Tag: Guru

Permalink ke GTT SMA dan SMK di Jatim tak Perlu Khawatir Soal Gaji
Headline, Jatim, Pendidikan

GTT SMA dan SMK di Jatim tak Perlu Khawatir Soal Gaji

Pacitanku.com, SURABAYA  – Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap  (PTT) SMA dan SMKN di Jawa Timur termasuk di Surabaya diharapkan tidak resah  dan kuatir tentang gaji mereka dibawah UMR. Alasannya, surat edaran Gubernur Jawa Timur yang memberikan kewenangan bagi sekolah untuk menarik SPP  kepada orangtua murid telah mengakomodasi kepentingan tersebut. 


Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov  Jatim, Benny Sampirwanto, Jumat (6/1) di Surabaya mengomentari adanya kekuatiran sejumlah GTT SMK dan SMA di Surabaya. Dijelaskan, berdasarkan SE Gubernur Jawa Timur, Surabaya merupakan kabupaten tertinggi yang sekolahnya dapat menarik dana masyarakat, yakni sebesar Rp.135 ribu. Dengan jumlah tersebut dirasakan sudah mencukupi besaran UMK Surabaya.

“Kita yakin, para kepala sekolah itu orang-orang bijak, yang akan bahagia apabila anak buahnya sejahtera. Yang terpenting dalam menarik dana harus dilakukan pembahasan antara kepala sekolah dan komite secara partisipatif. Pendekatan yang partisipatif inilah yang selalu gubernur tegaskan pada berbagai kesempatan,” tambahnya.

Mengutip statemen Gubernur Jawa Timur H Soekarwo dalam satu kesempatan, Benny menjelaskan, substansi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas, pendidikan bukanlah gratis tetapi bermutu, murah, dan terjangkau. Oleh karena itu ada komite sekolah sebagai mitra memajukan sekolah, bukanlah “charity” karena kurang mendidik.

Oleh karena itu, sebagian besar negara di dunia menerapkan subsidi silang. Berdasarkan SE Gubernur Jatim, selain Surabaya yang diijinkan menarik dana masyarakat SPP paling tinggi sebesar Rp 135 ribu, beberapa kabupaten yaitu Pacitan, Sampang, dan Pamekasan biaya tarikan SPP maksimal Rp 60 ribu.

Pemprov. Jatim, menurut Benny, sangat memberikan kepedulian terhadap para guru. Saat ini, semua guru PNS telah menerima gaji mereka. Selain itu, pelantikan para kepala sekolah beberapa waktu lalu juga merupakan yang pertama. Kejelasan tersebut tentunya telah memberikan kepastian posisi para kasek dan guru.




Kalau dinilai masih ada kekurangan dengan penyerahan kembali kewenangan SLTA ke provinsi, diibaratkan pengantin baru. “Apa manten baru itu sudah punya rumah, kendaraan, dsb-nya?”.

Dijelaskannya, sebelum tahun 1998 pendidikan SLTA dikelola oleh provinsi yang saat itu disebut kantor wilayah. Tidak Pindah Jauh Terhadap kekuatiran sebagian guru dipindah yang jauh dari tempatnya mengajar saat ini atau seluruh wilayah Jawa Timur, Benny mengatakan hal tersebut mungkin terjadi tetapi kecil.

Gubernur Jawa Timur sangat memperhatikan kesejahteraan lahir dan batin dari para guru. Jika perpindahan kontra produktif, dipastikan gubernur tidak akan melakukannya. “Bapak Gubernur pernah mencontohkan, kalau orangnya setelah dipindah gantung diri, bagaimana?!?”, ujarnya.

 Oleh karena itu, dalam pemindahan guru, Pemprov Jawa Timur akan melakukan secara seksama. Gubernur pernah menyampaikan, kalau pindahnya satu Bakorwil, masih sapat dipahami karena rata-rata tidak terlalu jauh dari tempat tinggal para guru. Jika perpindahan sangat jauh, dipastikan yang bersangkutan ditanyakan, apakah menyukai satu rencana pemindahan atau tidak. Karena itu, Pemprov akan menggunakan pendekatan partisipatif. (Put/Jatimprov/RAPP002)

Permalink ke Sisa Tunjangan Profesi Guru tak Terserap di Pacitan Capai Rp 19 M
Headline, Pendidikan

Sisa Tunjangan Profesi Guru tak Terserap di Pacitan Capai Rp 19 M

Pacitanku.com, PACITAN – Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2016 bakal menggunung. Dinas Pendidikan (dindik) Pacitan menjadi salah satu penyumbang silpa senilai Rp 19 miliar. Silpa tersebut bersumber dari tunjangan profesi guru (TPG) tak terserap hingga akhir tahun ini.

Kabid Tenaga Kependidikan Dindik Pacitan Anna Sri Mulyati mengatakan, saat ini saldo TPG di kas daerah sebesar Rp 59,25 miliar. Rencananya anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembayaran TPG untuk triwulan ke empat yang rencananya akan dicarikan akhir Desember 2016 kepada 3.623 guru. ‘’Rencana realisasi TPG untuk triwulan ke empat sebesar Rp 40,2 miliar,’’ ujarnya, baru-baru ini.

Meskipun ada belasan miliaran rupiah anggaran tunjang guru yang terserap pada tahun ini, namun Anna mengungkapkan nilai SILPA itu jauh lebih kecil dibandingkan semester pertama lalu. Menurutnya, pada Juli lalu silpa TPG mencapai Rp 99,45 miliar. ‘’Meskipun masih ada sisa anggaran, tapi nilainya sudah sudah berkurang,’’ katanya.

Anna menjelaskan, berkurangnya serapan TPG secara drastis itu bukan karena pengangkatan sertifikasi guru secara masal. Melainkan proses transfer dana dari pusat ke daerah sengaja dikurangi setelah dindik melakukan permohonan secara langsung. Sehingga, dana transfer dari pusat untuk kepentingan pembayaran TPG tidak penuh seperti lalu. ‘’Jadi dananya ditransfer sesuai kebutuhan,’’ ungkapnya.

Kondisi seperti itu akan diterapkan kembali pada tahun depan. Pihaknya bakal mengajukan penambahan dana transfer untuk keperluan TPG sesuai dengan jumlah guru sertifikasi. ‘’Jadi pada tahun ini saja. Untuk tahun depan diharapkan kembali ada penambahan untuk dana transfer TPG dari pemerintah pusat,’’ jelasnya.




Sementara itu, anggota komisi III DPRD Pacitan Bambang Setyabudi menegaskan, besarnya silpa dari TPG ini menunjukkan bahwa dindik lemah dari sisi perencanaan dalam memprediksi kebutuhan tunjangan sertifikasi guru. ‘’Kami sudah berulang kali mengingatkan eksekutif terkait tingginya alokasi belanja pegawai saat pembahasan anggaran. Tapi tetap saja silpa dari belanja pegawai tetap paling tinggi setiap,’’ ujarnya.

Menurut Bambang, kondisi itu tidak perlu terjadi jika dindik cermat melakukan perhitungan anggaran. Sehingga, alokasi anggaran yang ada bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Misalnya, untuk peningkatan kualitas atau kompetensi guru. ‘’Tahun depan mesti harus lebih cermat dalam menghitung kebutuhan dana untuk TPG,’’ tegasnya. (her/yup/RAPP002)

Sumber: Radar Madiun

Permalink ke Baru 30 Persen Sekolah di Pacitan yang Terapkan K-13
Headline, Pendidikan

Baru 30 Persen Sekolah di Pacitan yang Terapkan K-13

Ilustrai guruPacitanku.com, PACITAN -Penerapan kurikulum 2013 (K-13) di Pacitan belum menyeluruh dan terkesan ogah-ogahan. Hingga saat ini, sekolah yang menerapkan baru 30 persen. Sisanya masih jadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan yang harus kelar tahun depan.

Target tersebut tertuang dalam Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menargetkan seluruh sekolah sudah menerapkan K-13 paling lambat tahun ajaran 2019–2020. ‘’Setiap tahun terus kami upayakan penerapan K-13 bagi sekolah-sekolah yang belum,’’ ujar Kasi Kurikulum Dindik Pacitan Eka Priadi, baru-baru ini.

Eka menjelaskan, saat ini sudah ada 11 sekolah yang melaksanakan kurikulum yang sering disebut kurtilas tersebut. Beberapa sekolah tersebut antara lain SMPN 1 Pacitan, SMPN 2 Pacitan dan SMPN Kebonagung. Sedangkan, tahun ini pihaknya mengajukan penambahan penerapan K-13 di 29 SMP lainnya. ‘’Dengan tambahan 29 di tahun ajaran baru ini jadi total ada 40 sekolah yang melaksanakan,’’ jelasnya.




Dia menambahkan penerapan K-13 di sejumlah sekolah hanya berlaku untuk siswa kelas VII. Hal ini dilakukan sebagai karena pemberlakuan pada tahun pertama sifatnya piloting. ‘’Karena sifatnya piloting apa kurangnya akan diperbaiki. Berbeda dengan sifat uji coba kalau gagal tidak akan dilanjutkan,’’ jelas Eka.

Terkait kesiapan guru dan sekolah, Eka menyebut para guru sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya beberapa hari lalu. Selain itu, buku juga sedang disiapkan. ‘’Buku akan dikirim oleh pusat dan kekurangan akan dibelikan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS),’’ ungkapnya.

Diakui Eka, sekolah yang menerapkan K-13 akan menghadapi banyak tantangan. Salah satunya mengubah pola pengajaran. Pada K-13, penerapan pembelajaran fokus pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Penilaian siswa tak hanya dari sisi akademik saja tapi keterampilan dan sikap. ‘’Ada tiga nilai yakni nilai pengetahuan, nilai keterampilan dan nilai sikap,’’ paparnya.

Masing-masing mata pelajaran, jelas Eka, nilai yang lebih tinggi bobotnya berbeda-beda. Misalnya untuk mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan lebih banyak penilaian pada nilai sikap. Sementara untuk pendidikan seni dan olahraga lebih menitikberatkan pada penilaian keterampilan.

‘’Kurikulum 2013 menjawab tantangan kondisi saat ini, salah satunya soal sikap. Sekarang anak banyak yang pintar akademik tapi secara sikap moral terkadang melakukan kegiatan yang tidak terpuji. Ini tantangan yang harus dijawab dengan kurikulum baru,’’ tegasnya. (her/yup/RAPP002)

Sumber: Radar Madiun

Permalink ke Pacitan Kekurangan Guru Kelas untuk SD Sebanyak 761 Orang
Headline, Pendidikan

Pacitan Kekurangan Guru Kelas untuk SD Sebanyak 761 Orang

guru MIPacitanku.com, PACITAN – Klaim kekurangan pegawai terus dijadikan tameng pemkab menghadapi rencana redistribusi ulang PNS oleh pusat. Salah satunya adalah kekurangan tenaga pendidik di jenjang SD. Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan menyodorkan data kekurangan guru kelas sebanyak 761 orang.

Kabid Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pacitan Anna Sri Mulyati mengatakan, dibandingkan jenjang SMP dan SMA sederajat, kekurangan guru kelas SD terbilang paling kronis. Pasalnya, hampir setiap tahun dipastikan ada sekitar puluhan guru yang pensiun. Di tahun ini saja setidaknya tercatat sudah ada sekitar 42 guru yang harus mengakhiri tugas mengajarnya.

Sementara, pada tahun 2017 diperkirakan ada sebanyak 78 guru yang telah memasuki usia pensiun. Di tahun 2018 ada sekitar 90 guru dan 123 guru di tahun 2019 yang bakal purnatugas. ‘’Sesuai rombongan belajar, seharusnya di masing-masing sekolah itu standarnya ada sembilan guru. Terdiri dari enam guru kelas, kepala sekolah, guru olahraga dan guru agama. Tapi, kenyataannya saat ini masih kurang,’’ jelasnya, Minggu (30/10).

Anna menyebutkan, saat ini jumlah guru kelas SD yang masih aktif mengajar ada sebanyak 1.745 orang. Dari jumlah tersebut, mereka harus menangani sekitar 38.248 peserta didik. Sehingga, perbandingannya seorang guru kelas menangani sebanyak 21 murid. Meskipun seimbang sesuai kebutuhan mengajar, namun penataan pegawainya tidak gampang. ‘’Namun tak semua sekolah jumlah gurunya tercukupi. Belum lagi, terkendala faktor geografis. Ada sekolah yang tenaga pengajarnya atau guru kelasnya hanya ada tiga orang saja. Sisanya, dibebankan kepada guru non PNS,’’ katanya.




Oleh sebab itu, lanjut dia, untuk menyiasati supaya kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas bisa berjalan lancar hampir setiap sekolah merekrut guru tidak tetap (GTT). Dia menuturkan, sesuai catatannya ada sekitar 1.444 orang GTT yang dijadikan guru bantu. ‘’Cara itu dianggap masih cukup membantu,’’ ungkapnya.

Namun, Anna mengakui keberadaan GTT menjadikan posisi pemerintah dilematis. Sebab, tidak memungkinkan daerah mengangkat mereka sebagai CPNS karena dianggap bertentangan dengan Perbup 1/2005. Dia menambahkan, pemerintah baru bisa memberikan sumbangsih kepada para GTT tersebut dalam bentuk tunjangan transport. Pun, insentif tersebut diberikan hanya kepada 89 GTT yang diangkat sebelum Perbup 1/2005 itu terbit. ‘’Sisanya insentif itu diberikan oleh pihak sekolah masing-masing,’’ terangnya. (her/yup)

Permalink ke SMA/SMK Dialihkan ke Provinsi, Gaji 503 GTT di Pacitan Diambilkan dari BOS
Headline, Pendidikan

SMA/SMK Dialihkan ke Provinsi, Gaji 503 GTT di Pacitan Diambilkan dari BOS

Ilustrai guruPacitanku.com, PACITAN – Nasib ribuan guru honorer setelah alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemprov menjadi perhatian kalangan wakil rakyat.

Muncul wacana kebutuhan gaji atau honor para guru tidak tetap (GTT) tersebut diambilkan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). ‘’Kami sedang mengupayakan proses pembiayaannya ke Kemenkeu dan Kemendikbud. Sekarang sedang diproses untuk mendapatkan pengesahan dari kementerian terkait untuk bisa diambilkan dari BOS,’’ ujar Abdul Halim Iskandar ketua DPRD Provinsi Jatim usai membuka Hari Santri Nasional (HSN) di Pacitan, Minggu (16/10) kemarin.

Halim mengaku, pemprov tinggal menunggu SK Kemendikbud terkait kebijakan tersebut. Pasalnya, apabila dipaksakan pembiayaannya menggunakan APBD provinsi tidak bakal mencukupi. Mengingat jumlah GTT se-Jatim mencapai ribuan orang. ‘’Jadi, honor menjadi salah satu item BOS. Kami mengupayakan bisa dikeluarkan SK menterinya,’’ tegasnya.

Menurut dia, pemprov telah siap mengelola SMA/SMK mulai tahun 2017 mendatang. Bahkan, sekarang anggaran untuk pengelolaan SMA/SMK itu sudah mulai dibahas di DPRD. Termasuk di dalamnya pembahasan dana alokasi khusus (DAK) untuk SMA/SMK juga telah diproses. ‘’Selanjutnya akan didistribusikan ke SMA/SMK di seluruh provinsi Jatim,’’ terangnya.

Ditanya soal belum adanya keputusan tetap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil gugatan yang diajukan Pemkot Surabaya dan Blitar, Halim menilai tidak jadi soal. Dia menegaskan, pengalihan wewenang SMA/SMK ini semata-mata demi menjalankan implementasi dari UU 23/2014 tentang pemda. ‘’Urusan MK, ya urusan MK. Kami tidak ada urusan dengan MK. Ini adalah amanat UU yang harus dihargai dan dilaksanakan oleh siapapun warga negara Indonesia,’’ tegas ketua DPW PKB Jatim itu.

Di Pacitan sendiri tercatat ada sebanyak 503 orang guru SMA/SMK yang berstatus kontrak. Rinciannya, guru dan tenaga pendidikan SMA ada sebanyak 103 orang, sedangkan guru honorer SMK berjumlah 373 orang. Mereka khawatir, pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Provinsi Jatim, justru membuat mereka tidak dikontrak lagi. Selama ini, mereka terikat kontrak dengan sekolah tempat mereka mengajar termasuk sistem pembayaran kontrak mereka dilakukan sepenuhnya oleh komite sekolah.

Kabid Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pacitan Anna Sri Mulyati mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan informasi kepastian dari provinsi terkait nasib para guru honorer tersebut pasca pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK.

Sebab, dalam pertemuan terakhir dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jatim beberapa hari lalu, mereka juga belum memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. ‘’Kami masih menunggu petunjuk langsung dari provinsi seperti apa,’’ ujarnya. (her/yup/RAPP002)

Sumber: Radar Madiun

Permalink ke Nasib 503 Guru Honorer di Pacitan Mengambang
Headline, Pendidikan

Nasib 503 Guru Honorer di Pacitan Mengambang

Ilustrai guruPacitanku.com, Pacitanku.com, PACITAN – Ratusan guru honorer terancam jadi korban kebijakan pengalihan wewenang pendidikan menengah (dikmen) untuk jenjang SMA dan SMK dari pemkab ke provinsi. Hingga kini belum ada kejelasan pihak mana yang akan menanggung keberadaan guru honorer tersebut pasca pengalihan.

Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan juga terkesan lepas tangan dengan menyerahkan tanggungjawab guru honorer kepada sekolah tempat mereka mengabdi. ‘’Kalau untuk guru honorer murni di SMA maupun SMK tetap menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing,’’ jelasKabid Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Pacitan Anna Sri Mulyati, kemarin (9/10).

Sedangkan untuk guru honorer daerah (honda) atau K2 tingkat SMA sederajat, Anna mengatakan, selain mendapatkan honor dari sekolah masing-masing, mereka juga mendapatkan insentif dari daerah. Total ada sekitar 503 guru berstatus nonPNS yang juga ikut dilimpahkan kewenangannya ke pemprov. ‘’Untuk honor mereka selama ini tidak berdasarkan APBD atau APBN,’’ katanya.

Namun untuk kepastian soal nasib ratusan guru honorer itu, dindik masih menunggu hasil pembahasan di tingkat provinsi. Apalagi, hingga saat ini Pemprov Jatim sedang melakukan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru untuk tahun 2017. ‘’Jadibesar kemungkinan setelah SOTK baru itu terbentuk akan ditentukan langkahnya seperti apa,’’ ungkapnya.

Meski begitu, Anna mengimbau seluruh guru honorer di Pacitan, khususnya yang mengabdi di SMA sederajatsupaya tidak khawatir. Karena nasib mereka akan tetap menjadi tanggung jawab sekolah masing-masing. ‘’Karena sekolah masing-masing yang akan bertanggung jawab penuh untuk pendanaan mereka. Kan selama ini untuk honor, sekolah yang mengupayakan sendiri,’’ ungkapnya.

Sebelumnya, Dindik Jatim menyatakan tidak bisa sembarangan mengangkat guru honorer. Sebabhal itu berkaitan dengan gaji guru. Berbeda dengan gaji guru PNS, gaji para guru tidak tetap tersebut ditangani pemerintah kabupaten/kota atau sekolah masing-masing.Jika semua guru honorer dipekerjakan, provinsi akan kebingungan membayar gaji mereka.

Terpisah, Ketua PGRI Pacitan Supriyono menuturkan, para guru honorer daerah (honda) selama ini mendapatkan insentif dari APBD sebesar Rp 150 ribu setiap bulan. Sedangkan, tenaga guru honorer murni untuk insentifnya diberikan oleh sekolah tempat mereka mengabdi dengan besaran bervariasi. ‘’Dalam rapat koordinasi dengan Dindik Jatim, PGRI dari kabupaten/kota lain juga menuntut agar insentif yang nantiakan diberikan oleh provinsi disamakan dengan honor yang mereka terima saat ini. Bukan berdasar UMK, karena tiap daerah besarnya beda,’’ teganya.

Terpisah, kalangan DPRD mendesak Dindik Pacitan rutin berkoordinasi dengan provinsi melalui Musyawarah Kerja Kepala (MKK) SMA/SMK setempat. ‘’Sekarang masih sebatas pendataan, soal insentif katanya masih dibahas di provinsi,’’ kata Rudi Handoko anggota komisi II DPRD Pacitan.

Menurutnya, jika insentif guru honorer dikover pemprov, Dindik Jatim harus menyiapkan anggaran hingga triliunan rupiah. Mengingat jumlah tenaga honorer sangat banyak. Bukan hanya di Pacitan, tetapi juga guru honorer dari luar daerah. ‘’Di Pacitan saja jumlahnya ada ratusan guru honorer. Kalau dianggarkan oleh pemprov, kebutuhannya besar. Sementara pemerintah pusat justru tengah melakukan efisiensi anggaran,’’ terang Rudi.

Politikus Partai Demokrat itu berharap dindik tidak lepas tangan dan berkomitmen memberikan kepastian terkait nasib tenaga honorer. Terutama mereka yang berstatus honorer daerah (honda) atau K2. Hal ini sebagai konsekuensi kebijakan penarikan kewenangan aset daerah kepada pemprov dan pemerintah pusat. ‘’Bayangkan kalau tak ada guru honorer, siapa yang akan membantu guru PNS. Karena itu pemkabharus komunikasi dengan pemprov bagaimana gaji guru honorer ini,’’ katanya.

Selain soal gaji atau honor, Rudi menambahkan, program sekolah gratis yang diharapkan para orang tua juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jatim. Untuk itu diperlukan perhitungan yang matang sekaligus ada anggaran dari APBN untuk membantu program sekolah gratis.

Belum lagi kondisi sekolah di pelosok banyak yang memprihatinkan. ‘’Jangan sampai pelimpahan kewenangan nanti menjadi beban berat bagi orangtua dan pemerintah,’’ papar pria asal Kecamatan Tulakan ini. (RAPP002/her/yup)

Sumber: Radar Madiun