Pacitanku.com, PACITAN — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan, Arif Setia Budi, menanggapi tuntutan mahasiswa terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Darsono yang dianggap masih kurang memuaskan.
Ia berjanji akan terus mengawal dan menekan pihak rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih cepat dan ramah kepada masyarakat.
Janji ini disampaikan pria yang akrab disapa ASB ini saat dikonfirmasi awak media, usai menemui massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pacitan saat berdemonstrasi di Gedung DPRD Pacitan, Sabtu (30/8/2025).
Sebagaimana diketahui, aksi ini menyoroti sepuluh tuntutan utama, salah satunya adalah perbaikan sektor kesehatan dan perbaikan pelayanan di di RSUD Pacitan.
ASB tidak menampik adanya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan di RSUD dr. Darsono.
“Aspirasi mengenai kesehatan, khususnya di RSUD, kami menerima banyak keluhan dan komplain terkait pelayanan. Ini memang masalah klasik,”kata ASB.
Baca juga: DPRD Pacitan Siap Perjuangkan Aspirasi Mahasiswa, Dukung RUU Perampasan Aset dan Tangani Keluhan PBB
Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Pacitan berasal dari RSUD, sehingga retribusi yang dihasilkan seharusnya dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas.
Ia menekankan perlunya perumusan kebijakan baru untuk menjamin pelayanan yang berkualitas.
“Jika gedungnya sudah bagus tetapi peralatannya masih kurang, setidaknya pelayanannya harus bagus. Kami menginginkan pelayanan yang berkualitas dan cepat,”ujarnya.
Selain itu, ASB juga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus berkoordinasi agar pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik dan cepat. Kami tidak akan menutup mata terhadap keluhan masyarakat, seperti pelayanan yang kurang bagus, kurang ramah, atau kurang cepat,”jelasnya.
Lebih lanjut, ASB mengungkapkan bahwa Komisi II DPRD Pacitan sebagai mitra RSUD dr Darsono sebenarnya rutin mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) setiap tiga bulan untuk membenahi pelayanan.
“Namun, karena keluhan masyarakat sudah mencapai puncaknya, kami akan lebih menekankan agar perbaikan pelayanan benar-benar diterapkan dan diimplementasikan, bukan hanya sekadar diucapkan baik-baik saja di depan anggota DPRD,”tutupnya.
