Pacitanku.com, PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan menandatangani kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur.
MoU tersebut adalah tentang pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemkab Pacitan.
Penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid, Jumat (27/8/2021).
Dalam sambutanya, Bupati mengatakan, melalui kesepakatan bersama ini akan mempererat kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jatim dalam melaksanakan pengelolaan kebijakan keuangan publik di Kabupaten Pacitan.
“Saya berharap dengan terlaksananya kesepakatan bersama ini dapat meningkatkan hubungan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penyelenggaraan laporan keuangan yang akuntabel,”kata Bupati dikutip dari laman Humas Pemkab Pacitan.
Lebih lanjut, Bupati juga meminta Kepala Perangkat Daerah terkait untuk segera menindaklanjuti dan proaktif dalam memberikan data dan informasi keuangan publik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan bersama.
Sementara, menurut Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Taukhid, kesepakatan bersama meliputi pertukaran data dan informasi keuangan publik di wilayah Kabupaten Pacitan.
Selain itu juga kerjasama penguatan koordinasi penyelenggaraan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya pelaku pengelolaan keuangan di wilayah Kabupaten Pacitan.
“Bagi kami MoU ini adalah bagian dari deklarasi bahwa ada hak-hak pak bupati dan jajaran di Pemkab Pacitan terhadap kami dalam pegelolaan kebijakan fiskal pemerintah,” katanya
Taukhid berharap, melalui MoU ini kordinasi dan komunikasi berjalan semakin baik sehingga implementasi kebijakan fiskal juga berjalan lancar.
