Pacitanku.com, PACITAN – Pariwisata tiba-tiba menjadi primadona. Pariwisata pun kemudian diharapkan mampu menjadi sumber devisa negara yang paling berkelanjutan. Berbagai upaya untuk mendongkrak kinerja sektor pariwisata pun dilakukan. Salah satu yang paling gencar digaungkan adalah konsep pemasaran pariwisata dengan berbasis digital atau e-tourism.
Menteri Pariwisata yang memiliki latar belakang praktisi marketing sekaligus pengalaman mumpuni di bidang teknologi informasi (TI) pun ditunjuk. Maka Arief Yahya pun menjadi ikon dan harapan baru bagi dunia pariwisata di Indonesia. Konsep-konsep pemasaran pariwisata berbasis TI pun mulai banyak diaplikasikan.
Sektor pariwisata kemudian dikembangkan dengan dasar tiga hal yakni Indonesia Incorporated, pariwisata menjadi sektor unggulan pembangunan nasional, dan Bali sebagai hub for Bali and Beyond. Secara umum, konsep Indonesia incorporated adalah gagasan yang menghendaki penciptaan multisinergi sektor pemerintah dengan korporasi dalam pelibatan pembangunan ekonomi yang terintegrasi.
Menurut Menteri Arief Yahya kalau Indonesia incorporated ini dapat terwujud maka diproyeksikan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional bukanlah hal yang sulit karena sisi investasi dan pengeluaran pemerintah dapat dioptimalkan. “Pemerintah juga tidak harus pusing setiap tahunnya untuk menggenjot penerimaan pajak demi menambah pos pendapatan,” katanya, beberapa waktu lalu.
Indonesia juga dituntut untuk incorporated terutama dalam membangun sektor pariwisata agar tidak tercerai-berai sekaligus mudah memenangkan kompetisi. Terlebih Indonesia saat ini diharapkan untuk mampu mengejar ketertinggalan dari kinerja pariwisata di kawasan ASEAN khususnya tiga pesaing utama yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Tiga Insentif Menjelang setahun Kabinet Kerja, Pemerintah menerbitkan tiga insentif bagi sektor pariwisata meliputi tambahan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 45 negara bersama dengan dua peraturan baru tentang yacht (perahu pesiar) dan cruise (kapal pesiar) dalam upaya mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisman.
“Kebijakan BVKS tahap kedua ini langkah strategis meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) secara signifikan, setelah BVKS tahap pertama terbukti sukses meningkatkan kunjungan wisman 30 negara selama periode 10 Juni-9 Agustus 2015 sebesar 592.748 wisman atau meningkat 15 persen dibanding periode yang sama di tahun 2014 yang sebesar 514.171 wisman,” kata Arief Yahya.
Perpres Nomor 104 tahun 2015 terbit pada 23 September 2015 tentang fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 45 negara, dengan tambahan tersebut saat ini negara yang bebas visa masuk ke Indonesia menjadi 90 negara. Regulasi ini bersamaan terbit dengan dua peraturan baru soal yacht dan cruise.
“Kebijakan BVKS ini sekarang sudah mendekati Malaysia yang membebaskan visa pada wisatawan dari 164 negara dan Thailand yang membebaskan visa pada wisman dari 56 negara. Kita akan kejar terus hingga 2019 jumlah kunjungan wisman mencapai 20 juta wisman,” katanya.
Menpar menambahkan, pertumbuhan jumlah wisman dari 30 negara ini jauh di atas pertumbuhan rata-rata. Kunjungan wisman periode Juni-Juli 2015 sebesar 4,27 persen dibandingkan periode Juni-Juli 2014.
Komitmen Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan juga dibuktikan dengan penerbitan Perpres Nomor 105 tahun 2015 tentang kunjungan yacht asing ke Indonesia yang menghapus ketentuan mengenai CAIT (Clearance Approval for Indonesia Territory) dan impor sementara.
“Perpres ini memudahkan yacht asing untuk memasuki wilayah perairan Indonesia dalam pengurusan dokumen CIQP (Custom, Immigration, Quarantine, Port) di 18 pelabuhan. Kebijakan ini diproyeksikan meningkatkan jumlah kunjungan yacht ke Indonesia hingga 6.000 yacht pada 2019 sehingga menghasilkan devisa 600 juta dolar AS,” kata Menpar.
Arief Yahya menjelaskan, promosi wisata bahari mendapat tambahan dukungan dengan keluarnya Permen Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2015 tentang pemberian kemudahan bagi wisatawan dengan menggunakan kapal pesiar (cruise) berbendera asing. Dengan peraturan ini, asas cabotage untuk cruise asing dicabut sehingga kapal asing bisa mengangkut dan menurunkan penumpang di lima pelabuhan di Indonesia.
Asas Cabotage adalah prinsip yang memberikan hak beroperasi secara komersial di dalam satu negara hanya kepada perusahaan angkutan dari negara itu sendiri secara eksklusif. Artinya cruise yang boleh mengangkut dan menurunkan penumpang di Indonesia hanya yang berbendera Indonesia.
“Dengan dicabutnya asas itu, cruise asing sekarang dapat mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata di lima pelabuhan yaitu pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan Belawan, pelabuhan Makassar, dan pelabuhan Benoa Bali,” kata Menpar.
Selain itu, dengan tambahan 45 negara, sekarang ada 90 negara yang warga negaranya bisa masuk Indonesia tanpa visa. Pemerintah juga memudahkan wisman yang ingin keluar masuk Indonesia dengan memperbanyak jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) masuk di 5 bandara dan 9 pelabuhan dan TPI keluar di 19 bandara dan 29 pelabuhan laut serta 2 TPI darat.
“Sejak penerapan kebijakan ini jumlah kunjungan wisman 30 negara BVKS ke Kepulauan Riau naik tajam. Pada minggu pertama September ada 2.184 wisman ke Kepri dan pada minggu kedua naik 240 persen menjadi 7.429 wisman,” kata Arief Yahya.
Pelabuhan yang memberikan kemudahan pengurusan dokumen sesuai Perpres adalah pelabuhan Sabang Aceh, pelabuhan Belawan Medan, pelabuhan Teluk Bayur Padang, pelabuhan Nongsa Point Marina Batam, Bandar Bintan Telani Bintan, pelabuhan Tanjung Pandan, dan pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol Jakarta.
Begitu pula pelabuhan Benoa Bali, pelabuhan Tenau Kupang, pelabuhan Kumai Kota Waringin Barat, pelabuhan Tarakan, pelabuhan Nunukan Bulungan, pelabuhan Bitung, pelabuhan Ambon, pelabuhan Saumlaki Maluku Tenggara Barat, pelabuhan Tual Maluku Tenggara, pelabuhan Sorong, dan pelabuhan Biak Papua.
Pihaknya mencatat jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 850.542 wisman atau tumbuh 2,87 persen dibandingkan Agustus 2014 sebanyak 826.821 wisman. Secara kumulatif kunjungan wisman pada Januari-Agustus 2015 sebanyak 6.322.592 wisman atau tumbuh 2,71 perseb dibandingkan periode yang sama (Januari- Agustus 2014) sebanyak 6.155.553 wisman.
Dengan terbitnya 3 regulasi baru, Menpar menargetkan 3 juta wisman akan berkunjung ke Indonesia selama Oktober-Desember 2015 sehingga target kunjungan 10 juta wisman tahun ini akan tercapai. Berdaya Saing Kerja keras untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan pun membuahkan hasil. Dalam World Economic Forum, Tour and Travel Competitiveness Index, kini Indonesia berada pada posisi 50 besar, dari 141 negara.
“Pariwisata di Indonesia semakin diposisikan sebagai sektor yang penting. Bagaimana tidak, sektor itu telah mampu berkontribusi 9 persen terhadap PDB pada 2014 dan ditargetkan meningkat menjadi 15 persen pasa 2015 sesuai data WTTC,” katanya.
Devisa Pariwisata juga diharapkan naik berturut-turut secara signifikan, pada 2015 mencapai Rp144 triliun, pada 2016 Rp172,8 triliun, pada 2017 Rp182 triliun, pada 2018 mencapai Rp223 triliun, dan mencapai Rp275 triliun pada 2019. Sektor pariwisata juga diharapkan mampu menyerap tenaga kerja semakin besar hingga 2019. Pada 2013 sektor pariwisata telah mampu menyerap 9,6 juta tenaga kerja dan naik hingga 10,3 juta tenaga kerja pada 2014.
Angka itu diharapkan bertambah menjadi 11,3 juta tenaga kerja pada 2015, 11,7 juta orang pada 2016, 12,4 juta orang pada 2017, 12,7 juta orang pada 2018, dan menyerap 13 juta tenaga kerja pada 2019.
Apalagi kini empat sektor unggulan yang sedang diperkuat Pemerintahan Jokowi-JK saat ini adalah infrastruktur, maritim, energi, pangan dan pariwisata. Karena itu pariwisata bakal terus dikembangkan sebagai koridor yang menjadi unggulan dalam pembangunan beberapa tahun depan. (Antara)
