Pacitanku.com, PACITAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pacitan mengirimkan pesan peringatan keras bagi siapa pun yang berani menyalahgunakan uang negara di wilayah hukum setempat.
Dalam puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Gedung Gasibu Swadaya, Kepala Kejari Pacitan, Budi Nugraha, menegaskan komitmen institusinya untuk menggempur praktik rasuah tanpa toleransi sedikit pun.
Pihaknya memastikan penindakan hukum ke depan tidak hanya berfokus pada pemidanaan badan, tetapi juga prioritas pengembalian kerugian negara demi kepentingan rakyat.
Baca juga: Pacitan Gelar Lomba Seni Tari dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2025
Dalam sambutannya, Budi Nugraha menekankan bahwa Korps Adhyaksa di Pacitan kini bergerak pada dua jalur utama secara simultan, yakni pencegahan dan penindakan.
“Satukan Aksi Basmi Korupsi adalah seruan untuk kita semua, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga masyarakat. Kami di Kejaksaan Negeri Pacitan berkomitmen penuh untuk terus mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi bersama Forkopimda agar setiap kebijakan daerah berjalan tepat sasaran dan terhindar dari penyimpangan,” ujarnya.
Melalui fungsi intelijen serta bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), kejaksaan memperketat pengawasan dan pengawalan tata kelola anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diambil untuk memastikan setiap anggaran yang dikucurkan benar-benar tepat guna dan tepat mutu bagi pembangunan daerah.
Budi secara tegas memperingatkan oknum pejabat maupun pihak lain agar tidak coba-coba menyelewengkan dana publik.
“Kalau ada yang mencoba bermain-main dengan uang rakyat, kami akan masuk dan mengambil tindakan. Tidak ada pandang bulu. Siapa saja, dari lembaga mana saja, ketika sudah mencederai hak rakyat, akan kami tindak tegas tanpa kompromi,”jelasnya.
Ultimatum ini menjadi penanda bahwa kejaksaan tidak akan tebang pilih dalam menegakkan hukum di Kota 1001 Gua.
Lebih jauh, Budi memaparkan strategi penindakan yang akan diterapkan jajarannya, khususnya di bidang Pidana Khusus (Pidsus).
Ia menjelaskan bahwa orientasi penegakan hukum korupsi tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, melainkan memastikan pemulihan aset negara dan perbaikan sistem tata kelola agar korupsi tidak terulang kembali.
“Intinya kami ingin mengedepankan bagaimana kepentingan masyarakat banyak itu terlindungi. Bagaimana dalam setiap tindakan kami ada pengembalian kerugian keuangan negara yang bisa dikembalikan kepada negara. Jadi bukan semata-mata menghukum dengan tidak melihat daripada nilai tindak pidana yang dilakukan,”jelasnya.
Meski demikian, Budi memilih untuk tidak terlalu banyak mengumbar janji mengenai gebrakan awal masa jabatannya. Ia mempersilakan publik untuk melihat dan menilai langsung kinerja kejaksaan dalam waktu dekat.
“Di bidang penindakan, bidang Pidsus, dalam satu tahun ke depan nanti atau tahun 2026, masyarakat bisa melihat apa yang kami lakukan,”pungkasnya.
