KPU Pacitan Belum Terima Keputusan Soal Rencana Penundaan Pilbup

oleh -13251 views
Ketua KPU Pacitan Sulis Styorini. (Foto: Yuniardi Sutondo)

Pacitanku.com, PACITAN – Pesta demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2020, terancam untuk ditunda seiring pandemi global coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Namun demikian, sampai detik ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, belum menerima keputusan dari KPU RI terkait rencana penundaan Pilbup 2020.

Ketua KPU Pacitan, Sulis Setyorini, menegaskan, pihaknya hanya akan mengikuti petunjuk aturan yang akan ditetapkan KPU RI. “Kami (KPU Pacitan) hanya akan mengikuti petunjuk dari KPU RI. Apa yang akan diputuskan KPU ya akan kita laksanakan,” ujarnya, Senin (30/3/2020) di Pacitan.

Komisioner KPU dua periode ini, menambahkan, sampai saat ini baru ada beberapa agenda tahapan yang mengalami penundaan. Selain pelantikan PPS, juga pemutakhiran data pemilih.

“Kalau penundaan tahapan lainnya kita belum menerima petunjuk dari KPU RI,” bebernya.

Sekedar informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan empat opsi penundaan pemungutan suara Pilkada 2020. Tahapan pesta demokrasi tingkat daerah itu terhambat akibat pandemi COVID-19.

Dalam rilis persnya, Ketua KPU RI, Arief Budiman menuturkan opsi pertama melaksanakan pemungutan suara pada Desember 2020. Skenario itu disesuaikan karena penundaan tahapan pilkada selama tiga bulan.

Opsi kedua, menunda pemungutan suara hingga Maret 2021 bila pandemi covid-19 berakhir September 2020. Opsi ketiga, pemungutan suara dilaksanakan Juni 2021. Pilihan tersebut diambil karena beberapa pihak memprediksi pandemi korona berakhir Oktober 2020.

Opsi keempat, menunda setahun atau hingga September 2021. Namun, Arief menyebut, penundaan pemungutan suara selama satu tahun memiliki beberapa konsekuensi di antaranya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sinkronisasi data pemilih itu tidak akan berlaku lagi karena jarak satu tahun mengubah siapa yang akan memilih karena batasan usia 17 tahun.

Arief menuturkan konsekuensi lainya banyak kepala daerah diisi penjabat dalam waktu lama. Hal itu bakal berdampak pada pengambilan kebijakan suatu daerah.

Pewarta: Yuniardi Sutondo
Editor: Dwi Purnawan