Pacitanku.com, PACITAN – Pada bulan Juni 2023 lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan Ronny Wahyono meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan untuk lebih fokus dalam penanganan stunting.
Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Ronny ini setelah melihat angka prosentase jumlah keseluruhan permasalahan (prevelansi) stunting di Pacitan masih tinggi.
“Kita lihat di Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kemarin, (prevelansi) stunting masih agak tinggi, oleh karena itu harapan kami juga disini pemerintah daerah fokuslah (menurunkan prevelansi angka stunting) ini,”kata Ronny, Senin (19/6/2023) di Pacitan.
Lebih lanjut, legislator Partai Demokrat (PD) ini tidak menampik bahwa semua butuh penanganan, tetapi persoalan stunting ini juga harus ada yang fokus dalam penanganan.
“Ya memang semua butuh penanganan, tapi harus ada yang lebih difokuskan, karena kalau tidak akhirnya tidak akan tercapai satu prestasi,”tandasnya.
Tak hanya itu, Ronny juga turut ‘mengamini’ pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum lama ini menyebut penggunaan anggaran penanganan stunting di instansi pemerintah berjalan tidak optimal.
Sebagai contoh, Jokowi menemukan ada anggaran stunting di APBD salah satu daerah. Anggarannya Rp 10 miliar, namun yang digunakan untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp 2 miliar.
Justru anggaran stunting Rp 10 miliar itu malah digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Perjalanan dinas saja sampai Rp 3 miliar sendiri, urusan rapat-rapat juga Rp 3 miliar sendiri. Jokowi pun jengkel dengan cara penganggaran seperti ini.
Atas kondisi yang disampaikan Presiden tersebut, Ronny mengharapkan persoalan anggaran harus dipisahkan. Karena, kata Ronny, dalam menangani stunting tersebut akan membutuhkan beberapa komponen pembiayaan.
“lha itu tidak salah, cuma yang menjadi kendala, ketika dianggarkan misalkan Rp 10 miliar, yang untuk stunting-nya sendiri kok hanya Rp 2 miliar, itu kan seakan-akan kok tidak adil,”ujarnya.
Sehingga, Ronny menyarankan kepada Pemkab agar bisa memisahkan hal tersebut.
“Sehingga kita benar-benar bisa melihat, ketika anggaran stunting dianggarkan Rp 3 miliar, ya Rp 3 miliar itu untuk stunting,”ujar dia.
“Artinya untuk mendukung kegiatan tersebut yang mungkin bisa dianggarkan dari yang lainnya, bisa proporsinya lebih besar, atau mungkin anggaran, misalkan anggaran untuk alat tulis kantor (ATK) atau gaji pegawai atau mungkin kunjungan dinasnya itu mungkin bisa dialokasikan ke rekening yang lain,”paparnya.
Ronny tidak menampik bahwa dalam penanganan stunting juga membutuhkan koordinasi dengan leading sector, baik di tingkat provinsi atau pusat. Namun demikian, tetap perlu anggaran dipisahkan untuk penanganan stunting.
“(Perjalanan dinas) itu suatu kewajaran, misalkan stunting ya bukan berarti tidak ada perjalanan dinas, pasti ada, karena ada koordinasi dengan pusat dan dengan provinsi itu kadang-kadang kita diundang disana, sehingga itu membutuhkan suatu perjalanan dinas,”pungkasnya.
Sebagai informasi, anga prevelansi stunting di Pacitan dilaporkan berhasil diturunkan dalam kurun tahun 2021-2022. Dari 22,7 persen pada tahun 2021 turun menjadi 20,6 persen pada tahun 2022, atau mengalami penurunan 2,1 persen.
Pada tahun 2023 ini Dinkes Pacitan menargetkan angka prevelansi stunting menjadi 16,87 persen dalam rangka mencapai target nasional 2024 sebesar 14 persen.
