Pacitanku.com, PACITAN — Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Arif Setia Budi, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Pacitan karena penganggaran untuk pembangunan infrastruktur belum bisa dilakukan secara maksimal.
Keterbatasan ini terjadi akibat adanya penyesuaian kebijakan fiskal dari pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah, termasuk untuk pos perbaikan jalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Arif Setia Budi saat menjadi narasumber dalam program siniar Kertas Kosong yang ditayangkan di kanal YouTube Pacitanku TV baru-baru ini.
Ia mengakui bahwa aspirasi tertinggi yang selalu disampaikan warga saat bertemu wakil rakyat adalah keinginan agar kondisi jalan menjadi bagus.
Infrastruktur fisik memang menjadi kebutuhan yang paling terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Namun, tantangan anggaran saat ini membuat pemerintah daerah harus memutar otak lebih keras.
Politisi Partai Demokrat tersebut menjelaskan bahwa kebijakan fiskal di era Presiden Prabowo memiliki perbedaan dibanding periode sebelumnya.
“Fokus pemerintah pusat saat ini banyak tersedot untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan realisasi janji politik seperti program Makan Bergizi Gratis, KDMP, hingga Sekolah Rakyat,”kata pria yang akrab disapa ASB itu.
Hal ini berimbas pada pengurangan transfer kas ke daerah, termasuk dana spesifik grant untuk Pekerjaan Umum (PU) yang selama ini menjadi tumpuan perbaikan infrastruktur.
Kendati demikian, Arif menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menyerah atau sekadar mengeluh dengan kondisi tersebut.
Penyesuaian anggaran ini harus dipahami sebagai upaya mensukseskan program nasional yang juga bertujuan untuk kebaikan masyarakat luas.
Ia memastikan DPRD Pacitan terus berupaya agar pos anggaran infrastruktur tetap tersedia, meskipun persentasenya belum mampu mencapai angka ideal 40 persen dari total anggaran daerah.
Arif menambahkan bahwa sistem pemerintahan saat ini yang bersifat semi-desentralisasi menuntut kepiawaian seorang pemimpin dalam mengatur anggaran.
Otonomi daerah tidak lagi bermakna kewenangan penuh, sebab dana transfer dari pusat sudah memiliki persentase peruntukan yang baku.
Oleh karena itu, strategi kolaborasi menjadi kunci untuk menutupi kekurangan anggaran daerah.
“Kami terus mendorong pembangunan koneksi dengan pemerintah provinsi, pihak swasta, hingga pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR),”paparnya.
Di penghujung keterangannya, Arif meminta pengertian masyarakat bahwa tidak semua anggaran bisa dialokasikan untuk fisik karena sektor lain juga memerlukan perhatian agar pembangunan berjalan seimbang.
“Kami berkomitmen untuk terus mencari solusi alternatif agar perbaikan jalan dan infrastruktur vital lainnya di Pacitan dapat terus berjalan meski di tengah keterbatasan fiskal yang ada,”pungkasnya.
