Pemkab Pacitan dan DPRD mulai membahas Raperda Pilkades 2026. Regulasi ini mendesak disahkan sebagai payung hukum pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa.
Topik: Parlemen Bicara
Lahan Tembakau Pacitan Baru Tergarap 150 Hektare, DPRD Dorong Petani Terapkan SOP dan Maksimalkan DBHCHT
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, dorong petani tembakau terapkan SOP dan maksimalkan DBHCHT untuk optimalkan 531 hektare potensi lahan.
DPRD Pacitan Perjuangkan Kesejahteraan Guru Madrasah, Insentif Non-ASN Direncanakan Naik pada 2026
Komisi II DPRD Pacitan gelar RDP bahas peningkatan kesejahteraan guru madrasah. Simak rencana kenaikan insentif guru non-ASN 2026 dan perbaikan sistem EMIS GTK.
Regulasi Belum Sinkron, Pilkades Serentak 45 Desa di Pacitan Resmi Ditunda hingga 2027
Pelaksanaan Pilkades serentak 45 desa di Kabupaten Pacitan resmi ditunda hingga 2027. Simak alasan kendala regulasi dan evaluasi kinerja Plt Kades di sini.
Cek Dapur MBG Tulakan, DPRD Pacitan Ingatkan Relawan Cegah Kasus Makanan Beracun
Komisi II DPRD Pacitan meninjau kesiapan dapur SPPG Makan Bergizi di Tulakan. Relawan diwanti-wanti menjaga kebersihan guna mencegah insiden makanan beracun.
Tinjau Puskesmas Tulakan, Komisi 2 DPRD Soroti Target Anggaran BOK dan Status Plt Kepala
Komisi 2 DPRD melakukan monev di Puskesmas Tulakan untuk mengevaluasi target capaian anggaran BOK dan BLUD, serta mendorong penetapan Kepala Puskesmas definitif.
Jatah Pupuk Petani Wonosidi Turun padahal Kuota Naik, DPRD dan DKPP Pacitan Kebut Sinkronisasi e-RDKK
Petani Wonosidi mengeluhkan jatah pupuk bersubsidi yang berkurang. DPRD dan DKPP Pacitan segera menyinkronkan data e-RDKK guna mengatasi masalah NIK dan distribusi.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
