Kategori: Nusantara

Popular

Berita Terbaru

Permalink ke Dirapel, THR dan Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri Cair Bulan Juni
Headline, Nusantara

Dirapel, THR dan Gaji ke-13 PNS, TNI dan Polri Cair Bulan Juni

Pacitanku.com, JAKARTA – Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta anggota TNI/Polri akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 tahun ini. Pemerintah telah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai landasan untuk penyaluran THR dan gaji ke-13, dan kini tengah menunggu arahan dari Presiden untuk penetapannya.

“PP-nya tinggal nunggu arahan Presiden,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/5/2017) kemarin.

Askolani mengatakan bahwa kedua insentif tersebut bakal dicairkan pada waktu yang tidak bersamaan, namun pada bulan yang sama, yakni Juni.

Hal itu dikarenakan hari raya Lebaran bakal jatuh pada Juni, dan tahun ajaran baru bakal dimulai pada Juli.”Ya nanti lihat jadwalnya. Satu, lihat jadwalnya, nanti lihat uangnya. Kan sesuai dengan ketentuan. Insya Allah sama-sama bulan Juni. Juli kan anak sekolah kan? Jadi bulannya bisa sama, cuma mungkin waktunya beda. Yang pasti THR sebelum lebaran, kalau 13 sebelum anak sekolah,” jelasnya.

Walaupun meski tidak menyebutkan berapa nominal anggaran pasti yang disiapkan untuk pencairan gaji ke-13 dan THR tahun ini, Askolani mengaku jumlahnya tidak akan jauh berbeda dengan penerapan tahun lalu.




Sebagaimana diketahui, THR memang baru ada sejak tahun lalu. Ini merupakan pengganti dari tidak adanya kenaikan gaji PNS yang biasanya terjadi setiap tahun. Sementara untuk gaji ke-13, nilainya bisa jauh lebih besar.

Selain gaji pokok, maka PNS juga mendapatkan tunjangan keluarga dan tunjangan umum/tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Hal ini tidak terlepas dari fungsi diberikannya gaji ke -13, yaitu membantu PNS untuk bisa mencukupi kebutuhan di tahun ajaran baru anak sekolah. (RAPP002)

Permalink ke TNI-AU Gelar Upacara Penutupan Latihan Keprajuritan Siswa Setukpa di Pacitan
Headline, Nusantara

TNI-AU Gelar Upacara Penutupan Latihan Keprajuritan Siswa Setukpa di Pacitan

Upacara Penutupan latihan keterampilan keprajuritan Setukpa TNI AU.

Pacitanku.com, PACITAN – Tentara Nasional Indonesia –Angkatan Udara (TNI-AU) menggelar upacara penutupan latihan keterampilan keprajuritan siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa)  angkatan ke-20 pada Sabtu (20/5/2017) di Lapangan detasemen TNI AU, Jalan Wage Rudolf Supratman Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan.

Kepala Dinas Logistik (Kadislog) Lanud Adi Soemarmo Letnan Kolonel Kal Ahmad selaku inspektur upacara penutupan mengatakan dalam amanatnya dirinya mengapresiasi kegiatan ini sebagai upaya untuk menambah erat tali silaturahmi masyarakat dengan TNI.

“Terimaksih pula kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan dan warga Pacitan yang telah memberikan tempat dan sarana untuk menempa ilmu bagi siswa TNI AU, semoga kebersamaan antara TNI dan rakyat akan membentuk benteng yang kokoh demi tegaknya kedaulatan NKRI,”jelasnya.




Lebih lanjut, Letkol Ahmad berharap kepada 187 siswa Setukpa untuk senantiasa belajar dan berlatih yang sungguh sungguh. “Gunakan ilmu yang diberikan oleh pelatih jangan puas dengan yang kalian dapat akan tetapi terus belajar dan belajar guna demi kepentingan Bangsa dan Negara,”tukasnya.

Turut hadir dalam kegiatan penutupan tersebut Letkol PNB Urip Widodo selaku Danskadik 401, Eko Budiono staff ahli Bupati, Ronny Wahyono Ketua DPRD Pacitan, Kapten Inf Arif Danramil 01/0801 Pacitan, AKP Samsul Kabag Ops Polres Pacitan dan sejumlah pejabat Pemkab Pacitan.

Sebagai informasi, latihan ketrampilan keprajuritan pada dasarnya untuk mengukur tingkat kemampuan dan ketrampilan para siswa, dalam menyerap sekaligus mempraktekkan pelajaran teori yang telah diterima pada kondisi medan pertempuran yang disimulasikan.

Tujuan dari latihan ini nantinya para siswa menjadi perwira TNI Angkatan Udara yang tanggap, tanggon dan trengginas serta professional dalam setiap melaksanakan tugas.

Latihan Keterampilan Keprajuritan Siswa Setukpa Angkatan ke-20 ini diikuti sebanyak 187 siswa, berlangsung dari tanggal 15 Mei sampai dengan 20 Mei 2017. Lokasi latihan meliputi beberapa daerah di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pacitan.

Kontributor/Foto: Sarwono
Editor: Dwi Purnawan

Permalink ke Catat, ini Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI Selama Ramadhan
Headline, Nusantara

Catat, ini Jam Kerja ASN, TNI dan POLRI Selama Ramadhan

Pacitanku.com, JAKARTA – Jelang bulan suci Ramadhan 1438 Hijriyah/2017 Masehi, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) melakukan penyesuaian jam kerja bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur melalui Surat Edaran dengan Nomor 20 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017 yang berisi tentang jam kerja untuk menjadi acuan para ASN, TNI, maupun POLRI, penyesuaian tersebut bertujuan agar pelayanan yang diberikan ASN, TNI dan POLRI kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun dalam kondisi berpuasa.

Dia berharap dengan surat edaran yang ditembuskan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut, para ASN, TNI, dan POLRI dapat menjaga kualitas ibadah puasa selama bulan Ramadan, namun juga tidak mengabaikan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Kerja, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima TNI, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.




Kemudian ditujukan juga kepada para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para pimpinan lembaga lainnya, para Gubernur, dan para Bupati/Wali kota.

Berikut ini jam kerja bagi para ASN, TNI, dan POLRI selama bulan suci Ramadan 1438 H/2017 M :

1. Bagi instansi pemerintah yang melakukan 5 (lima) hari kerja :

  • Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00-15.00/waktu istirahat : 12.00-12.30
  • Hari Jumat : pukul 08.00-15.30/waktu istirahat 11.30-12.30

2. Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

  • Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : pukul 08.00-14.00/waktu istirahat : pukul 12.00-12.30
  • Hari Jumat : pukul 08.00-14.30/waktu istirahat : pukul 11.30 – 12.30

3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadan minimal 32,50 jam per minggu.

4. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai jam kerja pada bulan Ramadhan tersebut diatur oleh pimpinan instansi pemerintah pusat dan daerah masing masing dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat.

 

Permalink ke Presiden Minta Gesekan Antar Kelompok Dihentikan
Headline, Nusantara

Presiden Minta Gesekan Antar Kelompok Dihentikan

HINDARI GESEKAN. Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan tokoh lintas Agama, Selasa kemarin.

Pacitanku.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar gesekan antar kelompok yang memanas dalam beberapa bulan ini dihentikan.

“Jika dalam beberapa waktu terakhir ada gesekan, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut segera dihentikan,” ujar Jokowi usai bertemu dengan tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (16/5) siang.

Jokowi bahkan meminta agar panglima TNI dan Kapolri terjun langsung menindah pihak-pihak yang masih bertikai dan mengancam kebhinakaan, pancasila, UUD 1945 dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jangan saling menghujat karena kita bersaudara, jangan saling jelekkan karena kita bersaudara, jangan saling fitnah karena kita bersaudara, jangan saling menolak karena kita bersaudara, jangan saling mendemo, habis energi kita untuk hal-hal seperti itu, karena kita bersaudara,” tegas Jokowi.




Jokowi dan para tokoh lintas agama tidak ingin ada perpecahan bangsa yang berdasarkan agama. Dia berharap semua pihak sama-sama menjaga persatuan. “Kita adalah saudara sebangsa dan setanah air,” demikian Jokowi.

Tak hanya tokoh lintas agama, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian juga hadir untuk membicarakan dinamika kebangsaan yang menjadi perhatian semua pihak akhir-akhir ini.

“Saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga, terus mempertahankan dan terus memperkokoh  Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,”kata Presiden Jokowi usai pertemuan silaturahmi kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (16/5) siang.

Presiden Jokowi juga menyampaikan rasa senang dan terimah kasihnya atas komitmen semua umat beragama untuk terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi antar umat, antar kelompok dan antar golongan.”Saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum,”tambah Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi lebih lanjut menekankan soal kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Namun Presiden Jokowi menambahkan yang juga perlu diketahui bahwa kebebasan tersebut harus sesuai dengan koridor hukum, Pancasila dan UUD 1945 serta harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk mendukung hal teresebut, presiden Jokowi meminta agar panglima TNI dan Kapolri untuk turun tangan mengatasi “Saya juga telah perintahkan kepada Kapolri, kepada panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang menganggu persatuan dan persaudaraan, yang menganggu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,”tegas presiden Jokowi.

Untuk diketahui, presiden Jokowi bertemu dengan tokoh-tokoh lintas Agama. Mereka yang hadir adalah tokoh dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdatul Ulama (NU), Muhamadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, Perwakilan Umat Budha Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Tinggi Agama Agama Konghucu Indonesia. Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian juga hadir untuk membicarakan dinamika kebangsaan.

 

 

Permalink ke Catat, e-KTP yang Habis Masa Berlakunya tak Perlu Aktivasi Ulang
Headline, Nusantara

Catat, e-KTP yang Habis Masa Berlakunya tak Perlu Aktivasi Ulang

Mendagri Tjahjo Kumolo.

Pacitanku.com, JAKARTA – Beredar pemberitahuan di media sosial tentang aktivasi e-KTP yang ada habis masa berlakunya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merasa perlu meluruskan adanya berita tersebut.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah melakukan pencermatan terhadap berita tersebut dan kami pastikan bahwa berita tersebut bukan bersumber dari Kemendagri dan dukcapil dan mengandung banyak kebohongan,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/5/2017).

e-KTP yang ada ‘habis masa berlaku’nya yang dicetak sebelum tahun 2013, tak perlu diaktivasi atau diperpanjang lagi. Mengacu pada Pasal 101 huruf c UU nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk, e-KTP yang diterbitkan sebelum 2013 pun ditetapkan berlaku seumur hidup.




“Sesuai pasal 101 huruf c, UU 24/2013 tentang Adminduk, menegaskan bahwa e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup,” kata Tjahyo.

Jadi, meskipun e-KTP sudah melewati masa berlaku, tidak perlu lagi dilakukan aktivasi. Pengambilan data untuk e-KTP dilakukan sekali ketika membuat e-KTP. Pengumuman dan selebaran akan disebar ke seluruh masyarakat.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menyiapkan edaran dan press release untuk disampaikan dan memecah hal ini meluas dan merugikan masyarakat,” pungkasnya. (RAPP002)

Permalink ke Tak Berimbang dengan Tunjangan, Pemerintah akan Evaluasi Gaji PNS
Headline, Nusantara

Tak Berimbang dengan Tunjangan, Pemerintah akan Evaluasi Gaji PNS

Pacitanku.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah merumuskan pola penggajian baru bagi PNS. Pola penggajian baru mempertimbangakan besaran uang pensiun PNS yang sudah tidak aktif.

Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, pemerintah tengah merumuskan peraturan pemerintah yang mengatur gaji dan tunjangan. Ia menargetkan aturan itu akan keluar tahun ini.”Gaji pokok dan tunjangan pensiun tak berimbamg. Pas aktif, gaji pokok kecil, tapi tunjangan besar,” kata dia di Jakarta, belum lama ini.

Setiawan menjelaskan, ada tiga unsur penghasilan PNS, yakni, gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan daerah. Selama ini, ia menuturkan, besaran tunjangan bagi PNS, lebih banyak dibanding gaji pokok. Perbedaan gaji akan terasa saat PNS sudah pensiun.




Saat ini, ia mengatakan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menaikkan gaji pokok. Namun, ia berujar, pemerintah tengah menghitung kemampuan keuangan negara untuk membayar gaji pensiun apabila ada kenaikan gaji pokok.”Persoalannya, jaminan kesehatan, pensiun, kan basisnya gaji pokok,” ujar Setiawan.

Setiawan mengatakan bahwa  gaji pokok PNS di negara lain lebih besar dari tunjangan. Perbandingannya, yakni besaran tunjangan hanya 40 persen dari gaji pokok. Ia memastikan prinsip penyusunan gaji tidak akan mengurangi penghasilan saat ini. (RAPP002)