Menteri Era Soeharto ini Ajak Aparatur Sukseskan Pengentasan Kemiskinan di Pacitan

oleh -0 Dilihat
Ketua Yayasan Damandiri bersama Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. (Foto: Mulyono)
Ketua Yayasan Damandiri bersama Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. (Foto: Mulyono)
Ketua Yayasan Damandiri bersama Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. (Foto: Mulyono)

Pacitanku.com, PACITAN – Pembina Yayasan Damandiri, Prof Dr Haryono Suyono mengajak seluruh elemen apratur pemerintah daerah (Pemda) di  Kabupaten Pacitan untuk menyukseskan program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertajuk Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut diungkapkan Menko Kesra era Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Soeharto ini saat bersilaturahmi dengan jajaran aparatur pemerintah kabupaten Pacitan, Senin (5/12/2016) di Pacitan.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Bupati Pacitan Indartato, Wakil Bupati Yudi Sumbogo, para camat se-Kabupaten Pacitan, serta seluruh jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Pacitan.

“Kami mengajak agar seluruh aparat pemerintah daerah untuk mensukseskan program yang ditargetkan PBB,  yaitu Sustainable Development Goals, terutama pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan di Pacitan,”ungkapnya.

Lebih lanjut, Haryono yang juga pembina Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) ini berharap program SDG’s, terutama pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan di Kabupaten Pacitan bisa diselesaikan sebelum tahun 2030 yang akan datang.

Sebagai informasi, SDGs adalah kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) di mana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs.

SDGs diharapkan bisa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua negara manapun. SDGs juga bertujuan mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan. Selain itu, target SDGs adalah menjamin adanya kehidupan yang sehat, serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

Indonesia sendiri menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan dalam skala kecil atau social economic development dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik.

Selama ini, Pemkab Pacitan sendiri terus berupaya mengentaskan kemiskinan di Pacitan dengan cara menggencarkan program gerakan terpadu menyejahterakan masyarakat Pacitan (Grindulu Mapan).




“Kemiskinan menjadi prioritas program pembangunan di tingkat nasional maupun di daerah. Selain itu, tugas pemerintah menyediakan berbagai pelayanan, baik kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur serta pemberian bantuan,” kata Bupati Indartato.

Lebih lanjut, Indartato menyebut bahwa saat ini jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Untuk itu, Pemkab Pacitan memiliki komitmen kuat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat, dan provinsi.

“Salah satu bentuk dukungan yang dilaksanakan Pemkab Pacitan, yaitu adanya program Grindulu Mapan yang merupakan bentuk sinergitas program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah, swasta dan masyarakat,” tandasnya.

Selama ini, kata Indartato, pemkab fokus pada pengurangan penduduk miskin yang berada pada desil 4. Apabila fokus percepatan penanggulangan kemiskinan di fokuskan pada warga yang berada di desil 1, bisa dipastikan jumlah penduduk miskin di Pacitan akan berkurang signifikan.‘’Karena hidup warga yang berada di desil 4 sesuai pemutakhiran data terpadu oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tersebut berada dekat dengan garis kemiskinan,’’ ujarnya.

Indartato mengaku, masalah kemiskinan ini tidak dapat dipecahkan sendiri oleh pemkab. Melainkan perlu mendapatkan dorongan dari pemprov dan pemerintah pusat. Karena sejak dulu masalah yang dihadapi oleh pemerintah itu adalah kependudukan serta kemiskinan. 

Indartato menyampaikan bahwa prosentase penduduk miskin di Pacitan, dinilainya masih cukup tinggi. Pada tahun 2010 lalu, prosentase penduduk miskin di Pacitan mencapai 19,50 persen, serta menempati urutan ke 32 dari 38 kabupaten/kota di Jatim.

Selanjutnya, Indartato menyampaikan ada penurunan angka kemiskinan di Pacitan. Pada tahun 2011, dari level 19 persen turun menjadi 18,13 persen, tahun 2012 turun menjadi 17,23 persen.

Sementara pada tahun 2013 kembali turun diangka 16,66 persen, dan pada tahun 2014 lalu berada di posisi 16,18 persen.”Angka tersebut masih di atas persentase penduduk miskin Jatim, yaitu 12,28 persen, serta angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,96 persen pada tahun 2014,” pungkasnya.

Selain angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi naik 0,48 persen dan indek pembangunan manusia (IPM) naik menjadi 0,36 persen. Namun demikian, prosentase jumlah penduduk miskin di Pacitan menempati urutan teratas dibandingkan dengan daerah tetangga. Seperti Kabupaten Madiun 12,04 persen, Ngawi 14,88 persen, Magetan 11,8 persen, dan Ponorogo sebesar 11,53 persen. (RAPP002)