Pacitanku.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memastikan pihaknya, bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kementerian Sosial dan masyarakat memastikan penutupan Dolly akan dilaksanakan besok, Rabu (18/6/2014). Penutupan tersebut maju satu hari dari jadwal semula yang akan digelar Kamis (19/6/2014).
Menurut politisi Partai Demokrat ini, rencana penutupan itu sudah final, artinya sudah tidak mungkin berubah lagi. Namun, Soekarwo juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan sempat meminta rencana penutupan tersebut diundur terlebih dahulu. Dengan alasan untuk kontrol sekitar 192 PSK yang diketahui positif mengidap HIV, yakni virus AIDS.
“Pertanyaan yang banyak ditujukan kepada kami mengerucut pada dua hal. Yang pertama, akan diapakan lokalisasi Dolly. Dan yang kedua, apakah penutupan tersebut sebenarnya hanya menyembunyikan kotoran di bawah karpet? Karena prostitusi kini makin terselubung,” jelas Soekarwo, dilansir dari JPNN, Selasa (17/6/2014).
Jawaban dari pertanyaan yang pertama adalah kewenangan wali kota Surabaya untuk mengaturnya. Mau dijadikan sebagai kawasan industri, kawasan permukiman, atau kawasan apa pun, itu adalah hak wali kota. Sementara, untuk pertanyaan nomor dua, yakni ke mana para PSK tersebut akan menyebar, Soekarwo mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan semua pihak.
“Seperti saat menerima perwakilan BEM mahasiswa beberapa waktu lalu. Mereka menanyakan hal serupa dan ganti saya tanya kenapa kalian-kalian tidak datang dengan membawa konsep pendampingan yang konkret. Saya pasti akan mau mengakomodasi bila kalangan mahasiswa bisa menjadi pendamping agar para PSK ini tidak kembali ke jalan semula,” ucapnya.
Ia mengakui bahwa yang paling berbahaya dari lokalisasi adalah rusaknya mental PSK. Karena terbiasa mendapatkan uang dengan cara yang relatif mudah, ketika bekerja halal (mereka pun gampang menyerah. “Makanya, kami melakukan koordinasi dengan pemkot/pemkab untuk melakukan pendampingan dari daftar nama PSK yang telah dipulangkan. Mereka tetap harus dibantu agar bisa meninggalkan masa lalunya yang kelam,” tuturnya.
Menurut Soekarwo, pelacuran bukan sebuah solusi masalah sosial, akan tetapi merupakan jaring lingkaran setan yang harus segera diputus. “Jauh lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya,” tegas pria yang akrab dipanggil Pakdhe Karwo ini.
Pemprov Jatim pun telah mencairkan dana untuk para mucikari. Hal itu diungkapkan Gubernur Jatim Soekarwo seusai sidang paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK di gedung DPRD Jatim kemarin (16/6). Total ada 311 mucikari yang kami data untuk diberi ganti rugi,” ujarnya. Tiap mucikari tersebut akan mendapatkan Rp 5 juta untuk modal usaha lainnya.
Soekarwo menyebutkan bahwa Kementerian Sosial telah mencairkan anggaran Rp 8 miliar sebagai ganti rugi terhadap para pekerja seks komersial (PSK). “Sedangkan Pemkot Surabaya sebagai ujung tombak sekaligus untuk penataan wilayah pasca penutupan lokalisasi tersebut,” pungkas Pakdhe Karwo.
Redaktur : Robby Agustav
