Genjot Produksi Perikanan, Pemkab Pacitan Upayakan Kesejahteraan Nelayan

oleh -10876 views
Kapal nelayan dan jala penangkap ikan mangkrak di Pantai Tamperan. (Foto : Dok.Pacitanku)
Kapal nelayan dan jala penangkap ikan mangkrak di Pantai Tamperan. (Foto : Dok.Pacitanku)
Kapal nelayan dan jala penangkap ikan mangkrak di Pantai Tamperan. (Foto : Dok.Pacitanku)
Kapal nelayan dan jala penangkap ikan mangkrak di Pantai Tamperan. (Foto : Dok.Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan terus mengupayakan kesejahteraan nelayan di perairan Pacitan. hal ini ditujukan agar program peningkatan produksi perikanan di kota seribu satu goa tersebut bisa terus dicapai. Selain itu, pengembangan perikanan yang berbasis kelestarian sumber daya juga menjadi tujuan utama.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pacitan dalam wawancara khusus dengan Portal Pacitanku, Ahad (8/3/2015) kemarin. Menurut Bambang, pihaknya juga terus melakukan pendampingan kepada nelayan di Pacitan dalam proses pengembangan perikanan di daerah.

“Semuanya berproses, solusi diupayakan oleh semua, Pemerintah Pusat, Propinsi, Pemkab dan masyarakat, karena supergoalnya adalah kelestarian sumberdaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Proses tersebut, imbuh Bambang, memang tidak mudah, namun setidaknya Pemkab Pacitan dan Masyarakatnya telah memulai. “Berbagai bantuan terus kita upayakan, diantaranya bantuan langsung berupa skema pemberdayaan usaha mina pedesaan (PUMP), bantuan sarana tangkap (kapal s/d 30 GT), alat tangkap dan alat bantu penangkapan (jaring, pancing, rumpon),alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, budidaya perikanan,” jelas Bambang.

Selain modal langsung, Pemkab melalalui DKP juga memberikan bantuan tak langsung, sepertipensertifikatan hak atas tanah nelayan, penyambungan listrik untuk rumah nelayan, perumahan nelayan dan berbagai pembangunan insfrastruktur lainnya.

“ Ditinjau dari software, konsep pembangunan minapolitan, RPJMD, renstra dan berbagai regulasi yang lain, diupayakan sedemikian rupa berpihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat kelautan dan perikanan. Tidak bisa sepihak, ibarat koin uang satu sisi hilang menjadi tidak ada harganya, artinya pemerintah dan masya harus bahu membahu untuk mewujudkan tujuan bersama,” pungkasnya. (DPPP001)