Ini Penjelasan Ketua DPRD Pacitan Terkait Anggaran Kunker yang Disoal Masyarakat

oleh -Dibaca 1.144 kali
Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono. (Foto: Sulthan Shalahuddin/Pacitanku.com)

Pacitanku.com, PACITAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan Ronny Wahyono angkat bicara terkait anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) yang akhir-akhir ini dikeluhkan oleh sejumlah elemen masyarakat.

Bahkan sejumlah elemen masyarakat sempat menyambangi kantor DPRD Pacitan pada Rabu (10/8/2022) untuk menanyakan dan meminta kejelasan serta mendorong pemangkasan anggaran kunker.

Baca juga: Audiensi dengan DPRD Pacitan, Sejumlah Elemen Minta Anggaran Kunker Dipangkas dan Dialihkan ke Infrastruktur

Saat dikonfirmasi awak media usai bertemu sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa, Ronny menjelaskan bahwa anggaran kunker sekitar Rp40 miliar itu bukan hanya milik lembaga DPRD.

“Jadi kalau yang disampaikan dalam salah satu media itu kan Rp 40 miliar satu anggaran DPRD, padahal itu kan tidak benar, saya harapkan teman-teman pers dalam menulis juga berdasarkan data yang ada, kan kasihan masyarakat kalau membaca, ternyata statement-nya salah, bahwa (yang benar, anggaran) Rp 40 miliar lebih itu untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD, (anggaran kunker) DPRD sendiri sekitar Rp 9 miliar (untuk) tahun 2022 ini,”jelas Ronny.

Lebih lanjut, Ronny menjelaskan kunjungan kerja itu terdiri dari kunker dalam dan luar daerah. Dan khusus untuk lembaga yang dipimpinnya, yakni DPRD, Ronny memastikan sudah dilakukan efisiensi anggaran.

“Kami sudah melakukan efisiensi, yang pertama terkait hotel, di Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 Tahun 2020 kan hampir mencapai Rp 3 juta, tapi kita maksimalkan Rp 1 juta, sehingga itu sudah menghemat anggaran,”tandas politikus Partai Demokrat (PD) Pacitan ini.

Kemudian terkait transportasi saat kunker, Ronny mengatakan kunker yang dilakukan DPRD Pacitan tidak memakai transportasi pesawat terbang, utamanya saat kunker luar daerah.

AUDIENSI. Elemen masyarakat dari mahasiswa dan konsorsium Aliansi Merah Putih Pacitan untuk Perbaikan Bangsa menggelar audiensi dengan DPRD Pacitan pada Rabu (10/8/2022) di Kantor DPRD Pacitan, Jalan A Yani nomor 22 Pacitan. (Foto: Sulthan Shalahuddin/Pacitanku)

“Jadi kita tidak pakai pesawat, pakai perjalanan darat, mobil, (lebih) irit karena satu mobil bisa 4 orang, jadi itu ada  penghematan yang sudah dilakukan di dalam perjalanan dinas itu sendiri, untuk tahun 2022 dan 2023 ini juga sama, sudah berlaku (efisiensi anggaran) semacam itu,”jelasnya.

Ronny memastikan dalam penganggaran untuk kunker, pihaknya sudah merencanakan anggaran agar tidak ada atau terjadi pemborosan.

“Memang tidak ada aturan yang mengikat harus berapa (anggaran) minimal dan (anggaran) maksimal, akan tetapi kita anggarkan sudah sesuai, tidak ada sisa anggaran, kalau kita misalkan anggarkan Rp 20 miliar, ternyata cuma terpakai Rp 10 miliar, kan akhirnya sisa 10 miliar, kan itu pemborosan,”paparnya.

Selain itu, Ronny mengatakan secara dampak dari kunker selama ini berdampak kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ronny juga memberikan contoh hasil kunker luar daerah yang memiliki dampak kepada masyarakat.

“Kita ambil contoh kemarin itu kayak persoalan guru PPPK lulus passing grade, mereka menyampaikan aspirasi ke DPRD, kemudian ditindaklanjuti dengan rakor teman-teman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pacitan di BKPSDM Provinsi di Kota Surabaya, itu kan membutuhkan biaya kunker luar daerah,”jelasnya.

Setelah itu, kata Ronny, kemudian ditindaklanjuti dengan konsultasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

“Akhirnya kami ke Kemen PANRB sama ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bersama dengan 4 perwakilan guru PPPK lulus passing grade tadi, itupun juga memakai anggaran kunker luar daerah, sifatnya konsultasi ke Kemen PANRB,”ujar Ronny.

Dari hasil itu, Ronny mengatakan ratusan guru lulus passing grade tersebut sudah diusulkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) untuk diangkat menjadi PPPK dan mendapatkan penempatan mengajar.

‘’Hasilnya, Alhamdulillah kita sudah koordinasi, Insyaallah 352 (guru lulus passing grade) sudah diusulkan ke Pemda, tinggal nanti kembali lagi penganggaran di Kabupaten, artinya pengawalan kami sudah di tingkat pusat dan Insyaallah sudah clear, karena kalau tidak dikawal, kadang input data itu bisa salah, kalau dicek disana sudah OK, berarti kan sinkron, itu salah satu contoh dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat,”beber Ronny.

Tak hanya persoalan guru PPPK lulus passing grade, Ronny juga mencontohkan dampak kunker yang dirasakan secara tidak langsung oleh masyarakat.

“Misalkan kemarin Komisi IV DPRD Pacitan kunker ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan juga ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, disana kita melihat pengajuan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) transfer pemerintah pusat ke daerah, itu kita kawal, kemarin ada 803 kegiatan yang dimasukkan ke aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) di pusat,”ujarnya.

Proses itu, kata Ronny, terus dikawal agar bagaimana Pacitan bisa sebanyak mungkin mendapatkan porsi belanja DAK fisik.

“Karena kembali lagi kepada hubungan antar manusia ya itu kan tetap harus kita kedepankan, sehingga ketika sana itu sudah kita datangi, kita sudah meminta penjelasan, minta bantuan, minta tolong, ‘tolong lah pak, Pacitan ini diperhatikan’, itu kan harapannya ada perhatiannya dari sana (Pemerintah pusat),”ujarnya.

Beda halnya, kata Ronny, jika hanya memasukkan data ke sistem komputer yang menurutnya itu hanya normatif.

“Lain halnya ketika ada pendekatan sosial, Insyaallah lebih banyak dampaknya secara tidak langsung kepada masyarakat, dan dampaknya kembali lagi secara tidak langsung ke infrastruktur,”tegasnya.

Contoh lain, kata Ronny, saat Komisi III DPRD Pacitan menyuarakan kepada Pemerintah pusat, agar bagaimana porsi alokasi anggaran pusat itu bisa dianggarkan untuk Pacitan terkait dengan pembangunan pasar daerah.

“Karena APBN itu haknya orang Pacitan, karena kalau nggak kita kawal, daerah lain sing dapat, itu kan rebutan, yang Provinsi pun juga sama, kita kawal, kemarin kita ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi terkait dengan pelebaran dan perbaikan jalan Arjosari-Purwantoro (Wonogiri), itu juga kita kawal,”tegasnya.

Mungkin, kata Ronny, banyak hal yang mungkin saja masyarakat tidak banyak yang tahu terkait dampak dari kunker, tapi Ronny meyakini ada dampak secara langsung atau tidak langsung.

“Banyak hal yang mungkin masyarakat tidak banyak yang tahu, tetapi Insyaallah kami harapkan ada dampak secara langsung maupun secara tidak langsung,”pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.