Pemerintah Diharapkan Perbaiki Sistem Perekrutan CPNS Guru Honorer

oleh -Dibaca 817 kali
Sartono saat menyerahkan bantuan di Trenggalek. (Foto: Adna)
Sartono saat menyerahkan bantuan di Trenggalek. (Foto: Adna)
Sartono saat menyerahkan bantuan di Trenggalek. (Foto: Adna)
Sartono saat menyerahkan bantuan di Trenggalek. (Foto: Adna)

Pacitanku.com, TRENGGALEK – Tidak jelasnya sistem perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dikeluhkan kalangan guru. Salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda, Trenggalek, Ulfa menyampaikan keluhannya seputar penerimaan CPNS untuk guru honorer yang dinilai tidak jelas hingga saat ini.

“Harapan saya pemerintah memperhatikan dan menjadikan syarat penerimaan CPNS dengan pengabdian 10 tahun supaya kami-kami guru honorer mempunyai kesempatan lebih besar menjadi PNS,” katanya dihadapan anggota DPR RI Daerah Pemilihan VII, Sartono Hutomo, Ahad (3/5/2015) di Trenggalek.

Selain itu, Ulfa juga merasa keberatan jika pemerintah menetapkan nilai rasio 15 anak tiap kelas di lingkungan kemenag untuk memperoleh atau mendapatkan dana sertifikasi guru. “Tentu kami keberatan, kalau seperti ini terus, kami guru honorer akan semakin tersisih dan jauh dari sejahtera,” tandasnya.

Selain menerima keluhan guru honorer, Sartono yang merupakan Anggota DPR-RI Fraksi Demokrat juga menampung keluhan kepala desa yang belum.bisa berbuat apa apa dengan UU no 6 2014 tentang desa,

Salah satu kepala desa setempat, Suyitno mengatakan bahwa desa tak mendapatkan dana tambahan 1,4 milyar seperti yang dijanjikan pemerintah.”Tetapi itu di hitung dari bengkok dan semua aset desa, terus gimana kita membangun, sehingga sampai sekarang kepala desa trenggalek belum ada yang membuat RAPBDes ,” tandasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Sartono berjanji menyampaikan hal tersebut k komisi 10 dan komisi 2 yang mmbidangi pendidikan dan pemerintahan desa.

Dalam kunjungan tersebut, Sartono juga akan memberikan bantuan kemasyarakatan ke pokmas jenar arum. “Insyaallah saya akan juga ikut sumbangsih dalam.pengembangan pokmas dan ekonomi masyarakat dengan mencarikan program PKBL dari BUMN,” kata Sartono. (Adna/RAPP002)