Pacitanku.com, PACITAN — Ketersediaan anggaran hingga Rp 25 miliar lebih untuk refoccusing percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pacitan, diduga tak sebanding dengan apa yang telah dilaksanakan di lapangan.
Menurut Handaya Aji, salah seorang anggota DPRD Pacitan dari Fraksi Gerakan Keadilan Pembangunan, dengan beranak-pinaknya jumlah pasien terpapar COVID-19, yang terus bertambah hingga enam orang tersebut, ia nilai sebagai pertanda kalau penanganan penyakit virus SARS-CoV-2 tersebut, tidak maksimal.
Terutama bagaimana sosialisasi gugus tugas kepada masyarakat, dinilai masih kurang maksimal.
Bukan hanya itu, pria yang akrab disapa Yoyok ini juga mendesak ke Bupati Indartato, agar secara gamblang mengumumkan pasien positif COVID-19 ke publik.
“Kalau hanya dengan istilah, klaster ini dan klaster itu, bagaimana masyarakat akan paham. Justru dengan keterbukaan informasi dari gugus tugas, masyarakat yang mungkin merasa pernah kontak langsung dengan pasien positif COVID-19, akan tergerak hati untuk melapor ke petugas kesehatan. Kalau hanya dengan istilah saja, masyarakat tidak akan mengerti. Apalagi yang berdomisili di pelosok desa,” jlentrehnya.
Dari sisi distribusi anggaran, Yoyok juga menelisik adanya keluhan di lapangan. Sebagai contoh soal sarpras kesehatan seperti masker misalnya.
Belum lama ini, lanjut dia, ada salah seorang camat yang meminta masker untuk dibagikan ke masyarakat, namun jawaban dari gugus tugas yang ada di pos BPBD Pacitan, masih akan dicarikan. Belum lagi personil keamanan, baik dari TNI maupun Polri, yang konon dikabarkan tidak ada serupiahpun insentif yang mereka dapatkan.
“Mereka (TNI/ Polri) hanya karena Merah-Putih, sehingga dengan suka rela melakukan pengamanan ditengah wabah coronavirus ini. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Sebab mereka (gugus tugas) mengelola uang rakyat. Namun fakta di lapangan tak sesuai harapan rakyat,” kritiknya lantang.
Pewarta: Yuniardi Sutondo
Editor: Dwi Purnawan
