Retribusi Kurang Diawasi Jadi Faktor Belum Optimalnya PAD di Pacitan

oleh -Dibaca 1.157 kali
loket pantai Klayar. (Dok.Pacitanku)
loket pantai Klayar. (Dok.Pacitanku)
loket pantai Klayar. (Dok.Pacitanku)
loket pantai Klayar. (Dok.Pacitanku)

Pacitanku.com, PACITAN – Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pacitan Bambang Trenggono menyampaikan bahwa lemahnya penegakan aturan di wilayah hukum di Pemkab Pacitan, disinyalir menjadi salah satu faktor terkendalanya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari semua sektor pendapatan.

Lemahnya penegakan aturan tersebut, menurut Bambang adalah pada Peraturan Daerah (Perda) yang bersinggungan dengan retribusi, membuat para wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya. Sikap dari masyarakat wajib pajak tersebut, kata Bambang, menjadi pemicu rendahnya target pendapatan daerah.

Selain itu, Bambang juga menyampaikan belum optimalnya PAD dikarenakan masih banyaknya kebocoran-kebocoran potensi pendapatan. “Itu sering terjadi di objek  wisata, khususnya penarikan tiket masuk. potensi pendapatan dari satu sektor tersebut, sangatlah besar,  tetapi angka absolut keragaan yang masuk dipendataan, besar kemungkinan tak sebanding dengan kondisi riil di lapangan,” jelasnya kepada wartawan, baru-baru ini.

Yang menjadi penyebab, menurut Bambang, tidak adanya kontrol, di pos pintu masuk objek wisata yang menarik retribusi. “Ini kendala, sehingga disinyalir masih ada saja kebocoran-kebocoran yang nilainya cukup fantastis,” tandasnya.

Saat ini, kata Bambang, Pemda melalui instansi terkait diminta meninjau ulang pemberlakukan harga tiket masuk di kawasan wisata yang dinilainya masih terlampau rendah bila dibandingkan dengan objek-objek wisata didaerah lainnya.

Satpol PP Pacitan Kecewa

Terpisah, Badan Satpol PP dan Linmas Pacitan menyatakan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menindaklanjuti tudingan lemahnya penegakan aturan terkait pengenaan retribusi yang diklaim belum maksimal tersebut.

Menurut Kepala Satpol PP dan Linmas, Sanyoto mengatakan bahwa SKPD terkait diklaim belum satu suara. “Kami pernah mengambil langkah-langkah semi represif. Akan tetapi pelaksanaannya sempat dimentahkan. Ini yang memengaruhi langkah kami selaku unit satuan kerja penegak Perda,” katanya.

Pihak Satpol PP pun meminta semua SKPD harus satu suara dalam menyikapi persoalan tersebut. “Setelah ada kata sepakat, satu suara dan satu visi, Satpol PP akan bertindak tegas sesuai rule yang ada. Sebelum ada kesepakatan, langkah kami akan sia-sia,” tandasnya.

Sebagai contoh, pihak Satpol PP Pacitan sudah sejak lama tunggakan retribusi pelelangan ikan. Menurut Sanyoto, semakin hari, potensi piutang dikawasan pesisir pantai itu semakin menumpuk, akan tetapi tak ada gerakan untuk mengambilnya.

“Kami sudah pernah mengambil sikap represif dengan surat peringatan dan ancaman tindak pidana ringan (tipiring). Namun demikian, upaya tersebut, terpaksa harus stagnasi,” akunya.

Yang menjadi masalah, kata Sanyoto, ada SKPD terkait yang justru terkesan melemahkan dan meminta agar Satpol PP lebih mengedepankan upaya persuasif kepada masyarakat wajib pajak, meski mereka apatis dengan kewajibannya.

“Padahal dari ratusan juta tunggakan pajak, sudah banyak yang masuk ke negara dengan upaya kami itu. Namun, sekali lagi, kami juga sempat kecewa. Sebab SKPD terkait bukannya mendukung, tapi malah terkesan melemahkan langkah kami,” tutupnya. (yun/RAPP002)