Audiensi dengan DPRD Pacitan, Sejumlah Elemen Minta Anggaran Kunker Dipangkas dan Dialihkan ke Infrastruktur

oleh -Dibaca 1,385 kali
AUDIENSI. Elemen masyarakat dari mahasiswa dan konsorsium Aliansi Merah Putih Pacitan untuk Perbaikan Bangsa menggelar audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pacitan pada Rabu (10/8/2022) di Kantor DPRD Pacitan, Jalan A Yani nomor 22 Pacitan. (Foto: Sulthan Shalahuddin/Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN – Sejumlah elemen masyarakat dari mahasiswa dan konsorsium Aliansi Merah Putih Pacitan untuk Perbaikan Bangsa menggelar audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pacitan pada Rabu (10/8/2022) di Kantor DPRD Pacitan, Jalan A Yani nomor 22 Pacitan.

Audiensi puluhan elemen masyarakat dan mahasiswa tersebut langsung diterima oleh Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono bersama sejumlah anggota DPRD Pacitan.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pacitan M Tonnis Dzikrullah dalam keterangannya kepada wartawan usai pertemuan tersebut menjelaskan tuntutan utama dalam pertemuan tersebut adalah pemangkasan pagu anggaran perjalanan dinas atau kunjungan kerja (Kunker) semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pacitan dialihkan ke anggaran infrastruktur.

“Kita pasrah ke teman-teman legislatif untuk mekanismenya, kalau ada mekanisme untuk mengubah anggaran tersebut kami sangat memohon untuk kemudian dialihkan (ke infrastruktur),”kata pria yang akrab disapa Tonnis ini.

Karena, kata dia, kalau berbicara dampak yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat adalah infrastruktur.

“Kita tidak menganggap bahwa perjalanan dinas itu tidak penting, tentu semua penting, tapi output yang dirasakan adalah infrastruktur, bukan hanya jalan, tapi juga masalah pendidikan dan sebagainya, itu poin tuntutan kami, sampel kita Tulakan, tapi ketika apa yang menjadi tuntutan kita itu goal, itu yang merasakan seluruh warga,”jelasnya.

Lebih lanjut, Tonnis menilai total anggaran perjalanan dinas dengan nilai Rp46 miliar menurutnya hal itu hanya beda tipis dengan anggaran infrastruktur.

“Rp 46 miliar kita tidak menilai itu fantastis atau besar atau tidak, karena sudah ada satuan harga tertentu, tapi melihat anggaran infrastruktur kok miris, memang secara nominal masih lebih besar, tapi beda anggaran sithik (sedikit, red),”tandasnya.

Dari hasil pertemuan, kata Tonnis, pihak DPRD belum bisa memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan oleh puluhan elemen masyarakat dan mahasiswa tersebut.

“Mereka belum bisa memberikan jawaban, akan dikomunikasian dengan pihak terkait, kami berhaap secepat mungkin ada jawaban, dan jika belum ada jawaban kita akan terus mendesak, kalau dirasa tuntutan kami 50 persen (anggaran perjalan dinas) dipangkas itu berat, monggo dipangkas berapa persen, yang penting ada pemangkasan,”pungkasnya.

Kunker luar daerah dinilai hanya hamburkan uang

Senada dengan Tonnis, Koordinator Konsorsium Aliansi Merah Putih Pacitan untuk Perbaikan Bangsa Akha mengatakan pagu anggaran perjalanan dinas di Pacitan cukup fantastis jika dibandingkan dengan anggaran perbaikan infrastruktur rakyat.

“Kalau misalkan tuntutan kami disepakati 50 persen uang rakyat itu dikembalikan kepada masyarakat itu akan lebih dirasakan, dibanding, mohon maaf, kunker luar daerah, kalau kunker di dalam daerah itu kan memang perlu, tilik warga itu kan penting, sebagai serap aspirasi,”jelasnya.

Akan tetapi, pria yang juga Ketua Asosiasi Rakyat Pacitan untuk Transparansi Anggaran (ARPTA) ini menilai kunker luar daerah hanya menghambur-hamburkan uang. Sebagai solusi, kata Akha, OPD terkait bisa menggunakan teknologi untuk berkomunikasi daripada kunker luar daerah.

“Intinya kami mendesak kepada pimpinan dewan dan seluruh pejabat daerah, lebih efisien dalam penggunaan uang rakyat, karena dari APBD Rp1,7 triliun, sudah dipangkas Rp 750 miliar untuk gaji pegawai yang tidak bisa diutak atik lagi, belum lagi tunjangan, muncul lagi (anggaran) perjalanan dinas, lalu kebagian berapa anggaran untuk rakyat?,”papar Akha.

Dan sebagai sampel, kata Akha, pihaknya menyoroti wilayah Tulakan dengan penduduk yang paling padat di Pacitan, namun infrastruktur di Kecamatan Tulakan dinilai belum memadai.

“Tulakan itu wilayah yang paling luas (di Pacitan), penduduknya paling padat, sekitar 80 ribu jiwa berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2020, tapi jalannya (di Tulakan) masih parah (kerusakannya), ini menjadi sorotan utama, dan ada 9 anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (DP) Tulakan, kami berharap Bapak Bupati, Bapak Pimpinan DPRD memberikan jawaban yang tegas, dan setelah itu anggaran perjalanan dinas bisa dipangkas,”pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.