Pacitanku.com, PACITAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan Ronny mengharapkan ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan terkait keluhan sarana prasarana Pendidikan yang dipersoalkan oleh elemen masyarakat yang dinilai kurang merata.
“Pelaksanaan operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Pacitan perlu mendapatkan atensi, pengawasan dan pembinaan, karena data untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang diserahterimakan pusat itu acuannya berdasarkan data dari daerah,”kata Ronny baru-baru ini.
Baca juga: Dindik Pacitan Pastikan Terus Dorong Transparansi Usulan DAK Fisik Pendidikan
Menurut Ronny, operator Dapodik harus mengisi sesuai fakta di lapangan dan tidak hanya sekedar mengejar akreditasi satuan lembaga.
“Karena sarpras Pendidikan ini penting, jadi jangan hitungan mata, tetapi memakai hitungan teknis, oh ini temboknya masih batu, atapnya sudah lapuk harus segera diperbaiki, dan sarpras yang sekiranya mengancam keselamatan jiwa anak didik harus jadi prioritas utama (diperbaiki),”jelas legislator Partai Demokrat ini.
Untuk itu, Ronny menyarankan Pemkab melalui Dinas Pendidikan (Dindik) juga membuat database yang bisa digunakan untuk pengajuan usulan pembangunan sarpas pendidikan melalui DAK fisik pendidikan.
“Kami minta Pemkab untuk menyusun database, karena bisa jadi kajian dari konsultan teknis dan juga dari Dapodik kadang tidak sambung, artinya ketika di Dapodik itu tidak butuh perpustakaan, atau tidak butuh rehabilitasi gedung sekolah, tetapi ternyata dari sisi teknis membutuhkan perpustakaan dan rehab gedung, dan sebagainya, dan itu kan tidak sinkron,”jelas Ronny.
Sehingga, disinilah pengisian Dapodik bisa sesuai dengan kebutuhan. Tidak hanya mengejar akreditasi, tetapi bagaimana situasi riil yang benar dilaporkan.
“Yang terpenting adalah prioritas utama adalah bangunan atau sarpras pendidikan yang jika tidak di perbaiki mengancam keselamatan anak didik bisa diprioritaskan, misalnya masih ada tembok sekolah yang berbahan batu dan belum berstruktur sehingga kalau tidak diperbaiki itu takutnya saat gempa roboh, itu diprioritaskan,”ungkapnya.
Fungsi dari database tersebut, kata Ronny, akan memudahkan Pemkab dan OPD serta DPRD untuk keputusan dalam pembuatan kebijakan.
“Monggo kita serahkan kepada konsultan teknis menghitung risikonya di masing-masing sekolah, disini dibuatkan database besar yang menjadi patokan kita bersama Pemda dan DPRD, sehingga sebelum membuat kebijakan sudah ada gambaran,”pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan di Pacitanku, LSM Ampuh mendatangi kantor DPRD Pacitan untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan pendidikan.
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Pacitan dengan LSM Ampuh dan Dinas Pendidikan tersebut digelar pada Jumat (21/7/2023) di Gedung DPRD Pacitan.
Ketua LSM Ampuh Pacitan Heri Bachtiar mengungkapkan pihaknya meminta Pemerintah terkait pemerataan DAK fisik sekolah lebih tepat sasaran dengan membuat skala prioritas.
Hal ini didasari dari temuan yang dilakukan oleh lembaganya bahwa selama ini ada ketimpangan dalam implementasi DAK fisik sekolah di Pacitan.
“Yang utama skala prioritas untuk sekolah yang benar-benar membutuhkan DAK, juga pemerataan DAK lebih tepat sasaran dengan tidak menumpuk di satu lembaga,”kata Heri.
