KPK Imbau Pejabat di Pacitan tak Korupsi Agar Bisa Bermain dengan Cucu dan Bahagia

oleh -131.325 views
Sosialisasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Rabu (10/4/2019) di Gedung Karya Dharma Pacitan. (Foto: Diskominfo)

Pacitanku.com, PACITAN – Kepala Satuan Deputi Bidang Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Nur Cahyo mengimbau para pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan untuk tidak melakukan korupsi.

Hal tersebut disampaikan Arif saat menyampaikan pemaparan dalam Sosialisasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Rabu (10/4/2019) di Gedung Karya Dharma Pacitan.

Secara khusus, dia mengagumi  komitmen Pemda Pacitan yang berani mengundang KPK. Menurutnya hal itu sebagai sebuah nyali besar.

Arif menekankan komitmen Kepala Daerah setempat untuk melakukan kampanye antikorupsi di jajarannya harus didukung  semua jajaran di bawahnya, dengan mengutamakan delapan program yang telah diketahui bersama.

“Mengingat suasana hati yang selalu berubah-ubah. Jadi harus terus saling mengingatkan,” kata dia, seperti dikutip dari laman Pemkab Pacitan pada Kamis (11/4/2019).

Sementara, tim dari KPK lainnya, Nurdianto Eko Nugroho mengingatkan kepada para pejabat yang hadir tidak sekedar membuat program dan kegiatan, tapi bagaimana dapat menangkap esensi dari bahaya korupsi, baik secara pribadi atau berjamaah.

“Saya pikir semua punya cita-cita Soft Landing, kan? Dan betapa bahagianya bermain dengan cucu,”tukasnya.

Sementara, Bupati Pacitan Indartato menyampaikan mengapa dirinya mengundang para pejabat Pemkab hingga lingkup kecamatan dalam agenda tersebut. Dia mengungkapkan alasan utamanya adalah selamat dalam mengemban tugas agar harapan bersama untuk bermain dengan cucu dapat terlaksana.

Bupati, dalam kesempatan itu juga kembali menyampaikan terobosan Aplikasi “Lik In” dan “Wadule Pacitan” yang di pangku Diskominfo Pacitan.

Aplikasi tersebut, kata dia, dibuat agar semakin transparan, berhati-hati dan masyarakat dapat langsung memberi masukan terhadap penyelenggaraan yang dilaksanakan. “tata kelola pemerintahan yang baik supaya berhasil menyeluruh,” pungkasnya. (Diskominfo/RAPP002)