Pacitanku.com, YOGYAKARTA – Mantan Anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Harjono, menyoroti nasib 2,5 juta angkatan kerja muda, khususnya Generasi Z (Gen Z), yang setiap tahun terpaksa masuk ke sektor informal tanpa kepastian masa depan.
Kritik tajam ini disampaikan saat meluncurkan buku terbarunya, Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara, di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (1/10/2026).
Harjono menilai, pemerintah selama puluhan tahun terlalu bergantung pada indikator pertumbuhan ekonomi makro yang faktanya gagal menghadirkan kesejahteraan merata. Dari 3,5 juta lulusan baru setiap tahun, sektor formal saat ini hanya mampu menyerap sekitar 1 juta pekerja.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita tinggalkan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Faktanya, pendekatan ini gagal menciptakan kesejahteraan. Dari tahun 2000 sampai 2026, lapangan kerja formal kita hanya tumbuh 5,8 persen,” ujar Harjono di hadapan puluhan akademisi dan mahasiswa.
Saat ini, sekitar 58 persen pekerja Indonesia masih terjebak di sektor informal yang rentan dan tidak memiliki jaminan sosial. Harjono mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi dengan target minimal 70 persen pekerja berada di sektor formal pada tahun 2045 melalui transformasi pertanian dan reindustrialisasi.
Gagasan tersebut mendapat validasi dari Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna. Ia memperingatkan ancaman jebakan pendapatan menengah (middle income trap) jika Indonesia terus bergantung pada sektor konsumsi.
“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa kaya sebelum menua. Jika lapangan kerja formal tidak tersedia dan kualitas SDM rendah, bonus demografi justru tidak akan membawa berkah, melainkan masalah,” jelas Prof. Hadna.
Kritik terhadap tata kelola negara juga datang dari Spesialis Kebijakan Publik, Wasingatu Zakiyah. Ia menyoroti tren sentralisasi kebijakan dan melonjaknya utang negara yang dinilai membebani generasi mendatang.
“Kedaulatan kita hari ini hanya ada di atas kertas, praktiknya sangat sentralistik. Setiap bayi yang lahir saat ini secara teknis langsung menanggung utang sekitar Rp35 juta. Indonesia tidak akan menyala hanya dengan satu obor besar di Jakarta, melainkan harus diterangi oleh ratusan lilin di daerah,” tegas Zakiyah.
Untuk mengurai krisis multisektor ini, Harjono menawarkan solusi reformasi politik radikal, termasuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal satu periode. Ia juga mendesak pengembalian status kejahatan luar biasa untuk korupsi dan revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar fokus membersihkan aparat penegak hukum.
Menutup orasinya, Ketua Umum Paguyuban Pembaharuan Nusantara ini menitipkan pesan khusus kepada Gen Z agar tidak apatis terhadap kondisi sosial-politik yang berdampak langsung pada masa depan mereka.
“Gen Z itu pribadinya oke, tetapi kurang memahami lingkungan. Belajarlah melakukan pemetaan. Kalau mau melangkah, harus di-mapping dulu. Ini yang menurut saya masih kurang di Gen Z,” pungkasnya.
