Pacitanku.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi serta modus operandi kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara melalui jalur atensi penyadapan di luar prosedur resmi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Perkara yang berlangsung pada periode 2025–2026 ini bermula dari instruksi penyadapan tanpa surat permohonan resmi penyidik. Perintah tersebut diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, yang diteruskan kepada EH serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri berinisial AS secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.
Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, modus operandi perkara ini berjalan melalui lima tahapan terstruktur, yakni perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan data elektronik.
Pada tahap provisioning, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan penyaringan keterkaitan perkara Pro Justitia.
“Ketiga, pelaksanaan penyadapan, melalui sistem PLX (Penlinks X), petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkan ke dalam transkripsi,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dikutip dari tayangan YouTube TVR Parlemen.
Rekaman dan transkripsi tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada SU hingga Jenderal LSP. Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR, Suyudi menjelaskan bahwa proses provisioning di Pusat Pemantauan Polri terbagi menjadi dua mekanisme, yakni jalur resmi dan jalur internal.
“Dalam pelaksanaannya, proses provisioning digambarkan melalui dua jalur, yaitu jalur resmi dan jalur internal yang disebut sebagai jalur atensi,” ungkap Suyudi.
Jalur resmi (Jalur A) dijalankan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009 yang mensyaratkan surat permohonan tertulis penyidik, laporan polisi, resume, analisis, serta verifikasi berjenjang. Sebaliknya, jalur atensi penyadapan (Jalur B) berjalan tanpa surat perintah penyidikan maupun penetapan pengadilan.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” jelas Suyudi.
Untuk menutupi jejak operasional, tersangka AS diduga menginstruksikan penghilangan barang bukti digital pada Oktober 2026.
“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX,” kata Suyudi.
Instruksi pembubaran grup dan penghapusan data tanpa berita acara resmi tersebut memicu kecurigaan internal. Pada 30 Oktober 2026, seorang pelapor yang dirahasiakan identitasnya mengadukan peristiwa ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” tutur Suyudi.
Saat ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus mendalami empat temuan pelanggaran prosedur dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo tersebut, meliputi instruksi tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, pemanfaatan hasil sadapan di luar ketentuan, serta penghapusan data elektronik.
“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” pungkas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
