Pacitanku.com, TULAKAN — Komisi II DPRD Pacitan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di Puskesmas Tulakan pada Senin (4/5/2026) guna memastikan efektivitas target capaian anggaran kesehatan dan mendorong penetapan Kepala Puskesmas definitif demi mengoptimalkan pelayanan masyarakat.
Ketua Komisi 2 DPRD menjelaskan, langkah pengawasan ini diprioritaskan untuk merespons tingginya angka kunjungan pasien di fasilitas kesehatan tersebut.
Pihaknya menyoroti pentingnya keterukuran dalam setiap program yang didanai oleh APBD, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Tujuan kami melakukan monev ini untuk memastikan bahwa puskesmas benar-benar siap melayani masyarakat, baik dari sisi SDM maupun sarana prasarana. Kami ingin setiap program kegiatan, baik dari APBD, BOK, maupun BLUD, memiliki target capaian yang jelas,”kata Ketua Komisi II DPRD Pacitan Rudi Handoko saat memberikan keterangan usai peninjauan.
Setiap alokasi dana yang dikucurkan, lanjutnya, wajib memiliki indikator input, output, dan outcome yang membawa dampak langsung bagi kesehatan warga.
Politisi Partai Demokrat ini lantas mencontohkan, penggunaan dana BOK untuk menekan angka kematian ibu dan anak harus terukur secara persentase keberhasilannya.
“Harapan kami, kegiatan yang dilakukan ada target yang maksimal. Harus jelas output-nya berapa persen. Kami ingin semua permasalahan yang ada kita selesaikan bersama, sehingga pelayanan menjadi lebih baik meski masih ada beberapa kekurangan,”tegasnya.
Selain efisiensi anggaran, Komisi II DPRD juga menyoroti aspek sumber daya manusia (SDM), khususnya posisi pimpinan Puskesmas Tulakan yang saat ini masih dijabat oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt).
Pihak legislatif berkomitmen untuk mengawal proses administrasi ini demi menciptakan sinergi kerja yang lebih kuat di internal fasilitas kesehatan.
“Terkait kepala puskesmas yang masih berstatus Plt, dari sisi kebijakan, kami akan menjaga koordinasi. Jika memang diperlukan, Komisi 2 siap merekomendasikan ke Dinas Kesehatan agar segera didefinitifkan, sehingga kepemimpinan lebih stabil dan pelayanan semakin optimal,”pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara legislatif, Dinas Kesehatan, dan pihak puskesmas.
Melalui keterbukaan evaluasi di lapangan, seluruh tantangan operasional ditargetkan dapat teratasi untuk menjamin kesehatan masyarakat secara luas.
