Pacitanku.com, PACITAN – Inspektorat Pacitan mengungkap temuan krusial terkait tingginya kerawanan korupsi dana desa yang berakar dari lemahnya pengawasan internal di tingkat pemerintahan desa.
Inspektur Kabupaten Pacitan, Mahmud, membeberkan bahwa celah penyelewengan kerap terjadi pada posisi bendahara yang kurang mendapat kontrol ketat dari kepala desa maupun sekretaris desa.
“Yang kalau di desa itu rata-rata itu kurang pengawasan atau sistem pengendalian intern oleh kepala desa maupun sekdes terhadap bendahara itu kurang,”kata Mahmud dalam wawancaranya dalam siniar Kertas Kosong episode 61 Pacitanku TV, dikutip pada Senin (3/8/2026).
Lebih lanjut, pimpinan Inspektorat Pacitan tersebut menegaskan bahwa kepala desa tidak boleh merasa sungkan (pekewuh) kepada bendaharanya sendiri dalam urusan pengawasan dana desa.
Kepercayaan penuh tanpa evaluasi administrasi justru membuka pintu lebar bagi tindak pidana korupsi dana desa.
Jika ditemukan indikasi kerugian negara dalam pengelolaan keuangan, Inspektorat Pacitan sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengedepankan fungsi pembinaan.
Para terduga pelanggar diberikan waktu 60 hari usai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan untuk mengembalikan kerugian negara. Namun, Mahmud memberikan peringatan keras jika langkah persuasif tersebut diabaikan.
“Kita bina dulu memang semaksimal mungkin. Maka guyonan kita: semaksimal mungkin kita bina, kalau enggak bisa dibina, ya dibinasakan. Mau tidak mau kita kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH),” tegas mantan ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) Pacitan tersebut.
Melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko, komitmen Inspektorat Pacitan diharapkan mampu menekan angka kerugian negara di masa mendatang.
Pengawalan dan pembinaan yang terintegrasi ini menjadi langkah konkret Inspektorat Pacitan agar dana desa benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat, bukan masuk ke kantong oknum aparatur desa.
Video Cara Lapor Pungli! Bersama Inspektur Pacitan | Kertas Kosong Ep. 61
