Sambangi Gedung DPRD, Ratusan Mahasiswa Desak Perbaikan Layanan Publik di Pacitan

oleh -178 Dilihat
Ratusan mahasiswa PMII dan elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Pacitan. Mereka menuntut perbaikan layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan nelayan. (Foto: Sulthan Shalahuddin/Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pacitan bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pacitan pada Sabtu (30/8/2025) malam.

Aksi yang diikuti sekitar 200 orang ini menuntut transparansi pemerintah daerah serta perbaikan layanan publik di sektor-sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan. Mereka juga menyuarakan isu kesejahteraan nelayan.

Baca juga: Mahasiswa Pacitan Turun ke Jalan, Soroti Kenaikan PBB hingga Korupsi

Aksi unjuk rasa ini diawali dengan long march dari Gedung Gasibu Swadaya menuju Kantor DPRD. Dengan membawa mobil komando, pengeras suara, dan berbagai spanduk berisi tulisan kritikan, massa menyuarakan aspirasi mereka.

Aksi yang dikoordinatori oleh Ketua PC PMII Pacitan, Al Ahmadi, ini berlangsung damai namun tegas.

Dalam orasinya, mahasiswa PMII Pacitan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat.

Menurut mereka, partisipasi publik sangat krusial agar DPRD tetap menjalankan amanat rakyat dengan baik.

“Kami menilai bahwa saat ini perlu ada pengawasan dan partisipasi aktif dari masyarakat agar DPRD tidak melenceng dari amanat rakyat,” ujar Al Ahmadi.

Secara lebih rinci, massa aksi menyoroti beberapa permasalahan mendesak. Di sektor kesehatan, mereka mendesak Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Keluhan masyarakat masih banyak ditemui, seperti pelayanan yang lambat, minimnya tenaga medis di daerah terpencil, serta keterbatasan fasilitas dan peralatan medis di beberapa puskesmas dan rumah sakit.

Sementara itu, di bidang pendidikan, PMII menyoroti adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pelosok.

Mereka mendesak Dinas Pendidikan untuk menjamin pemerataan akses, mutu tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana sekolah.

Massa menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, sehingga negara wajib menjamin pendidikan yang berkualitas dan merata.

No More Posts Available.

No more pages to load.