Pacitanku.com, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tahan banting dan mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Ini menjadi tantangan besar bagi negara ke depan.
“Yang dibutuhkan sekarang itu tahan banting, karena perubahan dunia ini hampir tiap hari selalu berubah,”kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Sehingga, kata Jokowi, Pemerintah harus membuat sistem agar terciptanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tahan banting.
“Oleh sebab itu saya ingin ekosistem kerja ASN itu harus memacu sering saya sampaikan harus memacu orang untuk berkinerja, memacu orang untuk berprestasi, memacu untuk berinovasi, itu tugas dari pak Sekda Provinsi, Kabupaten/Kota, tugas sesmen sekjen di kementerian lembaga,” kata Jokowi.
Saat ini, kata Jokowi, total ASN mencapai 4,4 juta orang. Jokowi menyebut PSN adalah penentu kemajuan bangsa sekalipun negara ini ramai partai politik.
“Ini jumlah yang sangat besar dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Partai boleh banyak tapi yang melaksanakan dan menentukan tetap Korpri,” ungkap Jokowi.
Jokowi mengungkapkan, dirinya sudah sering menyampaikan kepada Menteri PanRB harus ada tolak ukur yang jelas. Terutama terkait reward (hadiah) bagi ASN.
“Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam. Saya pernah ke daerah, saya liat untuk kepala sekolah, guru, kerja sampai malam urusan apa, SPJ (Surat Pertanggungjawaban),” ucapnya.
“Bukan urusan menyiapkan, merencanakan kegiatan belajar mengajar, tapi urusannya SPJ,” katanya. Oleh sebab itu, Presiden pun memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengubah orientasi SPJ tersebut.
“SPJ wajib, iya tapi jangan sampai prosedur 43 step, itu belum anaknya. Karena dari pusat 43 begitu sampai provinsi, kabupaten, kota bisa menjadi 120-an, beranak pinak bener nda?,” ujarnya.
Jokowi juga menilai sistem birokrasi pemerintahan saat ini masih terlalu rumit, dan harus dibuat lebih efisien.
Sehingga, kata dia, kinerja ASN bisa dinilai dari target program yang dilakukan, bukan dari laporan pertanggungjawaban.
“Sekda gak bisa diangkat kalau dia gak bisa menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten 6 koma (persen, red), ukurannya gitu. Bukan ukurannya SPJ, kalau seperti itu terjebak dalam sistem,” ucapnya.
“Ukurannya lagi apa, inflasi, kepala dinas yang berhubungan dengan inflasi apa. Kalau inflasi tidak bisa di bawah 3 (persen, red) berarti tidak kerja,” katanya.
“Ketiga kemiskinan, ini yang dibutuhkan memang itu, bukan terjebak rutinitas harian SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur. Itu harus dirumuskan setelah UU ASN jadi, sehingga kita berubah betul karena dunia sekarang ini berubahnya sangat cepat,”pungkasnya.
