Pacitanku.com, JAKARTA — Catalyst Policy Works mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar segera merumuskan aturan turunan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait “Kuota Hangus” secara proporsional dan seimbang, guna menjamin perlindungan konsumen sekaligus menjaga agar tarif layanan telekomunikasi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Polemik seputar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kebijakan “Kuota Hangus” mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan pemerhati kebijakan publik. Catalyst Policy Works secara resmi meminta Komdigi untuk segera merumuskan aturan turunan dari Putusan MK No. 273/PUU-XXIII/2025 dengan berpedoman pada prinsip perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan keadilan tarif.
Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, menegaskan bahwa aturan turunan terkait putusan tersebut perlu dirumuskan secara seimbang dan proporsional. Hal ini penting agar hak-hak konsumen terlindungi dengan baik tanpa mengorbankan kemampuan operator dalam menyediakan layanan telekomunikasi yang terjangkau bagi masyarakat luas.
“Esensi putusan tersebut adalah memastikan adanya pilihan yang bermakna serta perlindungan yang jelas atas manfaat layanan yang telah dibayar oleh konsumen,”kata Wahyudi dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).
Wahyudi menguraikan bahwa titik tekan putusan MK sebenarnya bukanlah mewajibkan seluruh paket internet menggunakan skema rollover — di mana sisa kuota internet dapat digunakan pada periode berikutnya. Melainkan, putusan tersebut menekankan kewajiban bagi operator untuk menyediakan pilihan layanan yang fleksibel dan adil bagi pengguna.
Pertimbangan hukum MK mengakui bahwa perlindungan konsumen tidak harus diterapkan melalui satu model layanan yang seragam, melainkan dapat diwujudkan melalui kombinasi paket rollover, non-rollover, maupun inovasi layanan lainnya.
Pertimbangan Beban Jaringan dan Investasi Infrastruktur
Lebih lanjut, Catalyst Policy Works mengingatkan bahwa opsi paket rollover dan non-rollover sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen, keterjangkauan tarif, dan kualitas layanan jaringan seluler.
Apabila seluruh paket internet diwajibkan menggunakan skema rollover tanpa batasan yang proporsional, akumulasi sisa kuota dikhawatirkan dapat meningkatkan kebutuhan kapasitas jaringan secara signifikan.
Untuk menjaga kualitas layanan di tengah lonjakan beban tersebut, operator tentu perlu menambah kapasitas melalui pengadaan spektrum frekuensi baru atau pembangunan infrastruktur jaringan tambahan.
Namun, pengadaan spektrum dan perluasan infrastruktur memerlukan investasi bernilai besar yang berpotensi memengaruhi harga layanan yang dibayar konsumen.
Sebaliknya, jika kapasitas jaringan tidak ditingkatkan, risiko kepadatan lalu lintas data (network congestion) akan meningkat dan menurunkan kualitas akses bagi pengguna. Oleh karena itu, pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi perlu segera menyesuaikan regulasi serta kontrak layanan secara cermat.
“Putusan ini merupakan momentum untuk memperkuat perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Pemerintah, regulator, dan penyelenggara perlu memastikan implementasi dilakukan secara proporsional sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen sekaligus menjaga keberlanjutan industri telekomunikasi,” tegas Wahyudi.
Sebagai tindak lanjut, Catalyst merekomendasikan pemerintah untuk segera menerbitkan aturan pelaksana yang transparan, menetapkan standar minimum perlindungan sisa kuota, mendorong operator mengevaluasi desain produk, serta memperkuat literasi digital publik terkait hak-hak konsumen seluler.
