Pacitanku.com, PACITAN – Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan yang digagas Presiden Jokowi, bakal berdampak sangat signifikan terhadap kemajuan Pacitan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pacitan Yudi Sumbogo pada Jumat (24/1/2020).
Menurut Yudi Sumbogo, perlu diketahui, selama ini Pacitan dikenal dengan sebutan adoh ratu, cedak watu (jauh dari kekuasaan/raja, namun dekat dengan bebatuan).
Ini sebagai cerminan bahwa di kota kelahiran Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut banyak tersimpan kekayaan alam, utamanya bebatuan. Baik batu mulia yang dikenal dengan akik kalsidon maupun bebatuan alam yang kekerasannya tak disangsikan lagi.
Bukan hanya itu, lanjut Yudi, Pacitan juga dikenal sebagai kawasan kars pegunungan kapur. Sebab itulah produksi gamping di Pacitan sangat dikenal dari sisi kualitasnya.
“Sementara di Kalimantan, jarang ditemukan bebatuan. Tanahnya lembek, sehingga untuk membangun ibu kota tentu kebutuhan batu alam sangat tinggi. Itulah yang saya katakan kenapa dengan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan, Pacitan ikut terdampak. Sebab tidak menutup kemungkinan, suplai batu akan diambil dari Pacitan, begitupun dengan batu gamping sebagai bahan campuran semen. Tentu perekonomian masyarakat akan tergerak lebih masif lagi,” tuturnya.
Lebih lanjut mantan anggota DPRD Pacitan dari Fraksi Partai Demokrat ini mengungkapkan, selama ini lalu-lintas kapal tongkang pengangkut batu bara dari Kalimantan ke Pacitan, yakni menuju lokasi PLTU Jatim II di Sudimoro, sudah berjalan lancar. Bahkan setiap harinya ribuan ton batu bara hilir mudik melalui jalur laut.
“Tentunya dari sisi moda transportasi, tidak ada masalah. Dari Kalimantan ke Pacitan mengantar batu bara. Nanti pulang dari Pacitan ke Kalimantan, bisa mengangkut bebatuan guna keperluan pembangunan di sana. Potensi bebatuan kita ada jutaan ton,” terang Wabup Yudi memberikan ilustrasi.
Sementara itu perlu diketahui, mega proyek PLTU berdaya 2×235 MW di Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, dibangun pada era pemerintahan Presiden SBY dan Bupati Suyono.
Pemerintah pusat saat itu menggelontorkan anggaran senilai Rp 6,5 triliun guna pembangunan konstruksi pembangkit listrik tenaga uap tersebut.
Adapun pelaksana proyek dipercayakan pada PT Dongfeng, salah satu perusahaan jasa konstruksi dan mekanikal elektrikal asal China yang berhasil memenangi tender kala itu.
Pewarta: Yuniardi Sutondo
Penyunting: Dwi Purnawan
