DPRD: Kemandirian Fiskal Pacitan Belum Kuat, PAD Harus Digenjot

oleh -Dibaca 228 kali
Ketua Komisi III DPRD Pacitan Anung Dwi Ristanto. (Foto: Sulthan Shalahuddin/Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN – Ketua Komisi III DPRD Pacitan Anung Dwi Ristanto menyoroti kondisi fiskal di Pacitan yang belum sepenuhnya kuat. Hal itu disampaikan oleh Anung usai rapat paripurna penetapan Raperda APBD Pacitan tahun 2023, baru -baru ini.

“Di Pacitan, APBD itu Rp1,6 triliun yang kita tetapkan, itu PAD kita hanya di angka Rp165 miliar atau hanya 10 persen dari total APBD, artinya apa? bahwa kemandirian fiskal kita itu belum sepenuhnya kuat dan PAD belum sepenuhnya bagus,”kata Anung.

Baca juga: Pacitan Fokuskan Tambah Potensi Pendapatan dari Sektor Pajak

Dengan kondisi tersebut, Anung menyebut jika ada kebijakan yang bergeser, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bisa merasa kesulitan.

“Artinya kalau katakan ada kebijakan yang dalam hal ini sedikit saja bergeser, maka Pemda akan merasa kesulitan, hajat hidup kita selalu bertambah, perkembangan bertambah, kebutuhan bertambah tapi pendapatan kita turun, karena kebijakan pemerintah pusat,”jelasnya.

Lebih lanjut, Anung mengungkapkan kondisi itu menjadi pelajaran bagi Pemkab, bersama DPRD Pacitan untuk lebih concern dengan peningkatan PAD.

“Dengan satu harapan jika PAD meningkat maka kita fiskal kita kuat dan kita tidak lagi terancam dengan resesi dan juga perubahan kebijakan dari pusat, itu menjadi concern saat itu salah satunya ya urusan PAD,”tandas politikus Partai Demokrat ini.

PAD sendiri, kata Anung, saat ini garis besarnya hanya dua, yaitu terkait dengan pajak dan juga kaitan dengan retribusi.

“Kalau PAD kita juga proyeksikan naik, dari tahun 2022 yang Rp 165 miliar itu kita proyeksikan di tahun 2023 naik menjadi hampir Rp200 miliar, sehingga ada sekitar Rp 40 miliar untuk kita diupayakan di tahun 2023 besok sebagai salah satu cara menjawab dari kondisi ini,”ungkapnya.

Di sisi lain, Anung mengatakan postur APBD mengalami penurunan sekitar Rp 50 miliar. Di sisi lain, jika melihat belanja daerah, ada sejumlah kenaikan belanja seperti belanja pegawai hingga barang dan jasa.

“Lebih jauh daripada itu, ketika kita melihat belanja belanja pegawai kita naik, kurang lebih Rp700 miliar sekian, Rp 1,6 triliun tinggal barang jasa, belum lagi belanja barang jasa, total belanja operasi Rp1,2 triliun, berarti kisaran Rp300-400 miliar untuk membangun Pacitan,”paparnya.

Keterbatasan itu, kata Anung, tentu membutuhkan pemikiran oleh Pemkab bagaimana meningkatkan PAD di Pacitan.

“(Kondisi) itu kan tidak mudah dan itu butuh pemikiran, tantangan, bagaimana belanja terus meningkat, PAD ya tidak sepenuhnya baik, kalau mau ya kita genjot dari bawah, ini tantangan,”pungkasnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.