DPRD Pacitan mulai membahas Raperda Pilkades serentak 2026. Fraksi PPP-PKS-Nasdem dukung regulasi baru namun minta kajian mendalam demi hasil yang berkualitas.
Topik: Parlemen Bicara
Atasi Kekosongan Jabatan, Alasan Fraksi PKB DPRD Pacitan Desak Pilkades Serentak Digelar 2026
Fraksi PKB DPRD Pacitan mendesak Pilkades serentak digelar pada 2026 untuk mengatasi kekosongan jabatan di 17 desa dan menjamin asas Luberjurdil.
Fraksi Golkar DPRD Pacitan Soroti Aturan Calon Tunggal dan Muatan Lokal di Raperda Pilkades
Fraksi Golkar DPRD Pacitan memberikan catatan kritis terhadap Raperda Pilkades, menyoroti pentingnya aturan calon tunggal dan muatan lokal desa.
Jamin Kondusivitas, Fraksi Demokrat DPRD Pacitan Dukung Penuh Raperda Pilkades
Fraksi Demokrat DPRD Pacitan resmi mendukung Raperda Pilkades untuk mencegah konflik horizontal masyarakat dan mewujudkan pemilihan kepala desa yang aman.
Cegah Kekosongan Hukum Pilkades 2026, Pemkab dan DPRD Pacitan Kebut Pembahasan Raperda
Pemkab Pacitan dan DPRD mulai membahas Raperda Pilkades 2026. Regulasi ini mendesak disahkan sebagai payung hukum pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa.
Lahan Tembakau Pacitan Baru Tergarap 150 Hektare, DPRD Dorong Petani Terapkan SOP dan Maksimalkan DBHCHT
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, dorong petani tembakau terapkan SOP dan maksimalkan DBHCHT untuk optimalkan 531 hektare potensi lahan.
DPRD Pacitan Perjuangkan Kesejahteraan Guru Madrasah, Insentif Non-ASN Direncanakan Naik pada 2026
Komisi II DPRD Pacitan gelar RDP bahas peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Simak rencana kenaikan insentif guru non-ASN 2026 dan perbaikan sistem EMIS GTK.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
