Pacitanku.com, PACITAN – Pada bulan Juli 2023 lalu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ampuh mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan pendidikan.
Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Pacitan dengan LSM Ampuh dan Dinas Pendidikan tersebut digelar pada Jumat (21/7/2023) di Gedung DPRD Pacitan.
Turut hadir dalam kegiatan itu Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono, Ketua Komisi II DPRD Pacitan Rudi Handoko, Anggota DPRD Pacitan Handaya Aji, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Pacitan Budiyanto dan sejumlah anggota LSM Ampuh.
Ketua LSM Ampuh Pacitan Heri Bachtiar mengungkapkan pihaknya meminta Pemerintah terkait pemerataan Dana Alokasi Khusus (DAK) FIsik sekolah lebih tepat sasaran dengan membuat skala prioritas.
Hal ini didasari dari temuan yang dilakukan oleh lembaganya bahwa selama ini ada ketimpangan dalam implementasi DAK fisik sekolah di Pacitan.
“Yang utama skala prioritas untuk sekolah yang benar-benar membutuhkan DAK, juga pemerataan DAK lebih tepat sasaran dengan tidak menumpuk di satu lembaga,”kata Heri Bachtiar.
Heri mengungkapkan memang ada banyak sekali agenda yang mengemuka di dalam kegiatan RDP tersebut. Namun yang terpenting dan disepakati di forum adalah sangat mendesak untuk diadakan penyelarasan, pengisian data input data di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) itu antara kepentingan akreditasi dan akses dana DAK yaitu data-data tentang sarpras.
“Itu clear disepakati bersama penyelarasan kalau perlu tenaga penginput diberi semacam bimbingan teknis, itu yang pertama, kedua adalah sesungguhnya yang kita alami sekarang itu kan ada sangat mendesak skala prioritas untuk sekolah atau lemagag yang secara de facto lebih memerlukan DAK ini daripada beberapa sekolah yag selama ini sudah diprioritaskan,”jelas dia.
Heri berharap kesalahan input yang terjadi itu dengan beberapa cara tersebut tidak terjadi lagi di masa depan.
“Jadi ini, ada kesalahan input ada, kesalahan yang menurut saya terjadi di masa lalu, kedepan tidak perlu terjadi, seperti ada ada beberapa sekolah di tambakrejo, Tanjungsari dan beberapa lebaga lain, masih sangat layak untuk kegiatan kegiatan belaja mengaja (KBM) sehingga tidak perlu untuk DAK,”paparnya.
Pada sisi yang lain, Heri mengatakan dalam RDP tersebut juga ada usulan untuk mengembalikan mereview manhaj pengelolaan DAK. Dimana, kata dia, DAK semangatnya untuk pengentasan.
“Tentunya tuntas dalam hal fisik, hasil penunjang yan lain, mushola dll, memerlukan biaya besar, tapi karena luasan atau Lembaga Pendidikan yang banyak 435 an maka mungkin seharusnya lebih baik manhajnya bukan penuntasan tapi pemerataan, dana DAK itu misalnya Rp1,5 miliar itu dipecah bisa untuk beberapa lembaga,”pungkasnya.
