Pacitanku.com, PACITAN – Kemacetan yang kerap terjadi di jalur utama menuju obyek wisata Pantai Klayar tiap akhir pekan tak pelak menimbulkan problematika tersendiri. Di tengah popularitas pantai Klayar yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Indonesia, kemacetan ini menjadi salah satu masalah yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Yang terbaru, Sabtu (21/3/2015) lalu, kemacetan juga terjadi di sepanjang jalur dari Desa Kalak hingga Desa Sendang. Bahkan, saking padatnya kendaraan, sekitar 10 mobil wisatawan kecewa dan memilih untuk kembali pulang.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2014 lalu, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jalur pantai Klayar menjadi salah satu jalur strategis nasional dengan anggaran Rp 22 miliar dari APBN Tahun 2014. Pembangunan dan pelebaran jalan pun dilaksanakan mulai dari Desa Bomo hingga sebagian Desa Kalak, namun demikian pembangunan jalan hingga ke obyek wisata dihentikan setelah adanya Inpres Nomor 4 Tahun 2014.
Hingga saat ini, jalur utama menuju ke Pantai Klayar yang terletak di Dusun Krajan, Desa Sendang dengan jarak 4,8 km yang mestinya bisa dilanjutkan tahun ini belum terlaksana.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Edhie Baskoro Yudhoyono angkat suara. Pihaknya tetap akan terus mengupayakan agar pembangunan jalan utama menuju Pantai Klayar ini akan terus dilanjutkan.
“Aspirasi dari masyarakat akan kita perjuangkan, namun demikian memang semuanya butuh waktu, tidak bisa instan,” katanya saat berbincang dengan Portal Pacitanku, beberapa waktu lalu.
Upaya untuk meneruskan pembangunan jalur utama Pantai Klayar juga terus digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan. Bupati Indartato dikabarkan tengah menyiapkan anggaran dari APBD untuk pembangunan jalan tersebut dikarenakan pengajuan dana ke pusat belum ada tanggapan positif.
Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) Pacitan, Wasi Prayitno menduga bahwa terkendalanya proses pembangunan akses jalan tersebut, dinilai sebagai dinamika politik anggaran pemerintah pusat yang tidak bisa diintervensi Pemda.
“Langkah kita hanya bisa mengusulkan kembali. Mungkin gagal dipusat, masih ada upaya permohonan bantuan keuangan dari APBD Provinsi,” paparnya beberapa waktu lalu. (RAPP002)
Editor : Robby S Agustav
