Bupati Indartato Dinilai Gagal Penuhi Janji-janji Politiknya Pada Rakyat

oleh -13322 views
Handaya Aji

Pacitanku.com, PACITAN– Fenomena pertentangan antara eksekutif dengan legislatif di Kabupaten Pacitan, kembali terpancar. Persoalan tersebut dipicu kebijakan refoccusing APBD untuk penanganan coronavirus disease 2019 (COVID-19), yang dinilai tidak pro rakyat.

Anggota DPRD Pacitan dari Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, Handaya Aji, mengatakan, menjelang masa akhir jabatannya, Bupati Indartato, diharapkan bisa memenuhi janji-janji politiknya untuk rakyat.

“Di tahun-tahun terakhir ini, bupati seharusnya lebih konsentrasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sebab keberhasilan seorang bupati, bisa dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar. Seperti jalan, sarana air bersih dan lainnya,” ujar Handaya Aji, menyampaikan kritik pedas kepada mitra kerjanya, Ahad (17/5).

Menurut pria yang akrab disapa Yoyok ini, kondisi jalan kabupaten yang menjadi penghubung antar desa, banyak yang rusak dan belum ada pembangunan. Krisis air bersih juga menjadi momok yang selama ini masih menghantui masyarakat. Terlebih tak lama lagi, akan memasuki musim kemarau.

“Bencana kekeringan mulai mengintai. Namun Pemkab Pacitan seakan tutup mata,” tegasnya.

Yoyok mengajak, Bupati Indartato untuk bisa membuat sejarah yang baik bagi rakyat Pacitan, menjelang akhir masa jabatannya.

“Ditengah wabah coronavirus ini, Pak Bupati mestinya punya tim yang solid, untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat dan cepat, strategis dan pro rakyat,” tuturnya.

Sebagai contoh, lanjut dia, dalam penyusunan perubahan Perbup Penjabaran APBD 2020, Nomor 17 Tahun 2020, sebagai imbas adanya badai coronavirus. Perangkaan yang ditampilkan banyak kesalahan dan terkesan ceroboh.

Sedangkan perubahan kedua yang disampaikan ke DPRD pada pos belanja modal, hanya disisakan Rp 88 miliar lebih.

“Kesalahan ini tentu tidak sejalan dengan semangat Pak Bupati untuk memenuhi janji-janjinya yang berjiwa pro rakyat. Kami mendesak agar ada evaluasi terhadap kinerja tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), sebab kami mensinyalir ada ketidak kompakan dalam kinerja serta tidak bisa menterjemahkan program bupati dalam memenuhi janjinya kepada rakyat. Kinerja seperti ini akan membuat citra dan preseden buruk bagi bupati di akhir masa jabatannya,” kritiknya lantang.

Harapan rakyat untuk mendapatkan pembangunan yang layak, hanya sebatas mimpi.

“Kita bersama bergandengan tangan menghadapi wabah covid-19, namun tidak serta merta mengorbankan kepentingan rakyat,” tandasnya.

Pewarta: Yuniardi Sutondo
Editor: Dwi Purnawan