Pacitanku.com, PACITAN – Perhelatan Pilbup ditengah pandemi global coronavirus disease 2019 (COVID-19) tentu lekat dengan konsekuensi yang tidak ringan. Pasalnya, pemerintah harus menyediakan alat pelindung diri (APD), bagi penyelenggara dan masyarakat pemilih. Hal tersebut sebagai langkah antisipasi, penyebaran COVID-19.
Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Pemkab Pacitan Rachmad Dwiyanto mengatakan, saat ini pemerintah bersama KPU dan Bawaslu masih merumuskan berbagai skenario penganggaran, guna pelaksanaan Pilbup ditegah wabah coronavirus.
“Harus kita akui, pelaksanaan Pilbup serentak di tengah wabah coronavirus, lekat dengan konsekuensi biaya cukup mahal. Sebab penyelenggara harus menyediakan APD, sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19,” ujarnya, Sabtu (13/6/2020).
Terkait persoalan tersebut, saat ini pemerintah pusat maupun daerah, tengah mempersiapkan beragam skenario penganggaran. Mengingat saat ini viscal daerah, banyak tersedot untuk penanganan coronavirus.
“Persoalan ini yang masih dirumuskan. Sebab tidak menutup kemungkinan, Bawaslu ataupun KPU akan melakukan adendum nota perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah mereka tandatangani sebelumnya,” sebut pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.
Pewarta: Yuniardi Sutondo
Editor: Dwi Purnawan
