Pacitanku.com, PACITAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan Ronny Wahyono memberikan sejumlah pesan dan harapan terkait aspirasi yang disampaikan sebanyak 35 guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) ke kantor DPRD Pacitan pada Senin (4/9/2023).
Secara khusus, Ronny mengapresiasi aspirasi guru honorer prioritas (P)3 sehingga pihaknya bisa mengerti persoalan yang dihadapi tenaga kependidikan di Pacitan.
Politisi Partai Demokrat Pacitan ini kemudian menyebut bahwa salah satu persoalan yang harus dicarikan solusinya adalah sinkronisasi data pokok Pendidikan (Dapodik).
Ronny mewanti-wanti agar guru non ASN yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Non ASN (PTNA) Pacitan untuk masuk ke Dapodik.
“Ketika Dapodik itu datanya tidak benar, maka akan berpengaruh pada yang lainnya, jangan sampai ada temen-temen PTNA yang belum masuk Dapodik. Kalau belum masuk, otomatis dia tidak bisa ikut daftar (PPPK), karena dari (Pemerintah) pusat itu datanya adalah Dapodik,”kata Ronny.
Baca juga: Puluhan Guru di Pacitan Minta Kejelasan Nasib Honorer P3
Lebih lanjut, Ronny juga mengharapkan ada pendampingan saat guru honorer tersebut hendak menyalurkan aspirasi kepada pemerintah pusat.
“Dari DPRD akan mengalokasikan waktu, saya kira juga minta persiapan agar nanti kalau (menyalurkan aspirasi) ke pusat, bisa diterima oleh Kementerian terkait untuk bisa konsultasi, atau minimal bisa menyampaikan aspirasi,”jelas dia.
Dari rencana penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat itu, Ronny berharap Pemerintah pusat memprioritaskan untuk Kabupaten Pacitan mendapatkan kuota PPPK lebih.
“Harapannya (Pemerintah) pusat juga bisa memahami dan juga bisa memprioritaskan dari Kabupaten Pacitan bisa mendapatkan kuota (PPPK) lebih sehingga (persoalan) tenaga pendidikan di Kabupaten Pacitan ini bisa tuntas,”kata Ronny.
Secara khusus, Ronny juga mengharapkan para guru honorer itu bisa terus mengupdate diri dengan kondisi serta kebijakan yang berlaku.
Sebelumnya diberitakan di Pacitanku.com, 35 guru honorer di Kabupaten Pacitan menyambangi kantor DPRD Pacitan pada Senin (4/9/2023).
Kedatangann puluhan guru honorer tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan. Yang pertama adalah penambahan formasi PPPK hingga mempertanyakan nasib guru honorer terkait kesejahteraan yang menjalani masa tugas dan pengabdian selama puluhan tahun.
Sandi Mayora mengatakan kedatangannya ke kantor dewan dalam rangka ingin memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut.
Kondisi saat ini, guru honorer di Pacitan masih terlampau banyak di Kabupaten Pacitan beberapa diantaranya sudah hampir 10 tahun masih menjadi guru honorer.
Sejumlah guru honorer yang hadir juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan meliputi bagaimana perkembangan dan peluang untuk bisa diangkat menjadi guru ASN PPPK.
