Pacitanku.com, PACITAN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan menaruh harapan besar dan menuntut gebrakan nyata dari Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Pacitan yang baru dilantik, Khemal Pandu Pratikna, untuk menuntaskan sejumlah masalah krusial di sektor pendidikan daerah.
Tuntutan penyelesaian masalah Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan anggaran, dan isu perundungan (bullying) ini menjadi prioritas utama dalam seratus hari kerja.
Ketua Komisi II DPRD Pacitan, Rudi Handoko, menyebut bahwa kepemimpinan baru harus segera melakukan pemetaan masalah, terutama terkait kekurangan tenaga kependidikan dan pengerjaan proyek revitalisasi yang berpacu dengan musim hujan.
“Terkait dengan kepala dinas pendidikan yang baru Bapak Khemal Pandu Pratikna, harapan kami Komisi II di dalam kepemimpinan beliau dalam membawa perubahan dan peningkatan mutu pendidikan di Pacitan,”kata Rudi, Jumat (31/10/2025) di Pacitan.
Salah satu isu mendesak yang disoroti adalah kekurangan SDM di tingkat dasar dan menengah. Rudi Handoko mengungkapkan, kekurangan kepala sekolah SD mencapai 86, sementara di tingkat SMP kekurangan 5 kepala sekolah.
Baca juga: Soroti Kasus Bullying Pelajar, DPRD Pacitan Desak Dinas Pendidikan Evaluasi Program Pencegahan
Selain itu, ia menyoroti sekitar 600 guru PAUD yang belum memenuhi standar akademik S1, padahal undang-undang mengisyaratkan adanya kesesuaian akademik.
Komisi II juga mendesak evaluasi segera terhadap anggaran revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Mengingat kondisi sudah memasuki musim penghujan, pengawasan ketat dan kecermatan dalam pelaksanaan swakelola menjadi vital.
“Dan terpenting dalam waktu dekat ini harus segera melakukan evaluasi anggaran revitalisasi yang dari pusat baik TK, SD, SMP yang sekarang ini sedang proses pengerjaan karena kondisi sudah masuk ke penghujan,” tegas Rudi.
Ia menekankan pentingnya pendampingan dari dinas, konsultan pengawas, dan perencana agar pemanfaatan anggaran maksimal. Komisi II tidak ingin anggaran pusat tersebut kurang maksimal dalam pemanfaatannya.
Selain masalah kekurangan SDM dan sarana prasarana yang rusak ringan hingga berat, Komisi II meminta Kadindik baru segera mengambil langkah nyata terkait isu perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
Secara keseluruhan, Komisi II berharap seluruh program dan kegiatan Dinas Pendidikan berfokus pada indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menantikan gebrakan baru dari Kadispendik yang baru dalam 100 hari ke depan.
“Kami berharap yang pertama segera melakukan koordinasi linsek (lintas sektor) di mana kegiatan tersebut sangat-sangat mendesak dan harus segera dilakukan sosialisasi yang melibatkan daripada lintas sektor yang ada,”kata legislator Partai Demokrat ini.
