Tanah Longsor 210 Kali Landa Pacitan Selama 2017

oleh -Dibaca 1.908 kali
DORONG. Satu unit kendaraan didorong warga melintas longsor di Tegalombo pada 6 April 2017 lalu. (Info Pacitan)
DORONG. Satu unit kendaraan didorong warga melintas longsor di Tegalombo. (Info Pacitan)

Pacitanku.com, PACITAN – Bencana tanah longsor menjadi bencana yang paling sering melanda Pacitan. Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, hanya dalam sepekan, telah terjadi 46 bencana longsor di Pacitan.

Angka tersebut menambah rentetan 165 bencana tanah longsor yang telah terjadi sejak awal tahun 2017. Hingga saat ini, total kejadian longsor sudah 210 kali ‘’menyapa’’beberapa wilayah di Pacitan.

‘’Biasanya, memang ada peningkatan setiap awal hingga pertengahan tahun. Kemarau mulai menurun, dan akan kembali meningkat November-Desember mendatang,’’ ujar Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Pujono, kemarin.

Dari 46 bencana longsor yang terjadi sepanjang pekan lalu, paling banyak menyerang Kecamatan Tegalombo. Ada 35 rumah yang terdampak bencana tersebut. Selain itu, longsor juga terjadi di tiga desa di Bandar, serta satu desa di Tulakan.




Menurut Pujono, gunturan material longsor paling banyak menerjang rumah penduduk, serta infrastruktur jalan. Wajar, lantaran kebanyakan jalan dan pemukiman berada di lereng-lereng bukit. Jaraknya juga terlampau dekat dengan tebing. ‘’Kriteria kerusakan mulai dari ringan sampai sedang. Beruntung tidak ada yang sampai berat,’’ katanya.

Sejauh ini, tiga wilayah yang paling rawan longsor menurut Pujono, yakni Tulakan, Kebonagung, dan Tegalombo. Khusus Kecamatan Pacitan Kota, wilayah yang tergolong rawan adalah Desa Purworejo.

Bahkan, Pujono berani menyebut desa tersebut satu-satunya yang kini sudah digolongkan sebagai zona merah rawan longsor. Penggolongan status tersebut berdasarkan hasil penelitian PVMBG Bandung, yang Februari lalu meninjau desa tersebut. ‘’Hasil penelitian mereka menyebut Purworejo, khususnya di lokasi rumah 19 KK, itu tidak layak huni. Mereka harus relokasi,’’ terangnya.

Persoalannya, warga harus mengandalkan duit pribadi untuk menyediakan lahan relokasi. Diluar penyediaan lahan, Pujono menyebut pemkab akan memberi bantuan. Namun, bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk tunai, melainkan berupa material bangunan melalui program Grindulu Mapan.

Sejauh ini, yang sudah siap menyediakan lahan baru 4 KK. Lainnya, masih belum memberi keputusan. ‘’Begitu mendapat informasi itu, langsung kami komunikasikan dengan warga dan perangkat desa. Sebab mereka juga yang berhak memutuskan, mau pindah atau tidak,’’ katanya.

Sumber: Radar Madiun