Pemkab Pacitan Akan Optimalkan Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

oleh -Dibaca 1.543 kali
Salah satu SLB di Pacitan. (Foto : kemdikbud)
Salah satu SLB di Pacitan. (Foto : kemdikbud)
Salah satu SLB di Pacitan. (Foto : kemdikbud)
Salah satu SLB di Pacitan. (Foto : kemdikbud)

Pacitanku.com, PACITAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan berkomitmen mewujudkan layanan pendidikan bagi seluruh anak termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus (ABK). Rencana Pemkab ini tentu menjadi angin segar bagi ABK, mengingat masih banyak anak usia sekolah namun berkebutuhan khusus, tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak.

Rencana optimalisasi layanan Pendidikan ABK ini disampaikan Bupati Pacitan Indartato usai membuka sosialisasi grand design pendidikan inklusi 2013-2017 di Pacitan, baru – baru ini. Keseriusan pemerintah ini lanjut Bupati, tertuang dalam peraturan bupati yang isinya mengatur pendidikan inklusi.

“Harapanya, dengan sarana dan prasarana yang baik serta didukung tenaga pendidik yang ahli dibidangnya, anak-anak ABK dapat menempuh pendidikan layak. Sehingga program sekolah untuk semua dapat terpenuhi,” katanya, dilansir dari laman resmi Pemkab Pacitan, Kamis (27/11/2014).

Menurut Indartato, tantangan terberat yang harus dihadapi adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga guru inklusi. Belum lagi fakta masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi kondisi putra putrinya yang berkebutuhan khusus. Tak jarang, karena berbagai alasan, orang tua memilih mendidik sendiri anaknya dirumah.

Senada dengan Bupati, Kepala Dinas Pendidikan Pacitan Sakundoko. Menyampaikan bahwa di Kabupaten Pacitan lembaga pendidikan inklusi memang masih jauh dari harapan. Dari 12 kecamatan baru ada 3 lembaga pendidikan khusus untuk ABK. Sementara dari data yang masuk masih terdapat 168 anak usia sekolah tidak dapat menikmati bangku sekolah karena jauhnya akses pendidikan.

Untuk itu lanjut Sakundoko, Pemkab Pacitan telah membuat rencana induk bagi pendidikan inklusi ini. Untuk langkah awal pihaknya, menunjuk lembaga sekolah umum ditiap kecamatan untuk menampung anak difabel.

“Masih masing jenjang pendidikan diambil satu lembaga, sedangkan tenaga pendidik, diambilkan dari guru umum namun mereka disekolahkan khusus selama enam bulan dengan biaya dari pemerintah,” ungkapnya.

Diketahui, sosialisasi grand design pendidikan inklusi ini merupakan salah satu upaya untuk memperjuangkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan layak. Dengan rumusan yang baik maka diharapkan anak berkebutuhan khusus dapat mengembangkan diri dan produktif layaknya anak normal lainya.(Riz/RAPP002)