisata terus bermunculan.“Melalui acara ini insan pariwisata mengupayakan kepariwisataan Nusantara semakin berkembang, serta meningkatkan jalinan kerjasama dan silaturahmi antar insan pariwisata,” pungkas Rifki.

Sebelum menggelar Musyarawah, beberapa waktu lalu FOSIPA juga berkunjung ke Pacitan untuk menggelar sarasehan dalam konsep Maron Bussines Tourism Centre (MTBC). (RAPP002)