Pacitanku.com, PACITAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Kabupaten Pacitan resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Senin (14/9/2026).
Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, postur anggaran perubahan ini dipastikan berpihak pada penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, mengapresiasi masukan serta kritik konstruktif dari legislatif selama proses pembahasan.
Menurutnya, kolaborasi ini krusial untuk memastikan arah anggaran tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
“Kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan,” tegas Bupati.
Bupati menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dan selektif dalam menyusun skala prioritas. Oleh karena itu, penguatan sektor ekonomi berbasis masyarakat dipilih sebagai tumpuan utama kebijakan.
Lebih lanjut, dinamika dan perbedaan pandangan selama pembahasan anggaran dinilai sebagai wujud demokrasi yang arif. Bupati menekankan bahwa seluruh proses tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.
“Dengan tetap menjalin kerja sama yang harmonis antara eksekutif dengan legislatif, sehingga kepentingan masyarakat yang kita cintai bersama dapat kita utamakan di atas segalanya,” ujarnya.
Usai mendapat persetujuan bersama, dokumen Raperda Perubahan APBD 2026 ini akan segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk tahapan evaluasi sesuai regulasi.
Bupati berharap beleid tersebut dapat segera diimplementasikan menjadi instrumen penguatan pelayanan publik dan motor penggerak kesejahteraan warga Pacitan.
