Pacitanku.com, PAMEKASAN – Badan Koordinasi Wilayah IV Pamekasan, Jawa Timur menganggap pemerataan perekonomian masyarakat di Pacitan sukses. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bakorwil IV Pamekasan, Jawa Timur, Asyhar dalam kegiatan diskusi terbatas bertema “Usaha Pengembangan Sapi di Madura” yang digelar di ruang pertemuan Bakorwil IV Pamekasan, Rabu kemarin.
Menurut Asyhar, tiga pilar penyelenggara pemerintahan, yakni pengusaha, masyarakat dan pemerintah, akan sangat menentukan baik-tidaknya perekonomian masyarakat. Selain itu, pola pelayanan dasar yang diterapkan di kabupaten/kota juga maksimal dan sangat memuaskan. “Sehingga baik-tidaknya ekonomi dalam sebuah kabupaten ditentukan oleh peran aktif ketiga pilar tersebut,” ujarnya.
Dikatakan Asyhar, kabupaten/kota yang perekonomiannya sudah maju, kata Asyhar, pelayanan dasarnya rata-rata memang bagus. Ia mencontohkan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang kini sudah lebih maju dari Pamekasan, meski sebelumnya kondisi ekonominya berada di urutan terbawah, yakni Kabupaten Pacitan.
Asyhar menuturkan, dulu, Kabupaten Pacitan merupakan peringkat terbawah di Jawa Timur, kalah jauh dari empat kabupaten yang ada di Madura, yakni Sumenep, Sampang, Bangkalan dan Pamekasan.
Akan tetapi, berkat kekompakan dari tiga pilar itu (pengusaha, masyarakat dan pemerintah), kini Kabupaten Pacitan sudah menempati peringkat ke-18 di bidang ekonomi, dari total 38 kota/kabupaten yang ada di Jawa Timur. “Di sana puskesmas kelilingnya sangat banyak dan bagus-bagus, lebih bagus dari mobil dinas eselon II,” tandasnya.
Menurut Asyhar, di Pacitan, masyarakat benar-benar diperlakukan seperti raja, dilayani, bukan malah pejabatnya yang minta dilayani. “Di sana tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan juga sudah sangat luar biasa,” katanya.
Untuk itu, Asyhar mmeinta empat kabupaten di Madura, perlu melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama terkait pelayanan dasar, apabila ekonomi Madura ingin lebih baik. Caranya, tentu memperhatikan berbagai ketentuan aturan dan perundang-undangan yang berlaku secara benar.
Buruknya pelayanan dasar, katanya, pada akhirnya berakibat pada upaya pengembangan ekonomi, salah satunya karena sebagian di antara oknum pejabat publik cenderung membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. “Jadi, mari mulai saat ini kita membiasakan kebenaran, jangan membenarkan kebiasaan,” pungkasnya. (RAPP002/Antara)
