Pacitanku.com, PACITAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pacitan mengecam keras kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2025.
Mereka menilai kebijakan ini tidak pro rakyat dan hanya akan menambah beban masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.
Ketua Formatur HMI Pacitan, Roky Prima Utama, menyatakan bahwa kenaikan PPN di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih justru akan memperparah ketimpangan sosial.
“Kebijakan ini jelas menggencet rakyat kecil. Mereka harus membayar pajak dengan porsi yang sama dengan orang kaya, padahal daya belinya jauh lebih lemah,”tegas Roky, Senin (30/12/2024) kepada Pacitanku.com.
Roky menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak kebijakan ini. Ia optimis, gelombang protes yang masif dan terorganisir dapat mendorong pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan tersebut.
“Meskipun sudah menjadi undang-undang, bukan berarti tidak bisa diubah. Suara rakyat harus didengar!” serunya.
Senada dengan Roky, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Pacitan, Yusuf Mukib, mengkritik pemerintah yang selalu mengambil jalan pintas dengan membebani rakyat melalui pajak.
“Pemerintah seharusnya lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain untuk APBN, bukan hanya mengandalkan pajak. Ketergantungan terhadap pajak menunjukkan kurangnya inovasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara,” tegas Yusuf.
Yusuf menuntut pemerintah memprioritaskan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan menstabilkan APBN tanpa menambah beban masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam merumuskan kebijakan ekonomi di masa mendatang.
HMI Pacitan berencana melakukan serangkaian aksi untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan PPN ini. Mereka juga akan mengajak organisasi dan elemen masyarakat lain untuk bergabung dalam gerakan ini.
Kenaikan PPN 12% memang telah resmi berlaku. Namun protes dari berbagai elemen masyarakat, termasuk HMI Pacitan terus terjadi.
“Kebijakan ini masih menyisakan banyak pertanyaan dan kecemasan. Akankah pemerintah menanggapi seruan rakyat dan mencari solusi yang lebih adil?,”pungkasnya.