Pacitanku.com, PACITAN – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pacitan menggelar aksi demonstrasi serentak di tiga lokasi strategis pada Selasa (23/6/2026), guna menuntut evaluasi program pemerintah daerah dan mendesak kompensasi atas pemadaman listrik massal yang merugikan warga.
Massa mahasiswa bergerak mendatangi tiga titik sekaligus, yakni Gedung DPRD Kabupaten Pacitan, Pendopo Kabupaten Pacitan, dan Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pacitan.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa tiga isu krusial: evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengawasan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), serta buruknya pelayanan kelistrikan.
Ketua PC PMII Pacitan, Sunardi, menegaskan aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata mahasiswa terhadap berbagai persoalan publik yang dinilai mandek dan perlu mendapat perhatian serius dari para pemangku kebijakan.
“Dalam aksi ini, setidaknya kami membawa 3 isu penting yang saat ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pertama terkait pelaksanaan program MBG, kemudian pembangunan KDKMP, serta masalah kelistrikan yang belakangan terjadi,” kata Sunardi saat menyampaikan tuntutan di sela-sela aksi.
Mengenai persoalan kelistrikan, PMII menyoroti tingginya intensitas pemadaman listrik tanpa pemberitahuan matang yang terjadi belakangan ini. Kondisi tersebut dinilai telah melumpuhkan aktivitas harian warga serta memukul sektor usaha lokal di Pacitan.
“Kami melihat banyak keluhan masyarakat terkait seringnya listrik padam. Ini bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berdampak pada pelaku usaha dan berbagai sektor lainnya. Apalagi, pemberitahuan pemadaman yang juga terlalu mendadak,”kata Sunardi.
Atas dasar itu, PMII mendesak PLN untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat jaringan listrik di wilayah pedesaan, serta membuka informasi gangguan secara transparan.
Mereka juga menuntut adanya mekanisme ganti rugi yang jelas bagi pelanggan.
“Kami tentu mendesak adanya kompensasi bagi masyarakat terdampak. Karena jelas sudah merugikan,” cetusnya tegas.
Tidak hanya sektor energi, mahasiswa juga meminta Pemerintah Kabupaten Pacitan lebih proaktif mengoordinasikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
PMII menyoroti pentingnya evaluasi standar kebersihan, sanitasi, pembenahan kualitas makanan, hingga pengurangan sisa makanan.
Mahasiswa mendorong pemerintah agar melibatkan UMKM, petani, dan peternak lokal dalam rantai pasok agar roda ekonomi daerah bergerak merata.
Sementara terkait Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), PMII meminta pengawasan ketat agar tata kelolanya transparan dan tidak merusak lahan pertanian produktif.
“Kami menuntut adanya pelatihan yang lebih lanjut kepada pengurus KDKMP, supaya ke depan bisa berjalan sebagaimana mestinya,” tambah Sunardi.
Di akhir aksi, PMII memberikan tenggat waktu (ultimatum) yang ketat kepada DPRD dan PLN Pacitan untuk segera merespons tuntutan tertulis mereka secara resmi.
“Kami memberi tenggat waktu bagi DPRD Kabupaten Pacitan selama 7 hari ke depan untuk segera memberikan respons atas apa yang kami sampaikan hari ini. Sementara untuk PLN, ada waktu 5 hari ke depan untuk segera memberikan jawaban terkait kompensasi kepada masyarakat yang hari ini kami tuntut,” pungkas Sunardi.
Aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan penyampaian aspirasi secara langsung kepada perwakilan masing-masing instansi. PMII menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu ini hingga ada tindakan konkret dari pihak-pihak terkait.
