Pacitanku.com, PACITAN — Wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai respons kritis dari elemen mahasiswa di Kabupaten Pacitan.
Mahasiswa menilai gagasan tersebut berpotensi memangkas hak konstitusional rakyat serta menyuburkan praktik oligarki politik.
Kekhawatiran akan kemunduran demokrasi ini menjadi sorotan utama dalam diskusi publik yang digelar oleh Aliansi Cipayung Pacitan di Hall Srikandi Hotel, Sabtu (17/1/2026) malam.
Forum intelektual yang bertajuk “Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, Solusi Demokrasi atau Kemunduran Reformasi” ini diinisiasi oleh tiga organisasi mahasiswa besar, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan dan anggota DPRD, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, hingga perwakilan partai politik untuk membedah arah demokrasi daerah di tengah isu perubahan sistem pemilu yang kembali mencuat.
Perwakilan Aliansi Cipayung sekaligus Ketua GMNI Pacitan, Febri Firdiansyah, berpendapat bahwa mengembalikan mandat pemilihan kepala daerah kepada parlemen merupakan langkah mundur bagi cita-cita reformasi.
Menurutnya, persoalan dalam pemilu langsung tidak serta-merta diselesaikan dengan mengubah sistem pemilihan yang justru menjauhkan pemimpin dari rakyatnya.
“Ini bukan sekadar soal teknis pemilihan, tapi soal hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya. Jika pilkada dikembalikan ke DPRD, suara rakyat berpotensi terpinggirkan dan membuka ruang lebih besar bagi praktik oligarki politik,”kata Febri di hadapan peserta diskusi.
Febri lantas memberikan analogi menarik untuk menggambarkan situasi demokrasi saat ini.
Ia mengibaratkan sistem Pilkada langsung sebagai sebuah jalan raya yang sedang mengalami kerusakan akibat beban berlebih, yang seharusnya diperbaiki tata kelolanya, bukan justru ditutup atau diganti sepenuhnya.
“Analogi saya, ada sebuah jalan yang bagus tiba-tiba rusak karena tonase kendaraan yang berlebih. Bukan malah jalannya yang diganti, namun harusnya pembatasan tonase kendaraan yang melalui jalan tersebut,”ungkapnya..
Jalannya diskusi berlangsung dinamis dengan munculnya beragam perspektif dari para narasumber dan audiens, baik yang mendukung maupun menolak wacana tersebut.
Meski diwarnai perbedaan pendapat, forum yang dihadiri organisasi kepemudaan ini tetap berjalan kondusif dan menjadi ruang dialektika yang sehat bagi masyarakat Pacitan dalam mengawal isu-isu strategis nasional yang berdampak ke daerah.
