Kapolres Pacitan Larang Anggotanya Terlibat Politik Praktis

oleh -102.139 views
Kapolres Setyo K Heriyatno. (Foto: Polres Pacitan)

Pacitanku.com, PACITAN – Kepala Kepolisian Resor Pacitan Ajun Komisaris Besar Polisi Setyo Koes Heriyatno melarang anggotanya terlibat politik praktis. Hal tersebut disampaikan Setyo saat memimpin apel pagi dihadapan seluruh anggotanya, Rabu (17/1/2018) di Mapolres Pacitan.

Dia mengingatkan kembali tentang sikap netralitas Polri dalam pesta demokrasi Pemilu atau Pemilukada 2018/2019 kepada seluruh anggotanya.

Dalam arahannya, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, POLRI tidak boleh ikut pada kegiatan politik praktis.

Menurutnya tentang sikap Netralitas Polri menghadapi pemilu dan pemilukada 2018/2019 juga merupakan atensi pimpinan lebih tinggi baik Kapolda maupun Kapolri langsung.

“Anggota Polri tidak boleh ikut pada kegiatan politik praktis, yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada seluruh rangkaian kegiatan pemilu atau pemilukada,”katanya, dikutip laman Polres Pacitan.

Lebih lanjut, Setyo juga memerintahkan kepada jajarannya khususnya Bag Ops untuk menyiapkan semua perlengakapannya baik kesiapan personel, administrasi serta sarana prasarana pendukung sebagai bentuk kesiapan Polres Pacitan dalam mengamankan Pilgub Jatim.

Sebagaimana diketahui, setelah pendaftaran pasangan calon gubernur pada 10 Januari lalu, masa kampanye sendiri akan dimulai pada 15 Februari 2018 dan masa tenang dan pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018.

Adapun pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Serentak 2018 sendiri akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Sedangkan rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.

Di Jatim, Pilgub sendiri diikuti dua pasang calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Hanura.

Pasangan kedua adalah Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.